Rasisme Birokrasi Unram dan Intelijen adalah Ancaman bagi Kebebasan Akademik


 

 

AMP-KK LOMBOK DAN FRI-WP AKSI MIMBAR BEBAS UNTUK PEMBEBASAN VICTOR YEIMO FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM,( 31/8/2021 FOTO ISTIMEWA)

A. Kronologi Aksi AMP KK Lombok dan Solidaritas Indonesia untuk Free West Papua

Pada Selasa, 31 Agustus 2021, Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota (AMP-KK) Lombok bersama Solidaritas Indonesia untuk Free West Papua melancarkan aksi dalam bentuk orasi, pembagian selebaran, serta pemajangan spanduk dan pamflet di kawasan Universitas Mataram (Unram). Gerakan itu bertujuan: bukan hanya mengampanyekan tentang rasisme yang telah lama dilakukan Negara Indonesia terhadap Rakyat-Bangsa West Papua, tapi juga menggelorakan desakan pembebasan Victor Yeimo dan pemenuhan hak menuntukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa tertindas.

Hanya aksi yang dilaksanakan secara damai itu mendapatkan pembatasan dari pihak akademik. Gerakan dibatasi di dua titik: Fakultas Hukum Unram dan Gedung Rektorat Unram. Kronologisnya demikian:

1. Pukul 10.11 Wita: Aksi dibuka dengan memajang spanduk di pintu keluar-masuk Gedung Timur FH Unram.

2. Pukul 10.15 Wita: intel-intel berpakaian preman mulai berdatangan. Mereka berpencar, menyaru, dan bersembunyi di sekitar parkiran dan meja kotak di Gedung Barat FH Unram.

3. Pukul 10.17 Wita: Kawan Nyamuk mulai menyalakan megaphone. Dia kemudian berorasi depan Podium Gedung Timur FH Unram. Dalam orasinya ia menyampaikan bahwa penahanan terhadap Victor Yeimo merupakan salah satu bukti bagaimana rasisme negara berlangsung.

“Victor ditangkap polisi di Abepura, Kamkey, Jayapura pada 9 Mei 2021, pukul 19.00 Waktu Papua. Lantas dia dijerat dengan berbagai dugaan kejahatan dalam KUHP, terutama makar terhadap negara. Ancaman hukuman terhadapnya pun sangat berat: seumur hidup. Hanya setelah ditawan dalam tahanan Polda Papua sampai hari-hari ini (hampir 3 bulan lamanya); muncul banyak tindakan mal-administrasi penegak hukum: mulai dari penahanan di Rutan Mako Brimob dengan alasan tahanan Polda Papua yang penuh, hingga pembatasan kunjungan keluarga, rohaniawan, bahkan petugas kesehatan. Ini kenapa Victor sangat menderitas secara psikis dan fisik. Apalagi kami tahu kalau dirinya memiliki riwayat sakit paru dan maag.”

4. Pukul 10.20 Wita: Ketua BEM FH Unram datang mengajak Nyamuk berbicara hingga orasi pun terhenti. Orator lantas berbicara dengan pimpinan mahasiswa itu. Dalam pembicaraan inilah AMP dan Solidaritas diminta mematikan megaphone dan berhenti berorasi.

5. Pukul 10.22 Wita: intelijen tidak nampak batang hidungnya di depan Podium Gedung Timur FH Unram, tapi yang terlihat justru perwakilan birokrasi kampus. Kedatangannya bertujuan memperkuat apa yang disampaikan oleh BEM FH Unram. Dikawal seabrek satpam; dirinya mengajak Nyamuk duduk di podiun dan membicarakan aksi AMP dan Solidaritas. Nyamuk menjelaskan bagiamana pelanggaran demokrasi dan HAM menjadi persoalan utama Rakyat-Bangsa Papua Barat. Hanya pihak kampus tidak mau ambil pusing dalam berpikir dan bersikap. Itulah kenapa mereka menegaskan tak boleh ada keributan, apalagi dalam bentuk orasi-orasi protes. Alasannya sederhana: di Gedung Tengah FH Unram sedang berlangsung kegiatan lomba karya ilmiah yang diselenggarakan UKMF dan didukung oleh kalangan birokratis. Agar tidak mengganggu jalannya acara inilah orasi Nyamuk dan kawan-kawannya dipangkas. Apalagi birokrat memiliki penilaian istimewa: aksi kampanye yang enggan diberi izin itu tidak sepenting kegiatan UMKF yang telah beroleh perijinan dan sedang dielu-elukan.

