Bongkar kebusukan, kebobrokan dan kejahatan KPK dan Penguasa: Ini Bukan Masalah 1 Milyar


MENGAPA ADA KONSPIRASI POLITIK DAN KRIMINALISASI TERHADAP LUKAS ENEMBE GUBERNUR PAPUA DARI KPK DAN PEMERINTAH? 

(Rakyat Papua sudah TAHU, uang 1 milyar itu uang milik pribadi Lukas Enembe gubernur Papua, bukan uang gratifikasi)

Oleh Gembala DR. A.G. Socratez Yoman

“Mengapa Mahfud MD dan Moeldoko bersuara keras atas 1 milyar uang pribadi Lukas Enembe Gubernur Papua?  

Ada 6 (enam) alasan konspirasi politik dan kriminalisasi  sebagai berikut: 

1. Konspirasi kepentingan politik nasional tahun 2024. Demokrat harus dilumpuhkan dan bila perlu “dihancurkan” di Papua. Ada perhitungan pada 2024,  PDIP harus menang di Papua. Partai lain, termasuk Partai Demokratkan disingkirkan atau “dilenyapkan” di Tanah Papua. 

Itu terlihat dari Pjs Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw dan dalam 3 DOB Boneka juga Tito Karnavian akan  tempatkan orang-orang PDIP dari kalangan sipil atau dari kepolisian aktif. 

2. Kepentingan Pembagian Dana Provinsi Papua Untuk 3 Provinsi Baru Boneka  Indonesia. 

Gubernur Papua Lukas Enembe tidak mau bagi uang 8 Trilyun kepada tiga DOB Boneka.  Gubernur Papua LE berpendapat jangan bebankan anggaran DOB kepada provinsi Induk, tapi pusat harus bertanggungjawab. Karena LE tidak setuju, maka Gubernur Papua harus “dilengserkan” supaya jalan mulus. LE dianggap penghalang. 

Menurut, saya, kalau tidak ada uang jangan buat DOB Boneka lagi. Negara sudah tercekik leher dengan utang luar negeri 7.000 Trilyun. 

3. Kepentingan Penandatanganan Investasi Pertambangan di Papua 

KPK dan Pemerintah  berjuang dan berusaha keras dengan tuduhan  1 Milyar rupiah uang milik Lukas Enembe gubernur Papua untuk “menangkap dan penjarakan” Lukas Enembe yang dianggap sebagai penghalang dalam proses perjanjian tanda tangan investor nasional dan internasional untuk eksploitasi sumber daya alam. Singkirkan Lukas Enembe berarti Prof Mahfud MD dengan kelompoknya membuat jalan tol tanpa halangan dan hambatan perampokkan, pemcurian dan penjarahan besar-besaran, meluas dan masif di Papua. 

4. Menghilangkan, Meredupkan  dan mengalihkan Masalah Ferdy Sambo dari perhatian publik dan Media Massa. Rakyat Indonesia tidak boleh fokus kejahatan Ferdy Sambo, karena ada keterlibatan Tito Karnavian. 

Iskandar Sitorus dari Indonesian Audit Watch dalam acara  diskusi publik yang diadakan di Dapor Pejaten, Jakarta Selatan pada Rabu (28/09/2022) sebagai berikut: 

“Berbicara fundamen penyebab terjadinya kasus Ferdy Sambo sekarang ini, saran kami buah pikirannya adalah kita merujuk pada surat perintah Kapolri, Bapak Jendral Tito Karnavian nomor 1 bulan Januari 2019, yang dua bulan kemudian direvisi oleh beliau menjadi nomor 6 bulan Maret 2019.” 

5. Kegagalan Otonomi Khusus mau limpahkan kepada Pejabat POAP.

Pada 26 September 2022, gubernur Papua, Lukas Enembe sampaikan kepada saya. 

“Pak Yoman tahukan, waktu saya menjadi wakil bupati dan bupati di Puncak Jaya, saya selalu bantu uang kepada pasukan TNI di sana itu dana Otsus. Karena waktu itu tekanan OPM sangat kuat di Puncak Jaya. Kalau pada saat saya menjadi gubernur sekarang ini kami membantu  TNI dan Polri, karena itu sudah ada aturannya. Kecuali di Puncak Jaya dari dana Otsus yang saya bantu kesatuan yang ada di sana waktu itu “

Contohnya: Saya mengutip pernyataan Haris Azhar sebagai berikut: 

“Coba lihat,ee misalnya,sekarang operasi militer banyak di dataran tinggi atau pegunungan.Coba diperiksa,uang keamanaan ,pembiayaan operasi militer itu darimana? Kalau informasi yg saya punya itu juga diambil dari uang APBD yang ada di daerah2 tersebut.Lalu soal pengungsi, soal biaya membayar helikopter atau pesawat untuk membawa kebutuhan-kebutuhan pokok  itu juga dibayar dari APBD” 

Apa yang disampaikan Haris Azhar bukan klise atau bukan tanpa bukti. Ada beberapa bukti yang saya miliki, TNI-POLRI juga menikmati dana Otonomi Khusus. 

