Situasi Kekerasan dan Pengekangan Kebebasan Berpendapat Terhadap Orang Asli Papua. 


 

 

Kekerasan kolonialisme indonesia terhadap orang asli pribumi west papua”.

Pendahuluan:

Semenjak Papua dipaksakan masuk kedalam NKRI sejak 1 Mei 1963, terjadi situasi kekerasan militer Indonesia ditanah Papua. Papua yang disebut West New Guenea nama yang diberikan oleh Belanda dan semenjak kekuasan Belanda di Papua tepat pada 1 Desember 1961 West New Guenea, rakyat Papua Barat dibawa kekuasaan Belanda  mendeklrasikan kemerdekaan Papua dengan nama West Papua. 

Kemerdekaan itu, melahirkan kepentingan politik dari Indonesia, Belanda serta Amerika Serikat seperti pada 19 Desember 1961 Indonesia melalui Ir.Soekarno melacarkan Tri Kommando Rakyat (TRIKORA) di Alun-Alun Utara Kota Yogyakrata. Isi dari TRIKORA Indonesia merealisasikan di Papua Barat, hal itu adalah melahrikan perdebatan terkait Papua Barat sehingga dua perjanjian yang lahir pertama 15 Agust 1962 The Roma Agreemment, dan perjanjian tersembunyi 30 September The sectret Roma Agreemment. Situasi itu, melahirkan kesepakatan yang luar dari keterlibataan rakyat Papua Barat. 

Kesepakatan yang merumuskan tanpa keterlibatan rakyat Papua sejak tahun 1961-1962, menimbulkan situasi kekerasan melalui operasi militer Indonesia ditanah Papua Barat. Setelah Belanda dengan begitu saja menyerahkan Papua Barat di tangan colonial Indonesia. Sehingga, Implementasi Indonesia ditanah Papua Barat dari Tahun 1963 seterusnya dilakukan secara kekerasan pertama melalui berbagai Operasi-Operasi Militer Indonesia ditanah Papua Barat. Negara Indonesia menyebutnya hari intergrasi Papua 1 Mei 1963 namun rakyat Papua menyebutnya hari Aneksasi atau pemaksaan masuk keIndomnesia. 

Berbagai sistuasi kekerasan yang dilahirkan oleh Negara Indonesia melalui operasi militer untuk memaksa rakyat Papua bergabung dengan negara Indonesia dan menanamkan nasionalisme NKRI  dengan labelitas “NKRI Harga Mati” tanpa melihat sejarah perjuangan bangsa Papua Barat. Pendekatan militer Indonesia terhadap rakyat Papua Barat melalui operasi-operasi militer dibawa ini:

Operasi Jayawijaya (1961-1962) 

Operasi Jayawijaya merupakan menginfiltrasi tentara Indonesia ke Papua dengan 

sebutan “sukarelawan” Fase infiltrasi bertujuan untuk membentuk basis-basis gerilya dan mempersiapkan pembentukan pos terdepan bagi upaya menguasai Papua yang pada saat itu masih berada di bawah kekuasaan Belanda

Operasi Wisnumurti (1963-1965)

Tugas pokoknya adalah menegakkan kewibawaan Pemerintah Indonesia, menjamin keamanan dan ketertiban serta membantu pemerintah sipil dan membangun Irian Jaya Barat, khususnya untuk mengkounter gerakan Papua Merdeka.

Operasi Sadar (1965)

Operasi ini tidak saja bertujuan untuk mematahkan perlawanan OPM di Manokwari, tetapi juga menegaskan kekuasaan Kodam XVII/Tjendrawasih atas seluruh wilayah Papua. Tugas utama adalah menghancurkan gerombolan yang bergerak.

Operasi Bharatayudha (1966-1967)

Operasi ini bertujuan untuk menghancurkan perlawanan dan memenangkan PEPERA

Operasi Wibawa (1967)

tugas utama memenangkan PEPERA untuk Indonesia. Kodam melakukan sinkronisasi operasi tempur, intelijen, dan teritorial. Pangdam juga memerintahkan agar pada setiap Kodim disiapkan kekuatan tempur.  

Operasi Khusus Pemenangan Pepera (1961-1969)

Operasi ini bergerak dalam bidang intelijen dan sosial ekonomi dalam kerangka 

melancarkan operasi territorial.

Operasi Tumpas (1967-1970)

Operasi ini dikonsentrasikan di wilayah Ayaamaru, Teminabuan, dan Inanwatan serta lainnya.

Berbagai Operasi Militer Pasca PEPERA

Operasi-operasi militer pasca-PEPERA yang dimenangkan oleh Indonesia secara umum bertujuan untuk mempertahankan hasil PEPERA, mensukseskan Pemilu, dan menumpas gerakan separatis OPM

Operasi Pamungkas (1971-1977)

pendekatan operasi teritorial dibantu intelejen dan tempur

Operasi Koteka (1977-1978)

Pemerintahan Indonesia yang memaksa mereka berganti pakaian, dari pakaian adat Koteka ke pakaian biasa.

