PERNYATAAN SIKAP Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) “Hari HAM Sedunia Dalam Cengkraman Kolonialisme Indonesia”.


Salam Pembebasan Nasional Papua Barat!

Amolongo, Nimo, Koyao, Koha, Kosa, Dormum, Foi-Moi, Tabea mufa, Nayaklak, Wiwao, Amakanie,  Wa…wa…wa…wa…

Peringatan Hari HAM Sedunia berawal dari kekejaman Perang Dunia ke-II (1939-1945) yang memberikan pelajaran penting bagi masyarakat dunia. Agar tragedi serupa tidak terulang kembali, Majelis Umum PBB menyepakati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

Tahun 1947 Anggota Komisi Umum PBB merumuskan draft awal DUHAM. Pada 10 Desember 1948, DUHAM diadopsi oleh Majelis Umum PBB. 10 Desember 1950 Majelis Umum PBB menerbitkan resolusi 423 yang berisi himbauan, semua negara anggota dan organisasi PBB untuk setiap tahunnya mengingat 10 Desember sebagai Hari HAM Internasional.

Dalam DUHAM terdapat bagian pembukaan dan 30 pasal yang mengatur hak asasi manusia. Dilansir dari laman Dirjen HAM RI, DUHAM mendapat dukungan 48 negara dari 58 negara yang hadir di Majelis Umum PBB saat itu. 

Pasal 1 dalam dokumen Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 yang menyatakan, “Semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak.” Dikutip laman Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nation/UN), inti dalam HAM adalah prinsip kesetaraan dan tidak adanya diskriminasi di antara manusia.

Sebanyak 8 negara memutuskan abstain dan 2 negara tidak ikut voting. Kendati demikian, cikal bakal perlindungan HAM sudah ada sejak abad 6 masehi. Kala itu di tahun 539, pasukan Raja Cyrus yang berasal dari Persia Kuno telah menguasai daerah Babilonia. Raja Cyrus menerapkan Cyrus Cylinder yang merupakan kebijakan mengenai hak asasi manusia dan diakui sebagai piagam HAM pertama di dunia.

UDHR adalah dokumen tonggak sejarah HAM dunia, yang menyatakan hak-hak yang dimiliki setiap orang sebagai manusia terlepas dari ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, bahasa, politik atau pendapat lain, asal kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran atau status lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, setiap  tanggal 10 Desember diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia secara internasional di seluruh dunia. Hari ini disebut juga sebagai Hari HAM Sedunia atau Hari HAM Internasional. Ini dilakukan agar kita bisa lebih mendalami makna kemanusiaan yang kemudia menjadi tindakan saling menghargai antara ras, suku, pendapat, genjer, hak politik, juga termasuk Hak Menentukan Nasip Sendiri.

Namun pada umumnya kita melihat Beberapa pihak yang kerap mengalami pelanggaran HAM antara lain perempuan, anak perempuan, masyarakat adat, orang-orang keturunan Afrika, migran, hingga penyandang disabilitas. Dan disini terlebih khususnya untuk Indonesia terhadap papua. Kalo Indonesia itu, Dengan keberadaan Indonesia dipapua saja sudah dianggap telah melanggar HAM. Mengapa?, karena banyak yang tersembunyi di Indonesia. Antara lain adalah, tragedy pelanggaran HAM di masa lampau, masa kini, dan dimasa mendatang nanti.

Forum akademis harus lebih serius untuk membahas soal kemanusiaan di hari momentum ini agar dapat menganalisa bentuk pelanggaran HAM dimasa depan. Oleh karena itu, kita akan membahas tentang pelanggaran HAM terhadap Bangsa Papua. Mulai dari kedaulatan Bangsa Papua yang direbut paksa oleh Indonesia hingga keberadaan otonomi khusus di papua.

Pada 1 desember 1961 rakyat Papua mengibarkan bendera bintang kejora dan mendeklarasikan kemerdekaan. Mendengar itu muncul reaksi Soekarno lalu mencetuskan operasi trikora 19 desember 1961 di Alun-alun Yogyakarta. Bahwasanya, bubarkan negara boneka Papua barat bikinan belanda, kibarkan sang merah putih diseluruh dataran Irian Barat, dan mobilisasi umum merebut irian barat.