Fakta ke 1: 

Setelah TNI tembak dan menewaskan Pendeta Elisa Tabuni di Tingginambut pada 16 Agustus 2004, TNI meminta dana pengamanan kepada pemerintah kabupaten Puncak Jaya sebesar Rp 1.510.000.000; (1 milyar lima ratus sepuluh juta). 

Rinciannya sebagai berikut: 

a. Pada 15 Oktober 2004, Komandan TNI datang  meminta uang kepada bupati Puncak Jaya sebesar Rp 760 juta. 

b. Pada 17 Oktober 2004, Komandan TNI datang meminta uang kepada bupati Puncak Jaya sebesar Rp 750 juta. 

Fakta ke 2: 

Uang 13 Milyar dana APBD  Kabupaten Puncak membangun Kapolres Puncak. 

Pada 21 Juli 2020, Paulus Waterpauw Kapolda Papua mengirim pesan kepada Kapolri sebagai berikut: 

“Yth. Bp Kapolri, ijin melaporkan saat ini kami bersama Pangdam di Kab. Puncak Ilaga dalam rangka laksanakan peresmian Polres Kab. Puncak Ilaga yang dibantu anggaran pemda Puncak 13 M lebih sejak tahun 2016, kemarin kami juga telah ikuti peletakkan batu pertama Kodim Puncak Ilaga di Distrik Gome Kab Puncak, dump perkembangan akan dilaporkan ksp pertama. Kapolda Papua.” 

Fakta ke 3: 

Ada suatu kesempatan (maaf lupa waktunya), bapak Lukas Enembe gubernur Papua, pendeta Lipiyus Biniluk, saya (Gembala Dr. Yoman) berada di ruang VIP Airport Sentani untuk perjalanan Dinas ke pegunungan Papua. Pada saat itu, Kapolda Papua Paulus Waterpauw masuk ke ruang VIP membawa map yang berisi proposal permintaan bantuan dana dari gubernur Papua. 

Paulus Waterpauw Kapolda Papua sampaikan kepada gubernur Papua Lukas Enembe: 

“Bapak gubernur, kami ada kegiatan saya meminta bantuan. Ini proposal kami.” 

Lukas Enembe gubernur Papua menjawab singkat: 

“Baik pak Kapolda. Kami akan bantu. Nanti cek di kantor bagian keuangan.” 

6. Kepentingan Pembelokkan atau Penghilangan Kasus Mutilasi dan Pelanggaran HAM berat 

Penguasa Indonesia bekerja keras untuk menghilangkan jejak-jejak kekerasan negara yang menyebabkqn pelanggaran berat hak asasi manusia selama 61 tahun sejak 19 Desember 1961 sampai sekarang dengan membentuk Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM. 

Upaya keras pemerintah terlihat dari Surat Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 Pembentukan Tim penyelesaian Non Yusicial Pelanggaran HAM yang berat masa lalu. Pada butir c dinyatakan: 

“bahwa untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat masa lalu secara independen, obyektif, cermat, adil dan tuntas, diperlukan upaya alternatif selain mekanisme yudisial dengan mengungkapkan pelanggaran yang terjadi, guna mewujudkan penghargaan atas nilai HAM sebagai upaya rekonsiliasi untuk menjaga persatuan nasional.” 

Saya tidak percaya 100% usaha ini. Ini hanya kebohongan Negara.  Karena ini usaha Indonesia untuk menghalangi kunjungan Komisionaris Tinggi HAM PBB ke Papua. Ini kebohongan yang berlapis-lapis, karena bagi pelaku kejahatan selalu dihormati sebagai pahlawan dan diberikan posisi-posisi yang penting dan juga kebaikan pangkat bagi pelaku kejahatan. 

Penguasa berusaha “mencuci tangan” dari kejahatan dan kekerasan Negara yang sudah menjadi persoalan internasional. Contoh terbaru:  k

Kejahatan negara terbaru 4 warga sipil dimutilasi pada 22 Agustus 2022 di Timika dan penyiksaan 3 warga sipil di Mappi satu orang meninggal dunia. Kasus Paniai berdarah 8 Desember 2014 TNI menewaskan 4 siswa dan pelakunya hanya dituduhkan pak IS, orang tua yang tidak pernah terlibat dalam kasus ini. Negara juga berusaha untuk menghilangkan 4 akar persoalan yang sudah dirumuskan oleh Lembaga Pengetahuan Indonesia (LIPI). 

Indonesia tidak sadar, bahwa persoalan Papua bukan masalah uang 1 milyar rupiah. Persoalan mendasar Papua ialah harkat dan martabat kemanusiaan, dan harapan hidup yang layak di atas Tanah leluhur. 