6. Pukul 10.35 Wita: pihak birokrasi kampus telah naik ke ruangannya di Gedung Tengah FH Unram. AMP KK Lombok dan Solidaritas lalu kembali mengampanyekan persoalan demokrasi dan HAM Rakyat-Bangsa West Papua menggunakan megaphone. Hanya seabrek satpam yang sebelumnya berjaga di Gedung Barat kemudian cekatan menuju Gedung Timur. Sesampai di titik aksi; satpam-satpam kontan melucuti hak bereksperesi gerakan mahasiswa: Nyamuk dibrondong bentakan dan aneka perkataan yang lumayan kasar, Yohannes coba diusir keluar lantaran pakai sandal jepit, bahkan megaphone sampai mau direnggut.

7. Pukul 10.39 Wita: beberapa dosen yang mengajari Nyamuk mulai dikerahkan untuk membujuk dan sedikit memberi tekanan. Kehadiran mereka lagi-lagi dikawal oleh BEM FH Unram. Setelah lama berdialog akhirnya dibuat kesepakatan: AMP KK Lombok dan Solidaritas dilarang berorasi, tapi diberi kesempatan membagikan selebaran.

8. Pukul 10.45: AMP KK Lombok dan Solidaritas bergegas membagikan selebaran kampanye yang ditemani oleh BEM FH Unram. Mereka mencari sasaran selebarannya dengan menyisir meja-meja bundar dan kotak, kantin, hingga sekretariat UKMF di belakang Gedung Timur. Salebaran-salebaran pun berhasil dibagikan ke beragam elemen civitas akademik: mahasiswa Umum, anggota HMI, dan anak-anak Forjust.

9. Pukul 11.07 Wita: AMP KK Lombok dan Solidaritas mulai bergeser ke fakultas-fakultas sekitarnya: MIPA Unram, FEB Unram, FATEPA Unram. Pembagian selebaran-selebaran di ketiga fakultas ini melumat waktu hampir satu jam. Setelah semua selebaran habis; gerakan lantas mengambil rute ke sarang Rektor Unram.

10. Pukul 12.03 Wita: AMP KK Lombok dan Solidaritas tiba depan Gedung Rektorat Unram. Keberadaan intel terdeteksi di sebelah timur gedung ini. Hanya lagi-lagi batang hidungnya tidak kelihatan langsung–sedari FH Unram, aparat berseragam preman itu memang terus menyaru dan bersembunyi. Dengan mengambil jarak dari titik api, intel merasa keberadaannya tidak diketahui. Padahal Nyamuk dan kawan-kawannya mengerti: tiap kali pembungkaman kebebasan akademik–terhadap gerakan yang menyoal demokrasi dan HAM Rakyat-Bangsa West Papua–tak sekedar menjadi kepentingan dari birokrasi kampus, tapi juga aparat-aparat represif negara.

11. Pukul 12.09 Wita: orasi hendak dilakukan di depan Gedung Rektorat Unram. Tetapi pihak rektorat dengan seabrek satpam datang mengacaukan: AMP KK Lombok dan Solidaritas dilarang berkampanye menggunakan megaphone. Menghadapi pembatasan; Kawan Nyamuk tidak terima. Dia lantas berdebat dengan salah seorang pihak birokrasi berkepala botak. Akhir perdebatan kemudian tak dilanjutkan dengan penyampaian orasi, melainkan pembacaan pernyataan sikap.

B. Pernyataan Sikap AMP KK Lombok dan Solidaritas Indonesia untuk Free West Papua

“Tolak Otsus Jilid II, Lawan Rasisme, Bebaskan Victor Yeimo Tanpa Syarat, dan Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri sebagai Solusi Demokratis bagi Rakyat-Bangsa West Papua”

1. Segera bebaskan Victor Yeimo tanpa syarat karena Victor F Yeimo bukanlah pelaku, melainkan korban rasis terstruktur dan masif Kolonial Indonesia yang terjadi terhadap orang asli Papua.

2. Hentikan eksploitasi isu rasisme terhadap rakyat Papua oleh kelompok elit Papua.

3. Menyerukan persatuan dari seluruh komponen rakyat yang ada di Tanah Papua, baik komponen agama, adat, mahasiswa, pelajar, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), TNI/Polri [Orang Asli Papua], Aparat Sipil Negara (ASN), Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat, Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB), petani, nelayan, pedagang, tukang ojek, buruh, dan mama pasar untuk terlibat bersama dalam aksi rakyat Papua pada 16 Agustus 2021 dengan sasaran aksi pada masing-masing kota di Papua dengan tujuan mendesak pembebasan Victor F. Yeimo tanpa syarat.