Operasi Senyum (1979-1980)

Melalui operasi ini, tidak dilaksanakan operasi  militer besar-besaran, karena OPM dilihat mulai mengecil dan tidak membahayakan

Operasi Gagak I (1985-1986)

Dalam operasi ini, pasukan dibagi dalam beberapa sektor. Yaitu Sektor A di perbatasan, Sektor B di tengah, dan Sektor C di kepala burung, dengan komando di Korem masing-masing.  

Operasi Gagak II (1986)

Tugas pokok operasi ini adalah menghancurkan Gerakan Pengacau Keamanan dan deteksi loyalitas rakyat.

Operasi Kasuari I (1987-1988)

tugas utama menghancurkan GPK secara fisik terutama di daerah sekitar perbatasan

Operasi Kasuari II  (1988-1989)

difokuskan di sepanjang perbatasan dengan PNG dengan titik tekanan adalah operasi teritorial, intelijen, tempur serta kamtibmas. Operasi teritorial diarahkan untuk membentuk desa binaan agar berpihak pada ABRI

Operasi Rajawali I (1989-1990)

tujuan untuk menghancurkan OPM di sepanjang perbatasan dengan PNG. Jenis operasi adalah teritorial, intelijen, dan tempur secara terpadu dan serempak. Operasi teritorial ditujukan untuk pembentukan desa binaan dengan tujuan memisahkan rakyat dan GPK.

Operasi Rajawali II (1990-1995)

operasi intelijen militer yang berintikan pasukan Kopassus di Papua meningkat. Penangkapan yang disertai pembunuhan terhadap orang-orang yang ditengarai OPM kerap terjadi di berbagai tempat. Operasi jenis ini mulai terkuak ketika terjadi pembunuhan terhadap penduduk kampung di Desa Wea, Tembagapura Secara detil tercatat berbagai operasi militer yang digabung dengan operasi  intelijen dan  kadang operasi teritorial adalah sebagai berikut:  

No  

Nama Operasi  

Tahun  

Musuh Yang 
Dihadapi  

Isu Operasi  

         

1.  

Aluguro  

  

2.

Sikat  

  

3. 

Banteng I  

  

4.  

Banteng II  

  

5.

Lintas  

  

6.

Garuda Merah  

  

7.  

Garuda Putih  

  

8.  

Srigala  

  

9.  

Kancil I  

  

10. 

Kancil II  

  

11. 

Kancil III  

  

12.  

Naga  

  

13. 

Lumba-Lumba  

  

14. 

Lumbung  

  

15.  

Gurita  

  

16. 

Lumbung  

  

17.  

Jatayu  

  

18.  

Elang  

  

19.  

Alap-Alap  

  

20.  

Badar Besi  

  

21.  

Show of Force  

Maret 1962-Juni 1962  

22. 

Cakra I  

Juli 1962  

23.  

Cakra II  

  

24.  

Merpati  

  

25.  

Sadar  

1963-1965  

26. 

Wisnumurti  

1963  

27. 

Merpati  

  

28. 

Damai  

  

29.  

Nurti  

  

30.  

Janggi  

  

31.  

Imam Sura  

  

32.  

Bharata Yudha  

1966-1967  

  

  

 

 

 

       

  

  

33. 

Sadar  

Maret 1967-Juni 1968  

34. 

Wibawa   

1967  

35.  

Pamungkas  

1971  

36. 

Koteka  

1977  

37.  

Gagak I  

1985-1986  

38.  

Gagak II  

1986-1987  

49. 

Kasuari 01  

1987-1988  

40.  

Kasuari 02  

1988-1989  

41.  

Rajawali 01  

1989-1990  

42.  

Rajawali 02  

1990-1991  

Tabel Daftar Pangdam XVII/ Cendrawasih dan Operasi Yang Dilakukan   

 

No  

Nama  

Lama Tugas  

Keterangan  

1  

Brigjen U Rukman  

1963-1964  

Operasi Wisnumurti I   

Operasi Wisnumurti II  

2  

Brigjen Inf. Kartidjo  

1964-1966  

Operasi Wisnumurti III  

Operasi Wisnumurti IV 
Operasi Giat  

Operasi Tangkas  

Operasi Sadar  

3  

Brigjen TNI R. Bintoro  

1966-1968  

Operasi Bharatayudha  

4  

Brigjen TNI Sarwo Edi Wibowo  

1968-1970  

Operasi Sadar  

Operasi Bharatayudha 
Operasi Wibawa  

5  

Brigjen Acub Zainal  

1970- 1974  

Operasi Pamungkasa 
Operasi Koteka  

6  

Brigjen Imam Munandar  

1977-1978  

Berbagai operasi di daerah 
perbatasan  

7  

Brigjen C.I. Santosa  

1978-1982  

Belum teridentifikasi  

8  

Brigjen RK Sembiring Meliala  

1982-1985  

Belum teridentifikasi  

9  

Mayjen H. Simanjuntak  

1985-1986  

Operasi Gagak I  

10  

Mayjen Setiana  

1986-1987  

Operasi Gagak II  

11  

Mayjen Wismoyo Arismunandar  

1987-1989  

Operasi Kasuari I  

Operasi Kasuari II  

12  

Mayjen Abinowo  

1989-1991  

Operasi Rajawali I  

Operasi Rajawali II  

13  

Mayjen I Ketut Wardhana  

1994-1995  

Operasi Rajawali III  

14  

Mayjen Johny Lumintang  

1995-1996  

Belum teridentifikasi  

15  

Mayjen Amir Sembiring  

1998-1999  

Berbagai operasi daerah  

rawan  

16  

Mayjen Mahidin Simbolon  

1999-2002  

Operasi Pengendalian  

Pengibaran

Bendera  

Dari beragam operasi militer yang dilakukan oleh Negara Indonesia mulai dari operasi militer yang menumpas rakyat hingga melakukan secara halus. Semenjak tahun 1961 hingga 1999 ada 44 oprasi militer Indonesia melakukan di tanah Papua Barat sesuai data dalam buku “Sejarah Operasi-Operasi Pembebasan Irian Barat” yang di tulis oleh Drs. M.Cholil dan berbagai sumber terutama dari ELSHAM Papua. 