Di Papua ada masalah ketidakadilan, kekerasan dan kejahatan negara, mutilasi, pelanggaran HAM berat dan peminnggitan atau marginalisasi POAP di atas Tanah leluhurnya,  rasisme, fasisme, kolonialisme, militerisme, kapitalisme, dan imperialisme yang berjalan telanjang dan sudah menjadi luka membusuk dan bernanah di dalam tubuh bangsa Indonesia. 

LUKA MEMBUSUK DAN BERNANAH di dalam tubuh bangsa Indonesia dan juga “batu kerikil” dalam sepatu Indonesia atau “duri” dalam tubuh bangsa Indonesia, tidak dapat diselesaikan dengan api, yaitu pendekatan keamanan atau militer, uang, Otsus jilid 1, dan pemaksaan Otsus sentralisasi jilid 2 dan pemaksaan DOB Boneka. 

Seluruh kejahatan Negara ini disimpulkan  beberapa kata: “Papua LUKA MEMBUSUK DAN BERNANAH di dalam tubuh bangsa Indonesia.”  Saya sendiri mengatakan: “Papua adalah “batu kerikil” dalam sepatu Indonesia atau “duri” dalam tubuh bangsa Indonesia. 

Prof. Dr. Franz Magnes-Suseno mengatakan: 

“…Situasi di Papua adalah buruk, tidak normal, tidak beradab, dan memalukan, karena itu tertutup bagi media asing. PAPUA ADALAH LUKA MEMBUSUK di tubuh bangsa Indonesia.”( Sumber: Magnis: Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme: 2015, hal. 255). 

Pastor Frans Lieshout melihat: 

“PAPUA TETAPLAH  LUKA BERNANAH di Indonesia.” (Sumber: Pastor Frans Lieshout OFM: Gembala dan Guru Bagi Papua, (2020:601). 

Semua mata komunitas global ada di Indonesia, khusus di Papua, karena pelanggaran HAM berat yang dilakukan negara selama 61 tahun sejak 19 Desember 1961 sampai sekarang.

Dan juga, semua mata komunitas global ada di Papua, karena Sumber Daya Alam yang melimpah. SDA ini menjadi daya tarik dari komunitas global, sehingga konspirasi politik  dapat mengorbankan Penduduk Orang Asli Papua (POAP). 

Dalam pemahaman ini, Indonesia mau sampaikan kepada komunitas internasional, bahwa kegagalan pembagunan di Papua selama masa Otonomi Khusus disebabkan oleh Pejabat Penduduk Orang Asli Papua (PAOP).  Dengan agenda konspirasi itu, tokoh sentral Papua, Lukas Enembe Gubernur Papua dikriminiasi konspirasi politik dengan  1 milyar rupiah adalah uang pribadi Lukas Enembe gubernur Papua. 

Akhirnya, saya mengajak para pembaca, kita pelajari dan analisa apa yang disampaikan Rocky Gerung  kepada Hersubeno Arief wartawan senior FNN, sebagai berikut: 

“Ada kepanikan Istana urusan dengan pak Lukas Enembe. Ini ada apa Mahfud MD turun tangan. Kebingungan Istana terbaca dari bahasa tubuh dari Mahfud MD. Kehadiran pak Mahfud MD, ada ketegangan Istana. Tiba-tiba sebut uang 560 milyar, ini tidak fokus. Papua itu wilayah panas dingin.” 

Penguasa Indonesia di Jakarta menilai Lukas Enembe gubernur Papua dinilai sebagai penghalang agenda politik tahun 2024, maka Lukas Enembe Gubernur Papua atau Demokray harus disingkirkan dari Tanah Papua. 

Saya mau sampaikan kepada KPK dan penguasa Indonesia di Jakarta, bahwa Lukas Enembe tetap ada dihati rakyat sebagai gubernur Papua. Lukas Enembe tidak pernah dipilih sebagai gubernur oleh KPK  dan KPK tidak punya hak menghentikan Lukas Enembe gubernur Papua dengan alasan uang 1 milyar. 

Lukas Enembe gubernur Papua dipilih oleh rakyat Papua untuk lima tahun, bukan dihentikan oleh KPK. Tindakan KPK telah melukai hati rakyat Papua dan menimbulkan kemarahan rakyat Papua. 

KPK dan Penguasa Indonesia di Jakarta jangan menciptakan konflik di Papua. Jangan memancing kemarahan rakyat Papua. Bebaskan Lukas Enembe gubernur Papua dan pulihkan nama baik. 

Keselamatan NKRI dan Kesehatan Lukas Enembe gubernur Papua lebih penting daripada 1 milyar dan kepentingan politik tahun 2024. 

Save LE Gubernur Papua, Save Papua, Save NKRI, Save G-20. 

Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. 

Ita Wakhu Purom,  30  September 2022 

Penulis: 

1. Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua. 

2. Anggota: Dewan Gereja Papua (WPCC).

3  Anggota Konferensi Gereja-gereja Pasifik (PCC)

3. Anggota Baptist World Alliance (BWA).

__________ 

 

NO HP/WA: 08124888458

Berita Terkait

Top