Krisis Kapitalisme dan Lawan Kediktatoran Borjuis  


“Negara [borjuis] adalah sebuah mesin kelas kapitalis … negara dari kelas kapitalis, badan kolektif yang ideal dari keseluruhan kelas kapitalis.” (Friedrich Engels)

“Ini sangat mengerikan dan menyedihkan. Tentu akal sehatmu mengatakan bahwa situasi seperti ini tak lain dari sebuah kegilaan. Apabila banyak orang, jutaan orang … bisa melihat bagaimana mereka dibodohi, dieksploitasi dan diperbudak seperti yang kamu lihat sekarang ini, akankah mereka bertahan dengan keadaan yang terjadi? Tentunya tidak! Kaum kapitalis tahu mereka tidak akan bertahan. Itulah alasan mengapa mereka butuh pemerintah untuk melegalkan metode perampokannya, untuk melindungi sistem kapitalis. Dan itulah juga mereka butuh hukum, polisi dan tentara, pengadilan dan penjara untuk melindungi kapitalisme.” (Revolusioner Amerika)

Kelahiran kapitalisme mula-mula sebagai sistem ekonomi, namun kemudian secara dialektis bertransformasi jadi sistem sosial-politik di muka bumi. Perkembangannya terjadi melalui proses sosio-historis. Dalam sejarah kemajuan peradaban umat manusia, Marxisme melihat: kerja menjadi esensi utama kehidupan manusia. Kerja yang pertama kali dilakukannya adalah mempergunakan tangan untuk menggenggam dan melempar. Simultan berlangsungnya kegiatan itu maka struktur otak manusia berevolusi: bukan hanya mendorong mekarnya kemampuan berbicara dan mengembangkan bahasa, melainkan pula untuk dapat menciptakan perkakas luar biasa. Melalui penemuan alat-alat kerja mutakhir, proses evolusi berlangsung dialektis: spesies tidak lagi megadaptasikan susunan tubuhnya dengan lingkungannya, namun mengolah alam untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Terkait kerja–dalam Dialektika Alam–Frederick Engels menjelaskannya begitu rupa:

“Dengan kerja-sama tangan, organ-organ bicara, dan otak, tidak hanya pada setiap individu, tapi juga dalam masyarakat, makhluk manusia menjadi memiliki keahlian … generasi ke generasi kerja itu sendiri menjadi berbeda, semakin sempurna, beraneka ragam, agrikultur ditambahkan pada perburuan dan peternakan, kemudian menenun, menganyam, pengerjaan tembikar dan navigasi. Bersama-sama dengan perdagangan industri, akhirnya muncullah seni dan ilmu-pengetahuan. Dari suku-suku berkembanglah nasion-nasion dan negara-negara….”

Kerja-kerja yang dilakukan manusia menggunakan alat-alat mutakhir membawa perubahan drastis dalam kehidupan sosial-ekonominya. Penemuan perkakas baru mengharuskan manusia untuk mengganti tata produksinya: dari berburuh dan meramu pada masyarakat komunal primitif, menjadi pertanian dan peternakan dalam zaman perbudakan maupun penghambaan. Dengan tersingkirnya corak produksi komunal primitif, maka kehidupan masyarakat tidak lagi memancang di atas persaudaraan, kebebasan, kesetaraan, dan keadilan untuk semua. Aktivitas pertanian dan peternakan justru membuat manusia saling bersaing dan menundukan sesamanya. Keadaan inilah yang menjadi prakondisi menuju masyarakat kapitalisme.