Setelah dicetuskan Trikora Soekarno, membentuk operasi komando mandala 1962, dipimpin jendral soeharto dan sukses dijalankan.  Kemudian pada 15 agustus 1962 diadakan perundingan di markas PBB, New York Inggris. Dalam perundingan itu status wilayah Papua diserahkan kepada PBB (UNTEA). Dan pada 1 mei 1963 wilayah Papua secara resmi di serahkan kepada Indonesia. Bagi Indonesia ini adalah kemenangan namun bagi rakyat Papua, merupakan awal pemusnahan bagi tanah dan rakyat Papua.

Pada tahun yang sama (1963) terjadi gerakan perlawanan rakyat Papua, di Jayapura dibawah pimpinan Aser demotokay. Namun semangat perlawanan yang paling kuat terjadi di Kebar pada 26 juli 1965 dibawah pimpinan Yohanes Jambuari dan Benyamin Anari, serta di Manokwari dan pedalaman arfak pada 28 juli 1965 dibawah pimpinan Permenas Ferry Awom, Lodwick Mandacan, Barren Mandacan dan Irogi Meidodga, dari Pertempuran ini banyak menimbulkan korban berjatuhan dari Rakyat Papua.

Setelah lengsernya soekarno pada 1966, soeharto melanjutkan operasi militer di Papua. Pada 1967, dua tahun menjelang Pepera, tercatat tentara mengeksekusi banyak orang Papua dan membakar kampung di Ayamaru, Teminabuan dan Inawatan (sorong), diperkirakan 1500 orang tewas. Kampung-kampung lain di kepala burung (istilah untuk Pulau Papua Barat) juga dilempari granat dan bom. Dua tahun kemudian Pepera digelar, tercatat dari 800.000 penduduk rakyat Papua, hanya 1025 orang yang disertakan untuk memilih bergabung bersama Indonesia, karena ancaman militer dengan todongan senjata.

Setelah Pepera digelar, Soeharto menetapkan Papua menjadi daerah operasi militer, seperti Operasi Sadar , Operasi Wibawa, dan Operasi Galang. Dalam operasi ini banyak rakyat Papua di intimidasi, disiksa, diteror bahkan dibunuh setiap harinya karena menolak hasil pepera yang tidak sesuai dengan mekanisme PBB. Sehingga Operasi ini bertujuan untuk memaksa rakyat Papua untuk menerima, hadirnya pemerintah Indonesia di Papua.
Operasi militer kian masif diera orde baru. peristiwa paling pahit dirasakan rakyat Papua terjadi ditahun 1974-1975 yakni pembunuhan massal di Biak, dengan jumlah korban yang diketahui sebanyak 207 orang dan masih banyak lagi yang belum sempat didata secara mendetail. kemudian di tahun 1977 di Wilayah Wamena, terutama lembah balim dengan korban di perkirakan hampir 3000 jiwa dari suku Dani. Tak hanya itu, ada banyak Rakyat Wamena dibom ditembak dan bahkan diperkosa secara biadap oleh militer indonesia. masih di tahun yang sama menjelang pemilu 1977-1978, TNI AD dan TNI AU membombardir daerah selatan Jayapura (perbatasan) diperkirakan 1.605 orang dari OPM dan penduduk wilayah itu tewas.

Operasi militer terus berlanjut ketika Operasi Sapu Bersih 1980-1984 dijalankan pasukan Baret Merah (istilah untuk Komando Pasukan Khusus/Kopasus) yang dipindahkan dari Timur leste ke Papua. mereka melakukan penyisiran, penangkapan, penyiksaan serta pembunuhan yang kemudian membuat rakyat Papua takut dan melarikan diri ke PNG. Diperkirakan 10.000 orang, namun 7.500 orang yang berhasil dan 1.900 orang berdiam diri dihutan-hutan sekitar perbatasan. Selain itu tokoh budayawan Papua, asal biak Arnold Clemens Ap. Pun Ditangkap lalu dibunuh oleh Kopasus 1984.