Asal-usul pelaksanaan Otsus di Papua tidak terlepas dari situasi sejarah tuntutan Politik dan memori kelam rakyat Papua selama 32 tahun pemerintahan Soeharto berkuasa, tetapi juga politik kekerasan yang dijalankan Soekarno pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Situasi kelam mendapatkan tempat untuk bersuara paska Soeharto jatuh dari kekuasaannya pada tahun 1998 oleh rakyat Indonesia. Tokoh Politik rakyat Papua saat itu, dikenal dengan Tim 100, berhadapan dengan B. J. Habibi pada 26 Februari 1999 untuk menyampaikan aspirasi Politik rakyat Papua. Isian pokok tuntutan yang dibawah Tim 100, yaitu:

 1). Kami Bangsa Papua berkehendak keluar dari NKRI; 

2). Segera membentuk Pemerintahan Peralihan di Papua Barat, dibawah pengawasan PBB secara demokratis, damai dan bertanggung jawab;

 3). Jika tidak tercapai penyelesaian teradap pernyataan politik ini pada butir 1 dan 2, maka: pertama, segera diadakan perundingan internasional, antara Pemerintah Republik Indonesia, Papua Barat dan PBB, kedua: kami Bangsa Papua tidak ikut serta dalam Pemilu tahun 1999. 

Terbunuhnya Tokoh Politik PDP, Theys Eluay pada tahun 2001, dan pada saat tahun yang sama 2001 Presiden Gusdur dilengserkan.  Maka, momentum itu, Menjadi pijakan awal mulusnya kebijakan Otonomi Khusus bagi Papua, terlebih di hegemoninya tokoh-tokoh Presidium Dewan Papua (PDP) saat itu, yang diserahkan jabatan-jabatan strategis Indonesia di Papua. 

Di lain sisi, kepentingan Ekonomi Indonesia saat itu yang sedang memburuk, paska reformasi dan krisis keuangan global tahun 1998, mendorong Indonesia mempercepat mempercepat pemekaran dengan pertimbangan sebagaimana tertuang dalam penjelasan umum UU Nomor 45 Tahun 1999 bahwa, “Propinsi Irian Jaya memiliki sumber daya pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan pariwisata yang cukup potensial untuk dikembangkan, serta memiliki prospek yang cukup baik bagi pemenuhan kebutuhan pasar baik dalam negeri maupun luar negeri, karena memiliki letak yang sangat strategis yaitu merupakan pintu gerbang kearah lingkar Pasifik”. Hal itu kemudian dipertegas dengan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2003, bagian KEDUA bahwa: “Menteri Keuangan menyiapkan anggaran khusus yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan langkah komprehensif yang belum tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”. 

Sehingga, benar bahwa kepentingan pemekaran dan percepatan pembangunan di Papua adalah semata untuk kepentingan ekonomi Indonesia, yang bertujuan untuk meperluas kerja eksploitasi dan perampasan lahan masyarakat adat atas nama pembangunan hingga berujung pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terstruktur di Tanah Papua. 

Apa dampak pelaksanaan Otonomi Khusus Jilid I? 

Paska diberlakukannya Undang-Undang NOmor 21 Tahun 2001 atau UU Otonomi Khusus, didoronglah kebijakan Jakarta yang dianggap mampu mendorong kemajuan di Tanah Papua dalam bentuk kebijakan yang dikhusus kedalam empat kebijakan prioritas, seperti Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi Kerakyatan dan Pembangunan Infrastuktur. Hal itu juga diatur dalam proses. Kondisi itu, dapat terbaca dengan programa yang dilancarkan dan menghasilkan kontradiksi serta keuntungan bagi Negara Indonesia, diantaranya msebagai berikut:

Pendidikan. Angka Partisipasi pendidikan di Provinsi Papua Barat pada tahun 2019 sebanyak 63,19 untuk SMP dan SD 69,92. Demikian pula dengan Provinsi Papua pada tahun 2019, tingkat partisipasi pendidikan Sekolah Dasar di Provinsi Papua 79,19%, SMP 57,19% dan SMU 44,32% (BPS, 2019). Sedangkan rata-rata nasional lebih dari 93.75%. Dengan angka ini menempatkan Provinsi Papua berada di posisi ke 33 dari 33 provinsi di Indonesia, artinya tingkat partisipasi pendidikan di provinsi Papua paling rendah di Indonesia.  