Aroma tatanan kapitalis–masyarakat berkelas–mula-mula menyembul dari kehidupan petani dan peternak kuno. Lihat saja bagaimana pembagian kerja awal berlaku: peternakan dikerjakan laki-laki, sementara pertanian dikelola perempuan. Dalam melancarkan kegiatan produksinya diciptakanlah teknik pengolahan, penyimpanan, tembok, hingga teknik-teknik melakukan peperangan. Kian ke mari, metode ini mampu memberi banyak keuntungan terhadap para pemilik alat produksi. Hanya keuntungannya diperoleh melalui diskriminasi dan eksploitasi kepada mereka-mereka yang tidak mempunyai alat produksi. Itulah sebabnya pada masa perbudakan dan penghambaan, budak dan hamba menjadi kelas yang terus-menerus mengalami penindasan. Ketertindasannya disebabkan oleh surplus produksi pada tangan majikan dan tuan. Sementara hasil-lebih selanjutnya bukan malah membuat mereka puas, melainkan makin serakah. Tengok saja bagaimana dalam masyarakat perbudakan dan penghambaan; manusia-manusia pemilik alat produksi selalu berusaha mempertahankan atau merebut hasil lebih dari tangan orang, suku maupun bangsa lainnya. Inilah kenapa peperangan kala itu sering kali berkobar di mana-mana.

Simultan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia terus berusaha memajukan kegiatan produksinya. Melalui penggunaan bajak, masyarakat–yang sebelumnya memanfaatkan tanah secara berpindah-pindah sembari saling menaklukan demi mendapatkan daerah baru–kontan menetap di satu lokasi saja. Pada wilayah tertentu mereka mendirikan desa, kota, hingga imperium segala. Sejak inilah negara mulai dikenal dalam peradaban umat manusia. Hanya bentuk terawalnya berupa komunitas-suku. Tetapi negara kuno ini sudah mengenal lembaga peradilan, keagamaan, penjara, hingga pasukan-pasukan bersenjata. Tugas utama mereka adalah melindungi hasil lebih dan melancarkan kegiatan produksi. Itulah mengapa negara terlahir bukan seilutif kesepakatan atau perjanjian semata, melainkan senyata kepentingan ekonomi-politik dari kelompok yang berkuasa. Vladimir Ilyich Ulyanov (Lenin) berkata:

“Negara adalah hasil dan perwujudan dari tak terdamaikannya pertentangan kelas. Negara itu muncul ketika, di mana dan pada tingkatan itu secara obyektif pertentangan kelas tak dapat didamaikan … adalah suatu kekuasaan yang berdiri di atas dan secara meningkat mengasingkan dirinya dari masyarakat.”

Kelahiran negara itu akibat pertentangan kelas yang ada. Maka alasan hadirnya negara sangat koersif rupanya: menghancurkan semua musuh kelas penguasa. Dalam masa perbudakan maupun penghambaan, negara masih dalam bentuknya yang sederhana. Kelas penguasanya bisa kepala suku, pendeta, dan bangsawan pula. Mereka menguasai kekuatan produktif yang menghidupi peradaban manusia. Dalam masyarakat feodal misalnya, tanah menjadi kekuatan produktif pokoknya. Ini dikuasai oleh geraja atau raja, penguasaan atas tanah diberikan kepada segenap bawahannya hingga sampai pada tingkat tuan tanah. Hubungan produksinya adalah penghambaan: keterikatan abadi antara tuan tanah, lahan, dan petani-hamba–tuan melindungi hamba dan lahannya dari penguasaan orang lain, sementara hambanya memberi hasil kerjanya–upeti, pajak-sewa, dan kerja paksa–kepada tuannya. Sementara para bangsawan feodal terus memperbesar daerah kekuasaannya. Semua ini demi kepentingan ekonomi-politiknya. Makanya perang dan penaklukan dilakukan silih berganti di mana-mana. Walhasil, pemusatan kekuasaan dan kekayaan pun terjadi. Inilah yang menjadi dasar terbentuknya negara modern serta sistem demokrasi. The Encylopedia Americana menulis begini.

“Penyatuan dari berbagai wilayah kekuasaan kecil-kecil menjadi satu negara yang besar. Ini adalah basis dari negara-negara modern yang berdasarkan nasionalisme…. Hadirnya pemikiran pemisahan kekuasaan, yang kemudian muncul sebagai bangkitnya kembali tradisi Republikan Yunani, sebagai antitesis dari despotisme para penguasa feodal.”