Negara terus melancarkan Operasi militer dan menempatkannya disemua daerah Papua diantaranya Operasi Gagak, Operasi Kasuari, dan Operasi Rajawali (1885-1995). Operasi ini bertujuan mengejar pimpinan OPM, diantaranya Daniel Kogoya, Tadius Yogi dan Simon Kogoya. Ada juga Viktus Wamang, Kelly kwalik dan Yudas Kogoya, Zeth romkorem dan lain-lain. Namun dalam operasi tersebut masyarakat sipil turut menjadi objek penembakan militer, terutama Tembagapura desa Wea serta penduduk di Mapenduma dan pembunuhan masal di daerah Arso sampai Waris diperkirakan 1000 orang tewas sebagian kecil anggota gerilyawan. Selama soeharto berkuasa diPapua 1966-1980 sekitar 500.000 sampai 600.000 OAP dicap separatis dibunuh.

Sejak dilengserkannya soeharto dari tampuk kekuasaan, Rakyat Papua kembali melakukan aksi damai menuntut kemerdekaan terutama, di Biak pada 6 juli 1998, sorong 5 juli 1999, dan Timika 2 desember 1999. lagi-lagi kekerasan dan penembakan secara brutal dilakukan TNI POLRI indonesia terhadap masyarakat sipil Papua hingga merenggut nyawa. Semisal Sebagaimana peristiwa di Biak menewaskan 43 orang penduduk serta proses penangkapan dan penahanan terhadap 150 orang lalu disiksa, satu diantaranya bapak Filep Karma yang kemudian dikeluarkan dari tahanan politik pada 2015.

Kekerasan penyiksaan hingga pembunuhan oleh oknum militer tak perna surut bagi rakyat Papua. Memasuki era 2000 sampai 2001 peritiwa berdarah pecah diberbagai daerah di Papua seperti Merauke, Nabire, Fak-fak, Wamena, Jayapura-Abepura serta Wasior dan Sorong, boswesen berdarah (2001). Tidak hanya itu, Kopasus melancarkan penculikan dan pembunuhan berencana terhadap dewan presidium Papua, Theys Hiyo Eluay dan Aristoteles Masoka hingga tewas pada 10 November 2001 sebagai tumbal dari Otsus Papua.

Demonstrasi damai dan pengibaran bendera bintang kejora di Wamena pada 6 oktober 2000 membuka kekerasan. Dimana, militer indonesia menembak mati 37 orang warga sipil, 189 orang terluka, sebanyak 13.565 orang mengungsi dan 83 orang Masyarakat sipil dijadikan tahanan politik. sedangkan peristiwa abepura berdarah dijayapura pada 7 desember tahun 2000 menewaskan 3 orang mahasiswa dan 100 orang lainnya ditahan dan disiksa.

Pembunuhan penyiksaan pemerkosaan dan penghilangan nyawa rakyat Papua secara paksa, massif dilakukan terutama bagi penduduk wasior di tahun 2001, mengisahkan 4 orang korban pembunuhan, 39 orang korban penyiksaan, 1 orang wanita ditelanjangi dan diperkosa ditambah penghilangan nyawa 5 orang penduduk wasior tanpa diketahui. kemudian pada tahun 2003 wamena kembali berdarah, dimana 61 masyarakat sipil wamena termasuk anak-anak tak berdosa dibunuh serta beberapa gereja-geraja dibakar.

Selain itu pada tanggal 16 oktober 2004 di Pucak Jaya terjadi penangkapan dan penyiksaan terhadap pendeta Elisa Tabuni dan Dainus Kogoya yang berujung pada penembakan pendeta Elisa Tabuni hingga tewas. Peristiwa pada 16 maret 2006 (uncen berdarah) 4 anggota polisi bersamamu adalah 1 anggota TNI tewas sedangkan dipihak sipil 6 orang tewas dan 16 mahasiswa diproses secara hukum. kemudian pada tahun 2009 militer menembak mati pejuang kemerdekaan Papua kelly kwalik di kabupaten mimika Papua.