4. Mendeklarasikan 16 Agustus sebagai hari Rasisme Indonesia terhadap rakyat Papua.

5. West Papua menyatakan rasa solidaritas dan kemanusiaan terhadap diplomat asal Nigeria yang menerima perlakukan rasis oleh aparat negara Indonesia pada 7 Agustus 2021 lalu dan menyerukan persatuan terhadap seluruh rakyat dunia untuk mengutuk tindakan rasis yang telah dilakukan oleh Indonesia yang semakin masif dan tidak terkontrol, serta menyuarakan ketertindasan yang sama yakni Black Lives Matter.

6. Menolak produk hukum rasis Otonomi Khusus Jilid II yang dipaksa lanjut di Tanah Papua tanpa melihat aspirasi rakyat Papua dan berikan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua.

7. Tarik militer organik dan non-organik dari bumi West Papua.

8. Hentikan operasi militer di Nduga, Intan Jaya dan Puncak Papua.

9. Tutup PT Freeport, LNG Tangguh, Miffe, Mnc serta seluruh perusahan illegal di bumi West Papua.

10. Cabut Izin Operasi PT Sorong Agro Sawitindo (Perusahaan Kelapa Sawit) di Sorong Papua Barat, dan Berikan Hak Ulayat kepada Masyarakat Adat.

11. Cabut Omnibus Law dan penuhi hak-hak buruh.

Medan Perlawanan, 31 Agustus 2021

Atas nama kemerdekaan yang hilang; panjang umur perlawanan,

AMP KK Lombok dan Solidaritas Indonesia untuk Free West Papua

C. Pernyataan Sikap PEMBEBASAN Mataram terkait Pembungkaman Kebebasan Akademik di Unram

“Rasisme Birokrasi Unram dan Intelijen adalah Ancaman bagi Kebebasan Akademis”

Di Universitas Mataram (Unram), pembatasan kebebasan akademik terus-menerus ditimpakan terhadap gerakan mahasiswa yang memperjuangkan hak-hak demokratis bagi bangsa tertindas: rakyat West Papua. Dahulu: pembubaran lapak baca dan diskusi kerap kali digencarkan komplotan intelijen bersama kawanan birokrasi kampus kepada AMP KK Lombok dan KSI. Sekarang, perlakuan itu ternyata belum usai terjadi. Kemarin (31/8): intel bersama birokrasi FH Unram dan Rektorat Unram kembali membatasi aksi kampanye AMP KK Lombok dan Solidaritas Indonesia untuk Free West Papua.

Padahal kampanye yang dilakukan dijamin oleh Pembukaan dan Pasal 28E UUD 1945, UUDHR 1948, dan UU Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Bahkan isi kampanye pun didukung oleh dua nilai dasar yang terkandung dalam aturan-aturan itu: kebebasan dan kesetaraan. Hanya bebas dan setara di atas tatanan masyarakat kapitalis ternyata tidak berlaku bagi semua kalangan. Kebebasan dan kesetaraan soalnya cuma diperuntukan bagi mereka yang menjadi kelas penguasa atau bagian dari kekuasaan.

Itulah mengapa kampanye pembebasan Victor Yeimo dan Tanah Air Bangsa Tertindas dengan pongah dipentalkan, bahkan dengan melalui praktik rasisme kekuasaan. Lihat saja bagaimana AMP KK Lombok dan Solidaritas Indonesia untuk Free West Papua diperhadap-hadapkan dengan intelijen, birokrasi dan satpam. Di FH Unram perbuatan rasial menyembul saat pihak birokrat melarang asli dengan beragam alasan: mulai dari dianggap menganggu kegiatan lomba UKMF, tidak memiliki izin melaksanakan aksi, hingga dipandang hina karena mengenakan sandal jempit di area perkampusan.

Dengan memancang dalih-dalih itulah suara-suara kampanye HAM dan demokrasi tercekik. Walhasil: gerakan ini kemudian bukan hanya mendera pembungkaman, melainkan pula penghinaan dan kekerasan simbolik. Yohannes dihina karena memakai sandal jepit dan Nyamuk coba didorong-dorong serta digertak-gertak kasar saat membela kawannya dari praktik penghinaan yang dilakukan kawanan satpam dan birokrat. Pembatasan itu tak saja terjadi di FH Unram, tapi juga di Rektorat Unram. Dalam kedua momen pelucutan kebebasan akademik ini mengambil motif serupa: palarangan bersuara berdiri di atas lantai politik rasial–rasisme terhadap aspirasi-aspirasi politik-demokratik Rakyat-Bangsa West Papua: Tolak Otsus Jilid II, Hentikan Rasisme, Bebaskan Victor Yeimo, dan Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri sebagai Solusi Demokratis.