Dalam negara modern, penindasan dan eksploitasi mendapatkan wujudnya dalam kehidupan masyarakat kapitalis. Benih kapitalisme sedari awal telah tertanam dalam masyarakat feodal: ketika penguasa-penguasa feodal saling berperang, maka golongan masyarakat yang bergerak dalam bidang perniagaan dan keuangan mendapat kesempatan terbuka untuk memutar modal. Melalui Kapitalisme Perspektif Sosio-Historis (2010), Dede Mulyanto menulis. Bahwa sejak abad ke-17, pemodal-pemodal awal bukan saja memainkan peranan penting bagi perkembangan perdagangan jarak jauh yang menghubungkan Eropa dengan Afrika, India, dan Cina. Tetapi terutama menjadi agen pembiayaan bagi elit-elit gereja serta raja-raja Eropa dalam Perang Salib–pertempuran yang membawa orientasi perluasan pasar. Perang Salib serta peperangan dan penaklukan antara penguasa feodal lainnya–kemudian hari menjadi basis kekuatan material bagi para pedagang dalam mengganti tatanan feodalisme dengan kapitalisme. Sementara perang-perang yang terjadi membawa dampak serius bagi perkembangan peradaban seluruh dunia; tak sekadar dimonopolinya kekayaan oleh segelintir pedagang, melainkan pula menjalarkan rasisme. Penjajahan yang dilakukan oleh Eropa terhadap bangsa Asia dan Afrika mengungkit-ungkit keunggulan bangsa kulit putih atas yang berkulit coklat maupun hitam. Meski membawa kerusakan bagi seluruh dunia; pedagang-pedagang awal tetap bersikeras memajukan usahanya. Bersama para pengrajin industri rumahan maupun perbengkelan mereka mengembangankan kegiatannya.

Perkembangan kapital dan penemuan mesin uap di Inggris membawa angin segar bagi tegaknya tatanan kapitalisme. Sejak 1712 ditemukan mesin uap dan diikuti dengan temuan mesin-mesin lain: pengolah tekstil, kumparan terbang, pembangkit listrik, hingga alat tenun. Itulah sebabnya pada abad ke-18, Revolusi Industri tersembul di Inggris. Penemuan perkakas-perkakas mutakhir secara dialektis, mendorong lahirnya pengusaha-pengusaha kapitalis. Simultan dengan inilah kebangkitan kapitalisme juga terjadi di Prancis: ditandai oleh kemenangan kaum borjuasi dalam pertempuran melawan kawanan feodalis. Gagasan yang diusung dalam pertarungan ini sekilas memancarkan kemuliaan: kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Hanya pemikiran yang mulia itu sedari awal mengandung cacat bawaan: borjuasi tidak berkepentingan untuk menciptakan keadilan kelas tapi sebatas membebaskan kelasnya sendiri. Inilah mengapa setelah penggulingan penguasa lama maka kepemimpinan borjuasi mengalami kebuntuan sampai Napoleon Bonaparte tampil sebagai elemen kontra-revolusioner yang melakukan kudeta dan membangun kekaisarannya yang menempatkan kelas proletariat dan kaum tani hidup menyeringai.

Seperti di Prancis, perkembangan industri menambah kebesaran para pedagang dan pengusaha pabrikan. Kekuasan mereka tegak dalam bilik kekuasaan: dewan-dewan parlemen, pejabat-pejabat pemerintah dan jendral-jendral kemiliteran. Negara–yang sedari awal muncul karena pertentangan kelas dan menjamin kemapanan kelompok dominan–berhasil dikuasai untuk mengamankan kepentingan ekonomi-politik borjuasi. Negara dengan segala aparatus kekuasaannya dimanfaatkan sepenuhnya untuk mengembangkan kapitalisme. Mereka menguasai sektor ekonomi, baik perdagangan antarnegara maupun industri dalam negeri beserta infrastrukturnya. Melalui negara, kelas borjuasi mengatur apa saja: pasokan bahan baku dan upah pekerja, arah pengembangan teknologi produksi dan sarana disrtribusi, industri perkapalan dan pelabuhan, hingga pajak dan alokasi belanja negara. Dalam pengaturan inilah pendapatan negara tercurah begitu besar pada kelas penguasa. Sementara kaum tani, kelas pekerja, juga tuan tanah pedesaan–yang masih tersisa–menanggung kekurangan pemasokan hingga berkehidupan menderita.