Sepanjang periode 2010 hingga saat ini berbagai peristiwa berdarah terjadi dimana-mana hingga merenggut banyak nyawa rakyat Papua, baik pemuda, mahasiswa bahkan masyarakat sipil Papua diberbagai daerah, bebarapa diantaranya, Penembakan ismail lokobal pada 4 oktober 2010 (wamena), penembakan tiga pekerja PT. Freeport Indonesia saat melakukan unjuk rasa pada 2011 (timika), Pemukulan dan penangkapan terhadap rakyat Papua pada Kongres Papua tiga di Jayapura hingga menewaskan tiga orang warga sipil Papua, Penembakan aktivis KNPB Mako tabuni 14 juni 2012. Pada Tanggal 4 januari 2013, TNI menembak tujuh orang nelayan asal pulau raam, kota sorong diperairan pulau papan, distrik misool kabupaten raja ampat, dimana dari peristiwa ini menewaskan 5 orang nelayan meninggal dunia dan 2 orang mengalami luka tembak. Penembakan di Aimas Sorong 30 april 2013, kejadian ini mengakibatkan terbunuhnya tiga orang warga Sorong dan tujuh orang lainya ditangkap, ditahan dan dipenjara dengan tuduhan makar.

Penembakan di Punjak jaya 26 januari 2014, mengisahkan tiga orang warga tertembak dan meninggal dunia. Dogiyai 6 mei 2014, tiga anggota brimob menembak 3 orang warga sipil papua tewas, yakni anton edowai, yulius anouw dan jhon anouw. Berikutnya Konflik jayanti, timika papua di bulan mei 2014 dari data komnas HAM mencatat sudah ada 18 orang warga sipil tak bersalah meninggal dunia akibat dari perbuatan represif aparat keamanan.

Paniai berdarah 8 Desember 2014, menelan empat Orang korban penembakan dan tewas, sebelas Orang lain Terluka, Penembakan di Yapen pada 1 desember 2015, dengan korban meninggal empat orang, lalu delapan orang lain korban luka-luka, pada tanggal 29 januari 2015, militer menembak dua orang warga sipil di lani jaya, kampung popome. Tanggal 9 februari 2015 penembakan terjadi di Distrik Edera Bade, kabupaten mappi menewaskan dua orang warga setempat. ditanggal dan tahun yang sama penembakan juga terjadi di yahukimo hingga menelan nyawa dua orang warga sipil.

Peristiwa Tolikara pada hari jumat (17/7) 2015, menewaskan satu orang warga dan sebelas orang terluka akibat terkena peluruh yang ditembak aparat keamanan. Tak hanya itu Dua orang pemuda gereja katholik ditembak mati oleh TNI ditimika, 28 agustus 2015. Berikutnya lagi dua orang warga mimika tertembak militer hingga meninggal dunia dan empat orang lainnya terkena luka tembak (29 agustus 2015).

Manokwari berdarah 2016, dua orang warga Sanggeng korban pembunuhan kemudian Sembilan orang lainnya luka berat. Aktivis papua Robert Jitmau biasa disapa dengan sebutan Rojit ditemukan tewas sesudah ditambrak mobil oleh orang tak dikenal (diduga BIN) pada jumat 20 mei 2016 di pantai hamadi jayapura. Tinus Sondegau (16 Tahun), seorang pelajar SMP di Sugapa ditembak didepan rumahnya oleh satuan Brigade Mobil (Brimob) hingga meninggal dunia, penembakan terjadi pada 27 agustus 2016. Selain itu Penembakan di Deyai 1 Agustus 2017 sedikitnya satu orang warga tewas dan sepuluh orang warga terluka parah ditembak militer.

Di bulan Januari 2010 sampai Februari 2018 Amnesti Internasional mencatat ada 69 kasus pembunuhan diluar hukum dan memakan Sembilan puluh lima korban jiwa. Tidak termasuk peristiwa Ndugga Berdarah yang pecah dibulan desember 2018 hingga 2020 dengan menewaskan 245 orang penduduk sipil Papua dan menghasilkan 37 000 orang warga sipil mengungsi dan kelaparan meninggalkan kampung halamanya.

