AMP KK-LOMBOK: SERUAN UNDANGAN PEMBACAAN SITUASI UMUM   


 

 

Salam Pembebasan Nasional Papua Barat!

Ko tidak sadar bangsamu sedang kehancuran dan kepunahan di tangan kolonial Indonesia, ko datang kita berbicara dan bertindak nasib bangsa West Papua. Sebab ketidaktahuan tidak akan menolong siapapun (Karl Marx).

Revolusi dilakukan melalui manusia, tetapi individu harus menempa semangat revolusioner mereka dari hari kehari dan tidak perlu menunggu hingga semua syarat kondisi revolusi ada,pusat-pusat pemberontakan dapat menciptakan kondisi itu. (Ernesto Che Guevara).

Hidup ini tidak lepas dari namanya perjuangan. Jangan menyerah, ayo kerahkan kekuatan bersama untuk menunjukkan bahwa marwah mahasiswa masih ada dan masih diperhitungkan untuk membebaskan rakyat tertindas,(Malcolm).

Sejak 19 Desember 1961 tri Komando rakyat (Trikora) di alun-alun utara, kota Yogyakarta sampai saat ini di Papua banyak  kejahatan kemanusiaan, kejahatan kriminalisasi, kejahatan fasisme, kejahatan represif, kejahatan ketidakadilan, kejahatan kemutilasian, kejahatan perampasan kebebasan akademik, kejahatan pembantaian dan  kejahatan pembunuhan atas nama kepentingan NKRI Harga Mati. Kejahatan kemanusiaan yang terjadi kepada rakyat dan bangsa west Papua yang tak berdosa. Sepanjang waktu sampai detik ini, suatu persoalan pelanggaran HAM, perampasan hak hidup rakyat tertindas dan terhisap atas nama peraturan-peraturan, atas nama kepentingan pembangunan nasional atas nama kepentingan negara dan atas nama hukum nasional Indonesia.Persis apa yang dikatakan oleh Haris Azhar Pegiat HAM bahwa “Pemerintah Indonesia membuat uu, peraturan dan hukum adalah untuk mengontrol, memantau, mengawasi dan mengawal rakyat tertindas agar rakyat tidak bergerak, berpikir, bertindak dengan bebas” oleh sebab itu, uu,peraturan dan hukum Indonesia adalah tempat penjara rakyat jelata dan penguasa kolonial Indonesia bebas,bergerak, berpikir dan bertindak atas uu, peraturan dan hukum tersebut. 

Persoalan bangsa west Papua adalah persoalan dunia internasional, persoalan kemanusiaan dan persoalan status politik bangsa west Papua yang harus diselesaikan dengan mekanisme hukum dunia Internasional bukan hukum Indonesia. Kita bisa lihat pencaplokan, pendudukan, penjajahan ilegal yang dibuat oleh pemerintah kolonialisme Indonesia, pemerintah Belanda dan pemerintah Amerika Serikat tanpa melibatkan atau tanpa sepengetahuan rakyat dan bangsa west Papua.Antara lain seperti perjanjian New York agreement dan Roma agreement pada tahun 1962 (New York Agreement 15 Agustus 1962 dan Roma agreement 30 september 1962) yang tidak demokratis dan cacat hukum internasional. pada tanggal 1 mei 1963 hari aneksasi bangsa West Papua kedalam kolonialisme Indonesia dengan secara paksa dengan moncong senjata melalui kekuatan militerisme Indonesia pada waktu itu. Aneksasi Ilegal ini juga persoalan internasional mengapa demikian? Karena aneksasi bangsa West Papua kedalam kolonialisme Indonesia dilakukan bersama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disebut dengan United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) dan kemudian UNTEA menyerahkan bangsa west Papua kepada kolonialisme Indonesia tanpa persetujuan dari rakyat west Papua. Pada tanggal 7 april 1967 rezim pemerintahan Soeharto dan pemerintah Amerika Serikat melakukan perjanjian kontrak karya PT Freeport Papua Sebelum melaksanakan penentuan pendapat rakyat (PEPERA) 1969 ini merupakan kejahatan kolonialisme Indonesia yang tidak pernah menghargai dan menghormati harkat dan martabat bangsa west Papua yang punya tanah, punya gunung, punya air, punya emas, punya hutan, punya dusun, dan punya bangsa west Papua (Kami bukan bangsa budak Dr.Socratez Sofyan Yoman). 

Prof.Dr.franz Magnis Suseno mengatakan bahwa Papua adalah luka bagi bangsa Indonesia yang bernanah dan busuk yang tidak bisa disembuhkan dengan obat apapun karena itu, kesalahan dan kegagalan bangsa kita sendiri. Sementara prof.Aditjondro atas dasar apa? Pemerintah Indonesia mengklaim wilayah Irian Barat merupakan bagian dari NKRI, saya pikir tidak ada dasar hukumnya teritorial bangsa west Papua masukkan ke dalam kolonialisme Indonesia. 

Pelanggaran HAM selalu terjadi kepada  rakyat west Papua tak berujung selama sepanjang hidup-nya.seperti kita mengetahui bersama bahwa; Biak berdarah, Wamena berdarah, Paniai berdarah, Deiyai berdarah dan seluruh tanah west Papua Sorong sampai Samarai sedang dan terus duka dan menangis di atas tanah dan negerinya sendiri.Persis apa yang dikatakan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe bahwa didunia ini tidak ada orang yang senang dan bahagia adalah orang Papua,kalian (Indonesia) catat itu ujarnya. Daerah Papua menjadikan sebagai tempat tumpah darah manusia, tempat perampokan alam dan  tragedi kejahatan kemanusiaan lainnya atas nama kepentingan NKRI harga mati.