Dalam perkembangan awalnya, kapitalisme modern hadir dengan wajahnya yang merkantilis. Figur utamanya adalah penguasa monarkis-otoriteris. Tujuan utama dari negara kapitalis-merkantilis: memperbesar kekuasaan nasional. Itulah mengapa penimbunan kekayaan negara berarti mengambil sumber daya ekonomi dari negara-negara lain. Makanya sistem perekonomian ini amat berorientasi pada perdagangan luar negerinya. Persis seperti inilah raison d’etre bangsa-bangsa Eropa dalam mengeksploitasi negeri Peru, Meksiko, bahkan Indonesia. Robert Lekacham & Borin van Loon dalam Kapitalisme; Teori dan Sejarah Perkembangannya, memang telah menjelaskan tentang esensi-esensi paling mendasar dari kapitalisme: (1) Modal menjadi bagian kekayaan suatu bangsa yang merupakan hasil karya manusia dan karenanya bisa direproduksi berulangkali; (2) Suatu perlengkapan modal dan alat-alat produksinya dimiliki oleh individu yang mempunyai legalitas untuk mempergunakan hak miliknya demi meraup keuntungan pribadi; dan (3) Eksistensi prinsip ini bergantung pada pasar, yang menentukan distribusi, mengalokasikan sumber daya-sumber daya dan menempatkan tingkat pendapatan, gaji, biaya, sewa, dan keuntungan dari kelas-kelas sosial yang berbeda. Hanya sesudah habisnya sumber daya ekonomi dari negeri-negeri lain terkiras habis. Maka dalam sejarahnya kapitalisme-merkantilis mulai mengalami krisis mengenas. Dalam Depresi Dahsyat (1930), kelas penguasa mencoba melaluinya dengan menghunus pedang terhadap serikat-serikat buruh, pasar tenaga kerja dibuat lentur sampai menekan upah riil, menggencarkan PHK, memperbesar jumlah pengangguran dan pekerja-pekerja lepas, menghilangkan jaminan perlindungan sosial, sampai menerbitkan program-program privatisasi terhadap sektor-sektor pelayanan publik.

Dalam Das Capital III, Karl Marx menjelaskan teori tentang krisis dengan ‘hukum tendensi kemerosotan tingkat keuntungan’. Baginya: penyebab kemerosotan tingkat keuntungan adalah karena terjadi ‘peningkatan komposisi kapital organik’: nilai kapital konstan (mesin, pabrik dan bahan baku) tumbuh lebih cepat dari nilai kapital variabel (gaji ditambah benefit bagi buruh). Dalam sistem kapitalisme krisis selalu membayangi, karena dorongan mengejar keuntungan dan persaingan meniscayakan nilai kapital konstan amat cekatan mengungguli nilai kapital variabel. Hanya John Maynard Keynes tidak bersepakat dengan gagasan Marx. Sebagai teoretisi kapitalis, dia justru menganggap: krisis itu terjadi karena pasar terlalu bebas. Dia akhirnya menyarakan pemerintah lebih awas. Caranya adalah dengan campur tangan dalam ekonomi secara tegas tapi halus: naikkan belanja pemerintah, potong pajak, dan turunkan tingkat suku bunga. Kepatuhan pada ajaran kapitalisme-liberal ini mula-mula mampu menambal-sulam negara-negara Dunia Pertama dari krisisnya. Tapi dalam puluhan tahun kemudian mereka kembali digoncang krisis yang lebih besar: Deflasi Dahsyat 1970.