Kasus Rasisme 2019 diPapua, bermula dari Ujaran rasisme dengan sebutan monyet dari ormas dan pihak keamanan yang disuntukan pada mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang membuat rakyat Papua sakit hati dan turun ke jalan melakukan protes melalui demonstrasi diberbagai dearah ditanah Papua diantaranya, Jayapura, Sorong, Timika, Manokwari, Wamena, Yahukimo, Fak-fak, Biak, Merauke, Deiyai dan lain-lain. Diuar Papua aksi-aksi Mahasiswa dilakukan di berbagai kota di Jawa, di Jakarta sendiri Aksi Mahasiswa dilakukan dengan pengibaran Bintang Kejora.

Dari peristiwa ini ada terjadi penangkapan dan penahanan, di manokwari ada 18 orang, Timika ada 8 orang, Jayapura ada 35 orang, Sorong ada 14 orang, Deiyai ada 16 orang, dan Fak-fak ada 2 orang, Jakarta 4 orang. Peristiwa rasisme telah menewaskan 14 orang Papua, 8 orang di deyai dan 6 orang dijayapura. Lalu pada 1 desember 2019 ada demonstrasi yang didorong di Fak-fak yang mengakibatkan 1 orang tewas dibunuh militer dan 23 orang lain ditahan dengan tuduan makar (pantauan LBH Papua, 19 agustus-6 september 2019, data LBH). Hingga penembakan dua warga Asli Boven Digoel Kampung Asiki lokasi PT. Korindo Group dalam kurun waktu Maret dan Juli 2020.
Semangat pembunuhan terhadap warga sipil papua tak pernah surut dipengujung tahun 2020. Tentara nasional indonesia (TNI) menembak mati pendeta Yeremia Zanambani, S.Th pada sabtu 19 september 2020. Pada 7 oktober 2020 sekitar jam 09 pagi, Seorang pendeta gereja katholik intan jaya, agustinus duwitau ditembak dari pinggang kiri melewati dada ketika dalam perjalanan kembali kerumah-nya.

Demonstrasi damai mahasiswa uncen dalam rangka penolakan otonomi khusus (otsus) pada 27 oktober 2020 dijayapura, aksi itu direspon secara represif oleh aparat keamanan dengan menembak salah satu mahasiswa uncen atas nama mattehw dibagian tangan kanan. Kemudian Atanius wuka dan manus murib, siswa kelas dua SMAN 1 ilaga dihadang dan ditembak, satu diantaranya meninggal dunia (Atanius murib) dan satu orang lagi melarikan diri dengan tiga luka tembakan dibadan. Menjelang Tiga hari kemudian dari peristiwa tersebut ditemukan lagi 3 mayat digunung limbaga, distrik gome diantaranya pegawai negeri sipil akis alom (34 tahun) bersama dua orang murid bernama gopenus tabuni (19 tahun) dan wenis wonda (13 tahun), 17-20 november 2020.

Berikutnya Pemerkosaan pada 29 november 2020, Dua orang ibu atas nama jondina tabuni (25 Tahun) dan sina murib (29 tahun) diperkosa oleh tentara nasional Indonesia ketika dalam perjalanan dari sinak barat ke kabupaten puncak, kampung batini.

Kejahatan kemanusian dengan penaggaran hak-hak politik, hak asasi manusia diatas adalah catatan kelam, dan telah menjadi ingatan kolektif (memoriam passionis) bagi rakyat Papua secara turun temurun. Ingatan kolektif inilah yang menjadi pemicu ketidakstabilan di Papua. Otsus Papua diharapkan dapat menyelesaiakan setiap persoalan itu satu persatu, baik melalui badan-badan rekonsiliasi HAM, seperti pengadilan HAM misalnya, atau Proteksi Orang Asli Papua melalui Majelis Rakyat Papua (MRP), atau Politik melalui kehadiran Partai Politik Lokal sebagai representasi OAP dibidang legislasi. Semua itu bertujuan untuk kesejahteraan rakyat asli Papua. Faktanya semua itu tidak pernah terjadi selama 20 tahun terakhir.

Ringkasan diatas ini menunjukan bahwa, Negara Indonesia telah melanggar Pasal 1 dalam dokumen Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 yang menyatakan, “Semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak.” Dikutip laman Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nation/UN), inti dalam HAM adalah prinsip kesetaraan dan tidak adanya diskriminasi di antara manusia.