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua (2016-2021). Itu tercermin dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua yang mengalami kenaikan 0,3% pada 2021 menjadi 60,62. IPM Papua tercatat sebesar 60,44 pada 2020. Indeks tersebut menurun 0,66% dari 2019 yang sebesar 60,84. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2021 mencapai 72,29, meningkat 0,35 poin (0,49 persen) dibandingkan capaian tahun sebelumnya (71,94). 

Kesehatan. Jumlah penduduk Provinsi Papua Tahun 2020 tercatat 4,3 juta jiwa atau meningkat 1,47 juta jiwa jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Tahun 2010 (2,8 juta jiwa). Dengan demikian, LPP Provinsi Papua Tahun 2020 mencapai 4,13 persen per tahun. Pertumbuhan Penduduk di Papua sebesar 4 persen ini menduduki peringkat pertama di seluruh Indonesia berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 (BPS Provinsi Papua 2020).  

Disaat bersamaan Angka Harapan Hidup (AHH) orang Papua per provinsi, tahun 2021, untuk PAPUA BARAT 64,33 Tahun untuk Laki-laki, dan 68,05 tahun untuk Perempuan. Sedangkan untuk Provinsi Papua PAPUA, laki-lakinya dengan AHH 64,15 dan perempuan dengan 67,79 tahun. 

Kasus-kasus HIVPositif yang terdeteksi melalui survailans dengan bantuan hasil test reagent ELISA maupun juga Western blot menemukan bahwa sampai dengan Agustus 2010 sebanyak 5.000 Warga Papua terkena AIDS dan Bertambah secara drastic di tahun 2019 menjadi 40.805 (Papua Today/ 9 Mei 2019), Kompas 1 Desember 2018 dengan 38.874 kasus dan Tingkat prevelensi (jumlah kasus) HIV dan AIDS di Papua dan Papua Barat sudah mencapai 2,4 persen, sedangkan secara nasional baru mencapai 0,5 persen. Peningkatan HIV/AIDS ini akan terus meningkat secara deret ukur. Hingga pada tahun 2021 jumlah penderita HIV/AIDS di Papua mencapai 47.462 kasus, dan Papua Barat dengan 20.496 kasus. Sementara angka kelahiran mengalami pertumbuhan minimal (minimizing zero growth) secara deret hitung sehingga diperkirakan penduduk Papua terancam berkurang drastis. 

Dari proses diatas dapat dikatakan bahwa tingkat keshatan orang Papua selama berjalannya Otsus, justru semakin memburuk, dan seperti Kata Daniel Womsiwor (20/2), bahwa seharusnya orang Papua bisa hidup lebih lama lagi, dengan AHH diatas 80an tahun, dengan segala SDA yang dimilikinya dan dikategorikan sebagai Paru-Paru Dunia. 

 Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur. Dalam catatan Badan Statistik Provinsi Papua, tahun 2021, Perekonomian Papua berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2021 mencapai Rp 235,34 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 158,61 triliun. Artinya, Ekonomi Papua pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 15,11 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan terbesar terjadi pada Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 40,80 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 105,14 persen. 

Pendidikan. Tetapi benarkah data demikian? Disaat 67 ribu pengungsi, dengan yang mengungsi sejak 2018-2021 di sepanjang Wilayah Nduga, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Maybrat, Yahukimo dan lainnya. Yang jumlah angka putus sekolah di terupdate, baik sekolah yang dibakar hangus oleh Militer Indonesia.  

Kesehatan. Rakyat Papua yang harus berlarian meninggalkan kampung halaman dan berlindung di hutan-hutan, dengan akses ksehatan yang buruk, berdampak pada meninggalnya 250an orang selama masa penngungsian. 

Ekonomi dan Infrastruktur. Benarkah ekonomi dan instruktur yang dinyatakan baik selama masa pembangunan otsus? Disaat, instrukrur Pendidikan, Pemerintahan, dijadikan basis kekuatan militer untuk mengusir orang Papua dari tanah adatnya, seperti yang terjadi di Nduga saat sekolah dan kantor distrik dijadikan basis militer, begitu juga di Pegunungan Bintang, Yahukimo, Maybrat, dan Intan Jaya, sedangkan bangunan tempat masyarakat dibumi hanguskan oleh kekuatan militer (berapa rumah?), tetapi juga berdampak pada pembakaran gereja, seperti yang terjadi di pegunungan Bintang. 

 Dari keempat kebijakan Afirmasi tersebut, ada juga dampak lain yang dirasakan oleh orang Papua: 

Transmigrasi Marjinalisasi Deskiriminasi Rasial: Monopoli Ekonomi & Politik 

Berdasarkan catatan Markus Haluk (2022), Migrasi dari Indonesia semakin meningkat di tanah Papua sejak 1963, pada saat Pemerintah Indonesia mengambil alih Papua Barat secara atministrasi. Menurut hasil penelitian Dr. Jim Emslie, migrasi penduduk dari luar Papua pada 1971 berjumlah 36.000 sedangkan Papua 887.000 jiwa dari jumlah total 923.000 jiwa Pada tahun 1990 non-Papua 414.210 jiwa dan Papua berjumlah 1.215.897.00 dengan jumlah total, 1.630.107.00 jiwa. Pada 2005 jumlah penduduk non-Papua, 1.087.694.00 dan Papua, 1.558. 795.00 jumlah total 

2.646. 489.00. Pada 2011, jumlah non-Papua, 1.980.000.00 dan Papua 1.700.000,00 jumlah total, 3.680.000.00 jiwa dan pada tahun 2020, jumlah migran atau non-Papua, 4.743.600.00 dan Papua, 1.958.400.00 jiwa. Dampak migrasi masuk dar luar Papua ke tanah Papua dan pembangunan Papua berdampak pada marjinalisasi dan diskriminasi orang Papua.  