Krisis yang terjadi lagi tak cuma membenarkan pemikiran Marx tentang kontradiksi inheren kapitalisme, tapi juga tentang kontra-tendensi yang mampu dilakukan kapitalisme dalam menunda krisis sampai waktu tertentu. Bahwa cara penundaan krisis itu persis yang diajari Keynes: tingkatkan keuntungan dengan menambah beban kerja buruh, tapi tekan belanja konstan seminimal mungkin. Hanya karena sejak awal kapitalisme punya cacat bawaan; Deflasi Dahsyat 1970 tak bisa dihindarkan. Maka krisis datang tanpa permisi: inflasi besar terjadi, indeks pasar modal merosot pasti, bahkan perusahaan dan bank mulai rontok sana-sini, hingga PHK merambah ke sana-ke mari. Tapi krisis yang timbul kembali secara cekatan dijawab dengan bantahan. Adam Smith menyatakan: negara merkantilis jadi penyebab utama krisis yang berlangsung. Meyakini pandangan Smith, Milton Friedman muncul dengan doktrin neoliberalisme—pasar bebas. Ajaran ini sekaligus menyempurnakan gagasan Keynes: negara seharusnya dianjurkan bukan tidak hadir atau lebih awas dalam berhubungan dengan pasar, melainkan melakukan pendekatan brilian lewat seabrek kebijakan konkret: berkaitan langsung dengan sektor-sektor strategis kehidupan rakyat. Namun pendekatan briliannya sama sekali tidak berorientasi kerakyatan melainkan kemodalan. Kapitalisme-neoliberal mendikte negara untuk memfasilitasi pasar bebas melalui deregulasi dan privatisasi. Maka pemerintah harus mempromosikan kebijakan-kebijakan perpajakan dan moneter gila: reformasi perpajakan untuk pemodal, pemotongan subsidi dengan alasan mengontrol inflasi, hingga membatasi tekanannya terhadap pasar. Searah dengan itu negara juga harus melakukan liberalisasi impor dan devaluasi terhadap nilai tukar mata uang, mempromosikan spesialisasi komoditi tertentu berdasarkan keunggulan komparatif, hingga merangsang ekspor dan memacu kompetisi dalam pasar domestik. Inilah mengapa pemerintah membuka lebar-lebar pintu masuk modal asing sekaligus memajukan kemampuan domestik untuk konsumsi dan investasi.

Persis itulah negara dan kelas borjuasi berulah sampai kini: krisis 2008-2022. Mereka bahkan meliberalisasi sistem keuangan nasional untuk meningkatkan simpanan dan tingkat pengembalian investasi. Saking menggilanya lagi: investasi atau ekspor kapital (imperialisme) dipilih sebagai jalan satu-satunya dalam menyediakan lapangan kerja. Hanya kesempatan kerja diberikan dengan mempromosikan fleksibilitas pasar secara vulgar. Walhasil, massa-rakyat memang dapat beroleh pekerjaan tapi juga jauh lebih mudah di-PHK. Di Indonesia, promosi fleksibelitas pasar dilakukan oleh negara terutama dengan menatar sistem hukum sedemikian rupa. Tujuannya bukan sebatas melindungi hak milik kelas borjuasi, tapi juga memudahkan segala kepentingannya. Terlebih dalam rangka mendominasi kelas proletar, tani, nelayan, serta segala kaum tertindas, terhisap, miskin, kecil dan lemah. Itulah mengapa negara mengembangkan demokrasi politik sesuai kepentingan kelasnya. Walhasil, demokrasi yang dihasilkan tidak bersifat ke’buruh’an atau kerakyatan melainkan kebirokratikan. Kaum Marxis menyebutnya sebagai: demokrasi borjuasi. Semangatnya enggan melindungi kemerdekaan, kebebasan dan hak-hak asasi semua manusia, melainkan melemahkan kemampuan massa-rakyat dalam mempengaruhi kebijakan ekonomi.

Negara dan Demokrasi Borjuis

“Bila kita tidak ingin menghina akal sehat dan sejarah, jelas bahwa kita tidak bisa berbicara mengenai ‘demokrasi murni’ selama kelas-kelas yang berbeda eksis; kita hanya dapat berbicara mengenai demokrasi kelas … ‘demokrasi murni’ bukan hanya sebuah frase yang bodoh, yang mengungkapkan ketidakpahaman mengenai perjuangan kelas dan watak negara, tetapi juga sebuah frase yang kosong….” (V.I. Lenin)