Walaupun begitu, pemerintah Indonesia masih keras kepala untuk tetap mengesahkan Otonomi khusus jilid 2 dan  Daerah Otonomi Baru juga menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi G-20 di bali yang mana pembahasannya tidak lain adalah memperbaiki kesehatan ekonomi kapitalis dengan membuka keran investasi di Indonesia dan pada khususnya di papua. Ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia, sementarah rakyat menolaknya. Ini disebut pemerintah melanggar hak rakyat.

Yang berikut, Seluruh anggota DPR menyetujui RUU KUHP untuk disahkan menjadi undang-undang. Dasco mengatakan seluruh fraksi sudah menyatakan pendapat di Tingkat I terkait RUU KUHP untuk dibawa dalam Rapat Paripurna untuk pengambilan keputusan. 

Namun RKUHP banyak mendapat kritikan dari berbagai pihak. Bahkan, muncul Aliansi Nasional Reformasi KUHP yang menolak pengesahan RUU KUHP. Menurut aliansi tersebut, proses pembentukan RKUHP tidak transparan dan tidak partisipatif. 

RUU KUHP dinilai sebagai wujud pembatasan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang yang sangat penting. Aliansi kemudian merilis panduan berdasarkan draf yang diterima oleh masyarakat sipil pada 30 November 2022 dan pemantauan mandiri dari rapat DPR RI dan pemerintah yang disiarkan di Youtube pada 24 November 2022. 

Hasil kajian AJI, ditemukan 19 pasal dari puluhan pasal RKUHP bermasalah yang sangat jelas membungkam kebebasan Pers dan merugikan rakyat kecil dalam berdemokrasi. upaya pengesahan RKUHP oleh DPR adalah bentuk perampasan hak rakyat untuk membela kepentingan elite birokrat yang berafiliasi dalam sistem oligarki. pengesahan RKUHP tidak saja membatasi hak demokrasi rakyat tetapi juga memuluskan niat jahat korporasi untuk terhindar dari jeratan hukum akibat kerusakan lingkungan.

isu-isu krusial lainnya di dalam RKUHP seperti pasal tentang paham yang bertentangan dengan Pancasila, pasal tindak pidana korupsi dan pasal pelanggaran HAM berat justru mengembalikan konsistensi negara demokrasi kepada rezim orde baru.Untuk sejauh ini jelas bahwa Negara indonesia mengambil tindakan tanpa mempertimbangkan kedaulatan Rakyat sebagaimana kebijakan ini  hanya  merugikan nasib rakyat indonesia. Dan apakah bangsa papua punya masa depan yang baik didalam bingkai NKRI?

Maka dari itu momentum hari HAM SEDUNIA kami Aliansi Mahasiswa Papua mengajak rakyat Indonesia untuk mendukung perjuangan bangsa West Papua dalam menentukan nasibnya sendiri, dan menyatakan sikap politik kami kepada pemerintah Republik Indonesia, Belanda dan PBB untuk segera:

  1. Berikan hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa West Papua
  2. Tolak Otonomi Khusus jilid II
  3. Buka akses jurnalis seluas-luasnya di West Papua
  4. Tarik militer organik dan non-organikWest papua.
  5. Hentikan segala bentuk diskriminasi dan intimidasi terhadap mahasiswa West Papua di Indonesia
  6. Bebaskan tapol West Papua tanpa syarat
  7. Tolak Daerah Otonomi Baru di West Papua
  8. Tutup PT Freeport, BP, LNG Tangguh dan tolak pengembangan Blok Wabu
  9. Usut tuntas pelaku penembakan pendeta Jeremiah Zanambani
  10. Tangkap, adili, dan penjarakan jenderal pelanggar HAM
  11. Hentikan rasialisme dan politik rasial yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dan TNI-Polri
  12. Hentikan Operasi militer di Nduga, Intan Jaya, Puncak Jaya, dan seluruh wilayah West Papua lainnya
  13. Cabut Omnibus Law!
  14. Tolak RKUHP 

Demikian Pernyataan sikap ini kami buat, atas dukungan, partisipasi dan kerja sama dari semua pihak, kami ucapkan banyak terima kasih

Salam Pembebasan Nasional!

Medan Juang, 10 Desember 2022

Berita Terkait

Top