Kota-kota yang berdampak pada minoritas, seperti Jayapura, dengan penduduk Orang Asli Port Numbay hanya 2,84 persen, dari total penduduk di Kota Jayapura yang mencapai 337 ribu jiwa pada tahun 2020. Atau Merauke berjumlah 37,21% dari total 230.932 jiwa pada tahun 2021. 

Dampak marjinalisasi tersebut berujung pada Tindakan-tindakan rasis terhadap orang Papua, seperti serangan rasis kepada Difabel di Merauke pada 2021, seorang Murid di Wamena dan Sentani pada tahun yang sama, dan serangan verbal lainnya yang tidak terekspos dengan baik dikalangan umum. 

Minoritas orang Papua berdampak pada monopoli kekuasaan politik, seperti yang terjadi di Kab. Jayapura dengan 25 kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Jayapura, 18 dikuasai Indonesia dan 7 oleh orang Papua. Keerom dengan 23 kursi, 16 milik Indonesia dan 7 untuk orang Papua. Kota dengan 40 kursi, 27 Indonesia, 13 Papua. Sedangkan Sarmi 20 kursi, 13 Indonesia, 7 Papua. Dan jika di totalkan di seluruh 14 Kab/kota di Papua ada total 358 kursi DPR, dengan 246 dikuasai Indonesia 122 Papua. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa benar, dominasi politik telah dikuasai oleh Indonesia, dan tentu berdampak pada aturan-aturan yang tidak pro terhadap realita dan keadaan orang Papua hingga ini. 

Investasi Permapasan Tanah Adat 

Pembangunan, pemekaran, dan perluasan infrastruktur ke pelosok tanah Papua berdampak pada perampasan lahan orang Papua atas nama pembangunan. Berdasarkan data Papua Dalam Angka Provinsi Papua (Papua Barat) yang di kombinasikan dengan data beberapa jaringan LSM Papua, bahwa sudah lebih dari 9000an perusahaan yang beroperasi di Papua dengan mengeksploitasi wilayah Papua lebih dari 29 juta hektar Tanah Papua. Hal itu tentu berdampak pada pengungsian besar-besaran beberapa tahun terakhir, di Nduga, Intan Jaya, dan lainnya akibat konflik perampasan Tanah Adat. 

 Militerisme Pelanggaran HAM Pembungkaman Demokrasi Stigmanisasi 

Sepanjang tahun 2021, dimulai dengan konflik Perang Nduga, Puncak Papua, Intan Jaya, Maybrat hingga Yahukimo antara militer Indonesia dan TPNPB. Indonesia meresponnya dengan mengirim 47.261 aparat dengan 24 ribu pasukan yang tersebar di wilayah perang. Yang berujung pada 90 orang terbunuh, dibungkamnya ruang demokrasi, mulai dari akses umum ke wilayah perang seperti Pegunungan Bintang, Nduga, Puncak Papua, dan Maybrat dan lainnya. Selain itu protes-protes terbuka orang Papua terhadap persolan tersebut, dihadapi dengan kekuatan militer berlebih, seperti yang terjadi di Jayapura, Sorong, Yahukimo dan wilayah lainnya pada Maret 2022. Yang telah menelan korban jiwa sebanyak 2 orang (meninggal dunia), puluhan orang terluka akibat pola represif aparat keamanan, hingga beberapa diantaranya di tangkap dan dipenjarakan. 

Pola kekerasan yang terjadi, juga akibat stiganisasi separatis dan kriminalisasi terhadap Gerakan Politik Perjuangan orang Papua seperti yang dialami oleh kawan perjuangan, Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Aliansi Mahasiswa Papua, serta Gerakan politik lainnya di Papua yang belum terekspos. 

Termarjinalisasi dan penjajahan terus berlanjutnya dari Otsus Jilid I hingga Otsus Jilid II di tanah Papua Barat. 

Otonomi Khusus Jilid 2, Tolak Pemekaran

Pada tanggal 4 Maret 2022 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengundang 9 Bupati yang berasal dari wilayah Pegunungan tengah Papua. Pertemuan yang direncanakan pada Jumat 14 Maret 2022, mengagendakan persiapan pemekaran Provinsi di Wilayah Papua Pegunungan Tengah. Pembahasan tersebut didasarkan pasal 76 UU Ayat 3, No. 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua. 

Tuntutan pemekaran Provinsi, sebelumnya disampaikan oleh beberapa elit politik di Papua dengan landasan: 

1). SK Gubernur Papua Barat No. 125/72/3/2020 tentang pemekaran Provinsi Papua Barat Daya. 2). Deklarasi 4 Bupati (Merauke, Asmat, Mappi dan Bovendigul). 