Bagi Karl Marx: negara bukanlah sebatas berdiri di atas kumpulan pengakuan, wilayah, hukum, dan warganya. Melainkan melebihinya: negara berpijak dengan kenyataan penindasan sepanjang sejarah peradaban dan kemanusiaan. Dia mewujud dalam bentuk peralatan kekerasan: aparatus ideologis negara (represi ideologi) dan aparatus represif negara (represi fisik dan represi hukum). Dalam negara kapitalis, pemerintah kata Marx: ‘hanyalah [menjadi] sebuah panitia yang mengelola kepentingan kaum borjuis secara menyeluruh’. Konsekuensi logis darinya: demokrasi yang dilaksakan tidak pernah beringsut dari urusan-urusan produksi, terutama menumpuk laba sekaligus menindas kelas pekerja. Maka hakekat negara merupakan alat pemaksa bagi kelompok dominan untuk menguasai maupun melumpuhkan lawan-lawannya secara ekonomi. Melalui Notebooks-nya, Antonio Gramsci mengonsepsi dengan baik bagaimana banyak orang tak saja gampang sekali dikuasai kesadarannya tapi juga dilumpuhkan perlawanannya oleh negara:

“Supremasi sebuah kelompok mewujudkan diri dalam dua cara, sebagai ‘dominasi’ dan sebagai [hegemoni] ‘kepemimpinan intelektual dan moral’. Dan di satu pihak, sebuah kelompok sosial mendominasi kelompok-kelompok oposisi untuk ‘menghancurkan’ atau menundukan mereka, bahkan mungkin dengan menggunakan kekuatan bersenjata….”

Itulah mengapa dalam negara kapitalis tidak ada demokrasi ekonomi, melainkan hanya demokrasi politik ala borjuasi–yang membebaskan segelintir pemilik modal dan membatasi mayoritas manusia tak bermodal. Jika demokrasi diartikan sebagai kebebasan, kesetaraan, dan persamaan; maka sejak kepopulerannya di Yunani kuno—pada negara kota: demokrasi tidak tasbihkan untuk para budak dan istri atau perempuan, melainkan cuma buat majikan, laki-laki maupun suami, filosof, dan ilmuan. Bahkan hingga sekarang, negara yang mengaku dirinya berdemokrasi seperti Amerika Serikat: demokrasi melalu melayani kepentingan kelas penguasa–inilah sebabnya diskriminasi terhadap bangsa kulit hitam berlangsung begitu rupa. Di lembaga peradilannya sangat gila: keadilan ditentukan bukan oleh fakta, alat bukti, dan saksi, melainkan warna kulit saja. Bahkan polisinya bukan hanya bajingan, tapi sangat-sangat mengerikan. Ibarat kata: ‘asalkan kulitmu berwarna hitam, maka bersiaplah untuk mendapatkan kekerasan dan pelecehan’. Kapitalisme yang disanggah dan dikembangkan oleh aparat birokrasi menetaskan setumpuk ketidakadilan. Terkait ketidaksetaraan dan diskriminasi rasial–dalam Jerat Kapitalisme atas Perempuan (2005), Marselina Nope menuliskannya dengan mengutip beberapa pemikiran:

“Edwards, Reich, dan Weiskopf mencatat bahwa kapitalisme juga merangsang tumbuhnya ketidaksetaraan. Mereka meyakinkan bahwa dengan adanya perbedaan pendapatan dan kekayaan menunjukan adanya ketidaksetaraan dalam masyarakat kapitalis … keadaan ini akan meningkatkan ketidaksetaraan dalam tatarsm selanjutnya, yaitu kekuasaan, pengaruh politik, status, dan hak istimewa. Stokeley Carmichael dan Charles V. Hamilton mendefinisikan bahwa kapitalisme mengarah pada tumbuhnya diskriminasi, atau bahkan dengan apa yang disebut ‘rasisme yang terlembaga’, pada kasus ini mereka mengambil Amerika sebagai contoh….”