Dibangun di atas lantai kekuatan modal, maka sistem pendidikan dengan beragam aturan dan disiplin dibuat untuk memempertahan perampokan dan kekerasan. Lebih-lebih dengan melanggengkan berkembangnya pandangan yang mendukung ekspolitasi alam (Tanah Air) Papua dan kejahatan kemanusiaan terhadap Bangsa West Papua. Itulah mengapa aparat intelijen dan birokrasi berusaha mensterilkan kampus dari kampanye yang berusaha menggugat wacana kelas penguasa. Dalam kondisi inilah gerakan AMP dan Solidaritas dibatasi suaranya hingga terbungkam dan membisu.

Kami–Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional Kolektif Kota (PEMBEBASAN-Kolkot) Mataram–mengutuk dan mengecam itu semua. Bagi kami, pembatasan kebebasan akademik terhadap AMP dan Solidaritas merupakan salah satu bentuk dari ‘rasisme yang terlembaga’. Rasisme jenis ini berdiri di atas aturan dan disiplin yang membatasi ekspresi orang atau kolompok berdasarkan ketidakterimaan atas pandangan tertentu. Dilarangnya Nyamuk menyuarakan penderitaan bangsanya dan dibatasinya Yohannes karena persoalan sandal jepit merupakan contohnya.

Lembaga pendidikan membungkam AMP dan Solidaritas bukan sebatas karena persoalan sentimen berdasarkan ras. Tapi lebih-lebih soal rasisme yang terlembaga dalam perguruan tinggi kapitalis. Karl Marx menjelaskan bahwa pekerja di bawah sistem kapitalisme mengalami aneka alienasi: (a) teralienasi dari produk yang dihasilkan; (b) teralienasi dari proses kerja; dan (c) teralienasi dari manusia lainnya. Persis inilah yang dialami dosen dan satpam ketika melaksanakan praktik diskriminasi terhadap gerakan mahasiswa. Dosen, teralienasi dari fungsi pencerahan yang seharusnya dilakukan dengan ilmu-ilmu yang diajarkannya. Satpam, teralienasi dari kehendak bebasnya ketika dipagar dalam rongrongan perintah. Akhirnya: keduanya mendekati mahasiswa dengan perlakuan bukan sebagai manusia, tapi obyek yang didominasi saja. Dalam Masyarakat yang Sehat (1995), Erich Fromm menjelaskan kondisi alienatif itu begitu rupa:

“Manusia tidak mengalami dirinya sebagai pengemban aktif kekuatan-kekuatan dan kekayaan-kekayaan miliknya, tetapi sebagai ‘benda’ yang jatuh miskin, tergantung pada kekuatan-kekuatan di luar dirinya, dengan siapa ia telah memproyeksikan hakikat hidupnya sendiri … tindakan alienasi adalah suatu cara pengalaman hidup di mana seseorang mengalami dirinya sebagai sosok terasing.”

Di sisi lain, teralienasinya dosen dan satpam membuat mereka rentan melancarkan kekerasan alienatif terhadap ‘yang lain’. Berlangsungnya pembungkaman terhadap AMP dan Solidaritas merupakan bukti kekejian demikian. Dalam Kekerasan dan Kapitalisme (2003), Jamil Salmi menjelaskan bahwa ‘
kekerasan alienatif merujuk pada perbuatan mencabut hak-hak perkembangan emosional, budaya dan intelektual individu. Salah satu bentuk kekerasan alienatif yang paling kejam baginya adalah rasisme yang terlembaga:

“…kebijakan atau tindakan yang betul-betul mengubah kondisi material atau sosial menjadi di bawah satu identitas kuktural kelompok tertentu …, seperti ketika anak diajari dengan bahasa resmi selain bahasa ibu …, atau kurikulum pendidikan disusun sistematis untuk mengesampingkan latar belakang budaya siswa …, atau penyusunan buku-buku sejarah yang secara sengaja hanya mengkaji peristiwa-peristiwa yang dianggap penting bagi kelompok tertentu …, atau ketika kelompok budaya dilarang mengekspresikan identitasnya secara bebas….”

