PENDUDUKAN INDONESIA DI TANAH PAPUA ADALAH BENCANA MALAPETAKA BAGI KEMATIAN ORANG PAPUA dan  PERAMPOKAN SUMBER DAYA ALAM DI PAPUA


Negara Indonesia secara sistematis & terstruktur dengan sangat massif Mengkriminalisasi & Membunuh Orang Asli Papua serta menguras sumber daya alam di Papua sejak Aneksasi tanah Papua pada 1962-2023 sekarang.

Situasi yang tidak kondisif diciptakan negara melalui BIN/BAIS, TNI & POLRI di Papua dengan tangan besi militer terus mencabut Nyawa OAP secara Paksa untuk mengamankan kepentingan Pendudukan NKRI dengan kepentingan Ekonomi-Politik & menguras Sumber Daya Alam di Papua.
Pembantaian massal secara membabi buta terhadap Orang Asli Papua yang di lakukan oleh Militer TNI dan Polisi di Wamena Papua pada 23 Februari 2023 adalah murni kejahatan kemanusiaan yang di lakukan oleh negara.

Dan upaya negara untuk melakukan pra kondisi untuk memobilisasi invasi militer ke Wamena. Dan untuk mengamankan penolakan Aliansi masyarakat Adat yang menolak Pendudukan Provinsi Penggunungan di atas tanah adat yang diwariskan leluhur mereka.

Pelanggaran HAM adalah Kejahatan kemanusiaan yang di lakukan oleh negara maka persoalan pelanggaran HAM harus di selesaikan dengan melibatkan pihak ketiga yang Netral maka kami:

1. Mendesak Indonesia untuk segera membuka akses jurnalis Asing Ke Papua.
2. Mendesak Indonesia membuka Akses kunjungan Komisi Tinggi Dewan HAM PBB untuk melakukan Investigasi Pelanggaran HAM masa lalu dan masa kini di Papua.
3. Menuntut Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi Bangsa Papua / Self Determination for West Papua.

Tabi, West Papua; 25 Februari 2023.

Iche Murib.

Minister for Women & Child Affairs, Provisional Government ULMWP.

Berita Terkait

Top