Di Amerika, seiras dengan yang telah lama berlangsung di Indonesia dalam hubungannya dengan Papua: rasisme yang terlembaga atau kolonialisme. Konflik antara Negara Indonesia dengan bangsa West Papua bukan seilutif persoalan nasionalisme, tapi merupakan pertentangan kelas: terutama sebagai kaum tertindas—yang mempunyai kekayaan alam berlimpah-ruah—melawan kaum penindas—pemilik modal dan alat-alat produksi pertambangan dan perkebunan. Hanya dengan hegemoni yang dilakukannya, negara kolonial Indonesia (gerombolan kapitalis, kelompok oligarki, dan kawanan bersenjata) terus-menerus menyelubungi penindasan dan eksploitasinya. Dalam Antonio Gramsci, Negara, dan Hegemoni (2003), Femia menjelaskan kenapa kita terjerembab pada konformitas akan hegemoni kapitalisme dan negara:

“….karena takut konsekuensi-konsekuensi bila tidak menyesuaikannya. Di sini konformitas ditempuh melalui penekanan dan sanksi-sanksi yang menakutkan … karena terbiasa mengikuti tujuan-tujuan dengan cara-cara tertentu. Konformitas dalam hal ini soal partisipasi yang tidak terefleksikan dalam hal bentuk aktivitas yang tetap, sebab orang menganut pola-pola tingah laku tertentu dan jarang dimungkinkan untuk menolak….”

Negara sampai kini terus-menerus menempatkan kita pada alam kengerian dan kebiasaan hidup mapan. Terhadapnya, Mikhail Bakunin menyatakan: ‘negara adalah otoritas, kekuatan, kekasaran, dan kegilaan yang menebarkan ketakutan dan kelaziman’. Baginya negara ibaratkan ruma jagal terkejam. Di dalamnya semua daya kehidupan orang-orang lemah, kecil, dan tak berpunya berusaha dilenyapkan. Dia lantas mengingatkan: ‘jika pemerintah tetap ada, tidak akan ada perdamaian. Akan ada gencatan senjata, beberapa berlangsung panjang, beberapa pendek, gencatan senjata selalu diikuti oleh semacam keadaan bertikai yang militan’.

Seperti Karl Marx, Bakunin hendak mengenyahkan negara. Tetapi Bakunin dan Marx berbeda soal tinjauan atas negara dan cara. Bakunin mau menyingkiran negara segera tanpa mempertimbangkan syarat obyektifnya, hingga dirinya menyangkal setiap negara–termasuk negara buruh. Sementara Marx melihat kalau pelenyapan negara haruslah dipimpin oleh kaum buruh yang sadar dan terorganisir dalam sebuah partai revolusioner dan kekuasaan bersenjata untuk melawan musuh-musuh kelas proletar. Marx mengutuk demokrasi perwakilan: pemilu borjuis. Karena menggunakan hak pilih cuma merupakan demokrasi politik, bukan demokrasi ekonomi. Maka mencoblos tiap lima atau empat tahunan sekali merupakan delusi kekuasaan. Pemilihan umum dalam masyarakat kapitalis bagi Marx: ‘sebuah cara untuk mengesahkan struktur kekuasaan, dan melanjutkan semua hak sebagaimana adanya, tanpa mempengaruhi akar dari penindasan’. Pemilu merupakan komoditas dalam masyarakat kapitalis. Lihat saja bagaimana citra-citra kesantunan, kelembutan, kepedulian, dan kerelaanberkorban dijual melalui kampanye: berita-berita, media sosial, spanduk, papan reklame, hingga poster-posteran. Melaluinya mitos-mitos politis ditanam dalam pikiran konstituen. Inilah yang disebut sebagai fetishisme komoditi. Marx mengatakan begini:

“…suatu komoditi dalam pandangan pertama nampak seperti barang yang biasa-biasa saja dan mudah dimengerti … tapi begitu ia muncul sebagai komoditi, ia berubah sebagai sesuatu yang melampaui penginderawian. Watak mistikus komoditi dengan demikian tidak timbul dari nilai pakainya … [tapi] jelas dari bentuk itu sendiri….”