Sekarang, rasisme terlembaga itu masih menyasar mahasiswa-mahasiswa Papua di lembaga-lembaga pendidikan Indonesia. Politik rasial Unram terhadap Nyamuk merupakan salah satu buktinya. Meski ada BEM FH Unram yang melihat kejadian tersebut, tapi keberadaan mereka tak bisa diharapkan. Di bawah kendali birokrasi yang terus-menerus mengontrol kehidupan mahasiswa; BEM tak hadit melayani kepentingan mahasiswa miskin dan tertindas, tapi menjadi pelayan kekuasaan. Jika aparat-aparat kampus melakukan pengendalian, maka mereka diberi mandat pengawasan.

Mengemban fungsi itulah yang membuat mereka bertanggung jawab atas berlangsungnnya kepentingan kekuasaan. Lihat saja bagaimana kehadiran BEM FH Unram dalam melobi dan membujuk AMP dan Solidaritas untuk bungkam. Bagi mereka: semua kegiatan dituntut memberi dampak positif. Hanya makna positif itu harus seiring-sejalan dengan kepentingan birokrasi kampus. Inilah mengapa daripada memberi kesempatan orasi; mereka justru mencoba menghambatnya dengan setumpuk omong kosong belaka. Lukisan buram demikianlah yang berlangsung kemarin (31/8). Bahkan kegiatan positif menurut BEM, bukan orasi tapi lomba UKMF. Kenapa begitu? Karena setiap lomba dalam lembaga pendidikan kapitalis sangat berguna untuk meningkatkan reputasi kampus hingga memperkuat status-quo.

Kami sadar kenapa BEM tampil begitu. Apalagi dapat dimengerti kalau banyak lembaga mahasiswa internal kampus memang sengaja diciptakan dan dihidupkan menjadi instrumen yang memungkinkan untuk mendominasi semua tindakan mahasiswa: menguasai, mengendalikan, memeralat, dan menangani. Ikatan yang paling kuat di antara birokrasi dengan instrumennya bukan sekedar persoalan struktur dan program, tapi lebih-lebih pendanaan dalam kegiatan yang beraneka. Semakin menumpuk kegiatan, berarti makin leluasa dan ketat pula pengawasan pada mahasiswa. Dengan kata lain: onggokan kegiatan itu bukanlah jaminan atas kebebasan akademik, melainkan sebentuk mistifikasi dari memudahkan kontrol dan pengawasan birokratik.

Jika mahasiswa-mahasiswa yang berada pada lembaga internal kampus ingin mewujudkan kebebasan akademik yang sejati, maka menjalankan pelbagai kegiatan kerjasama dengan birokrasi kampus bukanlah solusi. Tidak ada kebebasan akademik tanpa berkegiatan dengan pendanaan yang mandiri. Tidak hidup pula kebebasan akademik kalau tiada ruang berekspresi dengan berdiri di kaki sendiri. Lebih-lebih tidak mungkin kebebasan akademik dapat direbut, jika enggan bersolidaritas terhadap korban-korban pembungkaman akademik. Kalau benar kalian menggandrungi kebebasan akademik, apalagi HAM dan demokrasi sejati–kami harap tuntutan di bawah ini dapat diterima, terutama didukung.

Tuntutan Demokratis PEMBEBASAN Kolektif Kota (Kolkot) Mataram:

1. Jangan beri jalan dan ruang bagi TNI-Polri dalam mengintervensi kebebasan akademik Unram.

2. Jamin Kebebasan Berekspresi Seluruh Mahasiswa di Kampus Unram.

3. Berikan Kesempatan terhadap Semua Mahasiswa dalam Membicarakan Soal Demokrasi dan HAM bagi Rakyat-Bangsa West Papua di Kampus Unram.

4. Hentikan Rasisme terhadap Seluruh Mahasiswa-Rakyat-Bangsa West Papua di Kampus Unram, Bumi Indonesia, dan Tanah Papua.

5. Tolak Otsus Jilid II yang Dibuat dan Dijalankan secara Tidak Demokratis.

6. Bebaskan Victor Yeimo dan Seluruh Tapol West Papua Tanpa Syarat.

7. Tarik Militer Organik dan Non-Organik dari seluruh Tanah Papua sebagai Syarat Demokratik.

8. Berikan Hak Menuntukan Nasib Sendiri bagi Rakyat-Bangsa West Papua sebagai Solusi Demokratis.

Medan Juang, 31 Agustus 2021

Atas nama kebebasan yang hilang; panjang umur perjuangan,

Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota (AMP-KK) Lombok dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) Lombok 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=145062191140186&id=111470127832726

Berita Terkait

Top