Selain itu, Perampasan tanah terjadi besar-besaran di seluruh di tanah Papua, ketika mulai adanya akumulasi modal asing.  Indonesia  bekerja sama dengan imperialisme (pemilik modal). Selain Bangsa Papua, Bangsa sendiri di Indonesia juga banyak tempat yang terjadi perampasan tanah seperti; Desa Wadas, Wonosobo dan adapun tempat lainnya). Ini membuktikan bahwa kapitalisme global  menguasai semua tanah milik rakyat sedangkan rakyat setempat baik di seluruh tanah Papua, Indonesia, dan Dunia dimarjinalkan. 

Kita bisa lihat, setelah pengesahan Daerah Otonomi Baru (DOB) banyak sekali persoalan yang dihadapi oleh rakyat Papua. Selain persoalan perampasan tanah dengan bukannya saluran transmigrasi besar-besaran di daerah tersebut. Upaya ini dilakukan oleh kolonial NKRI agar Orang Asli Papua (OAP)  disingkirkan dan dimarjinalkan di tanahnya sendiri. Kolonialisme Indonesia meloloskan Otsus Jilid II no.2 tahun 2021 tentang Otsus Papua dan turunan dari Otsus Jilid II adalah Dob atau daerah otonomi baru dan turunan dari Dob adalah penambahan post militerisme Indonesia (Polda, Polres, Polsek, Koramil, Korem, Dandim, Kodim dan sebagainya) diatas tanah Papua tidak seimbang dengan penduduk orang asli Papua.

Otsus Jilid II dan DOB adalah surat izin kolonialisme Indonesia, imperialisme dan militerisme Indonesia untuk beroperasi diatas tanah Papua operasi mutilasi manusia maupun mutilasi tanah west Papua dengan atas nama pembangunan, atas nama kepentingan bersama,atas nama kepentingan pembangunan nasional atas nama kepentingan negara dan atas nama uu dan peraturan NKRI. setelah mengesahkan Otsus Jilid II dan DOB kolonialisme Indonesia mutilasi 4 warga sipil Nduga di timika Papua pada 22 agustus 2022 sampai hari ini tidak ada penegakan hukum yang jelas. kematian misterius Bapak Filep Karma seorang pemimpin bangsa west Papua pada tanggal 1 november 2022 dengan begitu saja. Penangkapan lima belas mahasiswa papua yang melaksanakan kegiatan aksi mimbar bebas di lingkungan kampus USTJ papua pada tanggal 10 november 2022. Ditangkap oleh militer Indonesia padahal aksi mimbar bebas telah dijamin dalam uu no.12 tahun 2012 tentang kebebasan akademik dan otonom kampus.

Mataram sendiri kriminalisasi,rasisme dan intimidasi semakin menjadi-jadi yang dilakukan oleh Polda NTB terhadap mahasiswa Papua pada tanggal 11 november 2022 salah satu orang TNI masuk dalam  kontrakan pemilik mahasiswa Papua dengan tidak pakai etika, moral dan sopan masuk seperti seorang perampok dan maling namun diusir oleh mahasiswa Papua karena dia tidak pake etika dan sopan.Setelah dia pulang dan dia mengajak warga,bapak kontrakan, intelijen,tentara dan polisi sekitar 20 orang datang dikontrakan mahasiswa Papua pukul 10.00  wita untuk intimidasi, kriminalisasi dan teror mahasiswa Papua tersebut (12/11/2022). Bukan hanya intimidasi dan teror tapi mereka juga melakukan interogasi mahasiswa Papua satu persatu, kegiatan apa saja disini?? Berapa orang yang tinggal disini?? Minta KTP,kartu mahasiswa dan dilarang kegiatan sebagainya?

Kriminalisasi, intimidasi dan teror mahasiswa Papua di Universitas Mataram terus dan sedang terus terjadi di dalam lingkungan kampus universitas Mataram seperti terjadi rasisme pasca Yudisium fakultas hukum universitas Mataram pada 01-09 Agustus 2023 oleh intelijen dan birokrasi kampus universitas Mataram dan selanjutnya kriminalisasi dan intimidasi terhadap mahasiswa Papua yang dilakukan oleh security reaksioner Rektorat Unram  pasca  wisudawan pada tanggal 26 September 2023.

Maka dari itu, bagaimana kita menanggapi atau melihat fenomena kehidupan rakyat Papua dan masyarakat dunia  lebih khusus kelas tertindas dan kelas bawah yang alami. Oleh karena itu, kami mengajak kepada kawan-kawan Mahasiswa Papua tujuh wilayah adat yang ada kota Mataram,ikut serta dalam: “Pembacaan Situasi Umum” baik itu daerah masing-masing, nasional bahkan internasional. Agenda Pembacaan Situasi Umum ini,akan dilaksanakan pada “

Hari/tanggal: 8 Oktober 2023

Waktu: 16.00 Wita- Papua Merdeka 

Tempat: Universitas Mataram 

Demikian, kami mengajak seluruh  kawan-kawan mahasiswa Papua 7 wilayah adat ikut serta dalam agenda Pembacaan untuk update bersama tentang perkembangan isu dan situasi mulai dari tanah (Papua) lokal – Internasional agar kita bersama melihat sistem yang menindas dan kita melakukan perlawanan untuk menentukan kemenangan kita Kebebasan. 

Medan juang, 07 Oktober 2023

#Bersama Kebenaran Sejarah Sang Bintang Kejora !!!

#Solidaritas Tanpa Batas Perjuangan Sampai Menang !!!

Panjang umur hal-hal baik!

Panjang umur perjuangan pembebasan nasional Papua Barat!.

Berita Terkait

Top