3). Deklarasi di Timika pada tanggal 4 Februari 2021 meliputi Kab. Timika, Paniai, Dogiyai, Deyai, Nabire dan Puncak.

 4). Permintaan ketua Asosiasi Pegunungan tengah Papua, Befa Yigibalom kepada Presiden Jokowi di Jakarta. Tentunya Rakyat Papua menyadari bahwa upaya pemekaran Provinsi Papua Tengah dan wilayah lainnya yang masih dalam wacana sudah direncanakan sebelum jauh berdasarkan UU No. 21 tahun 2019 (yang kini sudah diubah menjadi pasal 76 UU No. 2 Tahun 2021).

Mengapa Rakyat Papua Menolak Pemekaran dan Mencabut OTSUS jilid II??.

1 Mei 1963 secara legal dalam hukum internasional bahwa Papua digabungkan paksa (aneksasi) ke dalam teritori Indonesia. Padahal, 2 tahun sebelumnya (1961) dikumandangkan Tri Komando Rakyat, Trikora oleh Soekarno. Trikora bertujuan untuk melakukan mobilisasi militer Indonesia dan sipil untuk menduduki wilayah Papua. 1962 dilakukan dua perjanjingan Internasional yaitu New York Agreement (15 Agustus) dan Roma Agreement ( 30 September) hal ini bertujuan untuk melegalkan kependudukan Indonesia di tanah Papua. Semua langkah-langkah ini tidak melibatkan orang asli Papua untuk hak bersuara.

1967 Indonesia (Soeharto) menandatangi undang-undang penanaman modal asing (UU PMA, Januari 1967). Hal ini berpengaruh terhadap kontrak karya PT. FREEPORT Mc. Moran di Timika (7 April 1967). Perusahaan ini memiliki hak penambangan eksklusif selama 30 tahun untuk wilayah tersebut dari saat pembukaan tambang (1981). Penduduk setempat masih melawan, namun selalu dibungkam. Pada 1989 lisensi pertambangan diperluas 25.000 km². Pada 2003 perusahaan tersebut dipaksa mengakui telah membayar militer Indonesia untuk mencegah pemilik tanah asal jauh dari tanah mereka bahkan luas area bawa tanah telah 600 km. Pada 2005, New York Times melaporkan bahwa perusahaan tersebut telah membayar hampir 20 juta dollar AS selama periode 1998-2004 yang didistribusikan di antara pejabat dan satuan, dengan satu individu menerima sampai 150.000 USD. Perusahaan menanggapi bahwa “tidak ada alternatif untuk ketergantungan kepada militer dan polisi Indonesia mengenai hal ini”. Freeport-McMoRan memegang 90,64 persen saham dari anak perusahaan PT. Freeport Indonesia, Sisanya dimiliki oleh pemerintahan di Jakarta.

British Petrolium (BP) beroperasi di hampir 80 negara di seluruh dunia, memproduksi sekitar 37 juta barel per hari (5.900.000 m³/d), namun kondisi rill masyarakat Bintuni masih terkungkung dalam kemiskinan kronis bahkan dikendalikan dengan kebijakan-kebijakan Negara Indonesia.

Perusahaan sawit adalah wujud eksploitasi berskala besar yang terjadi di Papua, perampasan lahan, intimidasi dan teror masif terhadap rakyat Papua dengan kekuatan militer. 

Semua aktivitas eksploitasi ini memaksakan Papua harus menjadi wilayah jajahan Indonesia. Indonesia meraup keuntungan dari pajak eksploitasi sumber daya alam dan manusia di Papua tanpa memperjelaskan status sejarah Papua. 

Untuk memperluas eksploitasi sumber daya PT. Aneka Tambang memaksakan pembukaan eksploitasi sumber daya alam di Blok Wabu, Intan Jaya yang akan di kendalikan dalam satu investasi yang ada yakni melalui PT.Mind Id, Pegunungan Bintang dsb. 

Dasar dari penjajahan gaya baru Negara Indonesia di tanah Papua digunakan dengan 3 pola penjajahan Indonesia di Papua, dan itu telah terjadi juga dibelahan dunia lain terhadap wilayah yang memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri.

Sistem Penjajahan di Papua dibuktikan dengan 3 hal

1.Eksploitasi: Eksploitasi sumber daya alam dan manusia terus terjadi, yang mana perusahaan-perusahaan di Papua, berupa perusahaan pertambangan, perkebunan kelapa sawit, perairan dsb. Manusia Papua dijadikan sebagai tenaga kerja dengan upah yang murah meskipun sebelum ada perusahaan tanah atau air adalah sasaran produksi yang menghidupi masyarakat Papua sekian lama. 

2.Ekspansi: ekspansi modal terus terjadi yang mana lahan-lahan yang kosong dijadikan lahan-lahan eksploitasi sumber daya alam dan manusia. Hal ini menyebabkan perluasan kemiskinan, perluasan perampasan tanah, memperbanyak kematian, mengurangi populasi manusia. 

3.Kependudukan: Kependudukan dimaknai dengan pendudukan militer dan sipil. Proyek daerah operasi militer menyebabkan genosida, dan proyek transmigrasi menyebabkan persaingan tenaga kerja, memperluas ideologisasi Indonesia (NKRI Harga Mati) sehingga menyebabkan terpinggirnya masyarakat Papua, dan konflik horizontal. Kependudukan Indonesia disertai dengan perdagangan miras, togel, sio, dsb yang memperparah kemiskinan masyarakat. P

Dasar dari 3 hal ini adalah pokok dari program penjajahan (kolonialisme) Indonesia di Papua. Konteks, penjajahan yang dilakukan diatas tanah Papua dapat juga dikethui melalui proses perjanjian-perjnajian Internasional yang dilakukan di Indonesia seperti IMF/WB yang dilakukan pada tahun 2018, RCEP yang dilakukan 2019 dan serta, Konggres Tingkat Tinggi (KTT) Global -20 yang telah dilakukan di Indonesia memiliki hubungan dekat dengan pemekaran. Keran investasi akan semakin deras menuju wilayah-wilayah baru kemudian mehadirkan lebih banyak militer. Seperti yang kita dapat dilihat bahwa pembahasan mengenai G-20 di Bali. . Apa lagi G-20 yang dibahas di Bali dengan Point akan menciptakan kontribusi US$533 juta atau sekitar Rp7,4 triliun pada PDB Indonesia, Peningkatan konsumsi domestik hingga Rp1,7 triliun. Dari sisi pariwisata, proyeksi peningkatan wisatawan mancanegara hingga 1,8 juta – 3,6 juta dan juga 600 ribu – 700 ribu lapangan kerja baru ditopang kinerja bagus sektor kuliner, fashion, dan kriya. G20 di Indonesia akan melibatkan UMKM dan menyerap tenaga kerja sekitar 33.000 orang. mendorong investasi pada UMKM dalam negeri, mengingat saat ini 80% investor global berasal dari negara-negara G20. Momentum menunjukkan keberhasilan reformasi struktural, antara lain dengan UU Cipta Kerja, untuk meningkatkan kepercayaan investor global.

Tentunya Rakyat Papua dengan sadar menolak Otonomi Khusus (Otsus) dan pemekaran di Papua, Pertama, Otsus diberikan oleh Jakarta untuk meredam gerakan rakyat Papua menuntut kemerdekaan bagi rakyat Papua.

Kedua, berdasarkan UU Otsus, perjanjian internasional (yang sudah di jelaskan diatas) Jakarta mempermudah proses pemekaran Provinsi Papua Barat, serta perluas Kota/Kabupaten, distrik, dan seterusnya. Dampak konkrit adalah perluasan TNI/POLRI di wilayah-wilayah. Namun, kondisi itu dapat ditinjau bahwa Kabupaten Timika merupakan salah satu kota termiskin di Papua. Ironisnya PT. Freeport berada di Kabupaten Timika. Dan Masih banyak lagi persoalan-persoalan di berbagai sektor.  

Ketiga, dari realita kota-kota berdiri hasil pemekaran, marginalisasi itu nyata terjadi. Dari jumlah orang Papua yang sedikit menemukan problem ketersediahan tenaga produktif manusia Papua yang mengisi disemua lini kehidupan suatu daerah pemekaran. Kondisi penjajahan berakibat pada lambatnya perkembangan sumber daya manusia Papua. Dan justru perpecahan yang sangat masif akibat politik pecah bela antara orang Papua.

Empat, Disisi lain juga pemekaran akan membuka penambahan markas militer (TNI/Polri) di Papua. Sebab pemerintah Indonesia yang masih menggunakan pendekatan militeristik Papua sampai saat ini. Sepanjang tahun 1962-2004, paling sedikit 500 ribu jiwa rakyat Papua yang meninggal dalam 15 kali rentetan operasi militer dalam skala besar. Kemudian dalam 4 tahun terakhir operasi militer terjadi di beberapa daerah. 2019-2020 Operasi Militer pecah di Nduga. Selanjutnya di Puncak Jaya, Intan Jaya, Yahukimo, Kiriwok, dan di Aifat, Sorong. Operasi miilter tersebut berdampak banyak kerugian dan kehilangan bagi warga sipil: Pengungsian, Teror, Pelanggaran HAM, kehilangan rumah dan harta benda. Kondisi ini mengakibatkan mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan, bahkan akses jurnalis. Sementara keamanan dan kenyamanan orang Papua sangat diragukan di kota-kota besar lainnya. Papua merupakan pulau angka kematiannya paling tinggi. Salah satu penyebabnya adalah Mati karena dibunuh oleh orang tak dikenal. Kematian dalam jumlah yang banyak juga diakibatkan karena, selain gisi buruk dan rentetan musim kelaparan, adalah operasi militer.

Kelima, Pemekaran atau Daerah Operasi Baru (DOB) hanya akan menguntungkan pemodal. Sebab pemekaran berpotensi untuk menyiapkan syarat-syarat akses modal di Papua. Kekerasan militer yang terjadi dibuktikan dengan penangkapan Victor Yeimo sebagai Juru Bicara Internasional Petisi Rakyat Papua. Pola ini sejak lama dipraktikan oleh penjajah Indonesia untuk meredam gerakan rakyat. 

Yan Mandenas selaku DPR-RI dan kelompoknya terus menggencarkan pemekaran Provinsi agar membendung tuntutan Hak menentukan nasib sendiri. Bupati-bupati dan eksekutif yang terafiliasi dalam partai-partai nasional mendukung pemekaran, bahkan dari kelompok agama, dan memunculkan tokoh-tokoh Papua yang membawa kesadaran menjajah Papua. Kelompok ini tidak dilihat secara netral sebagai bagian dari penderitaan rakyat, justru kelompok ini memperparah penindasan masyarakat.

Apa yang harus kita lakukan?

Untuk merespon kebijakan elit-elit politik dan kolonialisme yang keras kepala, diawal bulan Maret, rakyat Papua meresponnya dengan aksi demonstrasi dalam rangka penolakan Rencana Pemekaran Provinsi Baru (DOB): Di Jakarta, Jogjakarta, Jayapura, Manokwari Sorong, Wamena, Paniai, hingga di Yahukimo yang berujung dengan penembakan terhadap 10 massa aksi, 2 orang meninggal di tempat dan 8 orang lainya mengalami kritis. 

Dengan segala  macam kebijakan jakarta yang berdampak pada ancaman genosida, ekosida dan etosida secara sistematis dan terstrukur diatas tanah papua, maka, sikap tegas hari adalah, bahwa; 

  1. Hentikan Praktek Pelaksanaan Otonomi Khusus Jilid II, dalam kebijakan UU Nomor 2 Tahun 2021.
  2. Hentikan Produk Hukum Pemekaran yang dipaksanakan atas nama Pembangunan dan Kesejahteraan semua terhadap orang Papua.
  3. Berikan akses Internasional, Jurnalis Independen untuk datang ke Papua dan menginvestigasi segala bentuk kejahatan kemanusiaan di tanah Papua.
  4. Cabut UU Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001.
  5. Hentikan rencana Pemekaran Provinsi di Tanah Papua, yang merupakan politik pendudukan dan politik pecah belah di Papua;
  6. Tarik Militer Organik dan non-organic dari seluruh Tanah Papua.
  7. Meminta akses Palang Merah Internasional, untuk memberikan akses pelayanan Kesehatan terhadap 67 ribu pengungsi, di Kabupaten Nduga, Intan Jaya, Puncak Papua, Pegunungan Bintang, Maybrat dan Yahukimo dan terhadap pengungsian lainnya. 
  8. Elit Politik Papua STOP mengatasnamakan rakyat Papua mendorong pemekaran demi memperpanjang kekuasaan dan menjadi alat penindas bagi rakyat Papua.
  9. Bebaskan Viktor Yeimo dan seluruh tahanan Politik di Tanah Papua TANPA SYARAT!
  10. Segera hentikan rencana pembangunan bandara udara antariksa di Biak.
  11. Presiden Republik Indonesia dan Kabinetnya HENTIKAN rancangan Undang-undang Pemekaran di Tanah Papua dan cabut segala kebijakan UU.
  12. Pemerintah Indonesia segera membuka akses bagi komunitas Internasional untuk datang ke Papua: Komisi Tinggi HAM PBB, Pelapor Khusus tentang Pengungsi, Anggota Kongres, Jurnalis – Akademisi Internasional, LSM Internasional.
  13. Mendesak komunitas Internasional, UNI Eropa, Amerika Australia, New Zealand, Negara-negara ASEAN, China, International Money Fund (IMF), World Bank, untuk menghentikan bantuan dana kepada pemerintah Indonesia, karena selama 61  tahun telah terbukti gagal membangun Papua, yang berdampak pada genosida, etnosida, dan ekosida terhadap Bangsa Papua. 
  14. Berikan Hak Penentuan Nasib Sendiri sebagai solusi demokratis bagi Rakyat Bangsa Papua.
  15. Tutup semua perusahaan asing di seluruh Tanah Papua: Freeport, LNG Tangguh, MIFEE, Blok Wabu.
  16. Hentikan kriminalisasi hukum, terror dan intimidasi terhadap pembela HAM Bangsa Papua di Indonesia.
  17. Mendukung perjuangan rakyat di Wadas di purworejo, Jawa Tengah tentang penolakan tambang proyek  bendungan Bener dan persoalan-persoalan di Rakyat di Indonesia.
  18. Hentikan uji coba nuklir di Pasifik yang dilakukan oleh Prancis, Amerika, New Zeland dan Australia dana yang akan bergandeng tangan dengan Indonesia. 
  19. Menetang dan menolak program KTT G-20 pada tahun 2022 di Indonesia. 

Kami merilis ini sebagai bahan bacaan untuk seluruh gerakan Indonesia yang mendukung hak demokratis untuk bangsa Papua bebas dari berbagai kondisi reaksioner Negara, Kpitalisme dan Imperialisme. 

Sumber:

  1. Operasi Militer Papua diterbitkan oleh LSHAM Papua bentuk Pdf
  2. Buku: Sejarah Operasi-Operasi Pembebasan Irian Barat by Drs. M. Cholil terbitan 1979 Edisi ke-II
  3. Materi Aksi PRP (Petisi Rakyat Papua)
  4. Web: https://korankejora.blogspot.com/ 
  5. Data Index di Papua: www.bps.co.id
  6. Buku: Indonesia Melawan Amerika Konflik Perang Dingin 1953-1963 (Baskara T. Wardaya).pdf

 

 

Berita Terkait

Top