Persis itulah termistifikasinya pemilu oleh demokrasi borjuasi. Di negara kapitalis rasanya memang kering kebebasan, tapi kebanjiran penipuan, kesewenang-wenangan, kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, hingga beragam bentuk penindasan. Tengok saja bagaimana ketika penyelundupan Omnibus Law dan RUU KUHP bermasalah coba digagalkan massa, namun negara bereaksi dengan menghalalkan intimidasi, represi, dan kriminalisasi. Berjuta-juta orang dihadang oleh organisasi paramiliter atau preman bayaran hingga polisi-polisi dengan tongkat, perisai, borgol, kawat berduri, sepatu lars, gas air mata, water canon, moncong senapan, peluru tajam, bahkan helikopter segala. Lalu lihatlah tragedi Kunjuruhan Malang: ratusan nyawa melayang dan ratusan lainnya luka-luka menjadi bukti kebuasan kapitalisme dan negara–sepak bola yang terkomodifikasi mula-mula tampil dengan penjualan harga tiket oleh Panitia Pelaksana yang melampaui kapasitas stadion, Operator Liga 1 dan Pemegang Hak Siar menentukan pelaksanaan pertandingan Arema versus Persebaya ‘pada malam hari’ guna mengejar rating siaran, hingga ketiadaan prosedur PSSI dalam pengamanan penonton menjadi cela pengerahan TNI-Polri untuk melancarkan kebrutalan kepada massa. Dan, terkatual: tengoklah jalan pengesahan RKUHP: di tengah inflasi perekonomian kapitali yang meroket, integritas politik pemerintah yang merosot, dan gerakan-gerakan massa yang meletus dari Reformasi Dikorupsi, Mosi Tidak Percaya, dan Berikan HMNS bagi Bangsa West Papua–aturan pemaksa kepentingan kelas borjuis diselundupkan begitu rupa: disahkan secepat kilat dengan pasal-pasal yang teramat anti terhadap kritik dan gerakan massa, membenci keindahan seni dan teori-teori sosial-kritis, mengkriminalisasi orang miskin juga minoritas keagamaan dan seksualitas; namun mengurangi masa tahanan koruptor dan melayani kepentingan umum dari kelas borjuis.

Kebijakan-kebijakan dan aturan reaksioner itu merupakan pancaran dari pertentangan kelas yang ada. Pertentangan ini mengambil bentuk sekaligus dihidupkan oleh negara–badan-badan bersenjata. Marxisme menganjurkan dikobarkannya perjuangan untuk melenyapkan negara. Tetapi negara yang memenuhi syarat untuk melenyap bukanlah negara borjuis, melainkan negara buruh. Dalam Karl Marx, Revolusi dan Sosialisme (2003), Ken Budha Kusumandaru menjelaskan. Bahwa yang dimaksud dengan melenyapnya negara bukan melenyapkan sistem administrasi dan manajemen yang menjadi bagian dari sistem produksi modern, tetapi seluruh alat represi kekuasaan: (1) represi fisik: tentata, paramiliter, dan preman-preman bayaran; (2) represi hukum: polisi, pengadilan, penjara, dan birokrasi; dan (3) represi indeologi: indoktrinasi, penataran, seminar dan pesanan, dan lain-lain. Ken Budha melukiskan:

“…di bawah sistem sosialis [kediktatoran proletariat–demokrasi buruh dan perencanaan ekonomi internasional], sistem administrasi dan manajemen ini akan dikendalikan oleh massa–bukan oleh aparat khusus yang memang ditempatkan semata-mata untuk keperluan pengaturan. Massa mengendalikan pengaturan-pengaturan itu melalui dewan-dewan yang dibentuknya. Jabatan-jabatan pengaturan (seperti jabatan dalam milisia, dalam administrasi, dan mungkin dalam pengaturan lalu-lintas) dikerjakan secara bergiliran oleh semua anggota Dewan dengan masa jabatan yang ‘sangat, sangat pendek’. Dengan cara ini tidak ada lagi orang yang mengurusi masalah spiritual, birokrasi, dan kemiliteran–negara lenyap.”

Dalam Negara dan Revolusi, Lenin menulis aturan-aturan fundamental yang harus diterapkan setelam proletariat mengambil-alih kekuasaan melalui revolusi: periode awal transisi dari kapitalisme ke masyarakat tanpa kelas. Negara buruh harus menerapkan kebijakan-kebijakan ini dengan tegas: (1) semua pejabat harus dipilih dalam pemilu yang bebas dan demokratik, dan dapat ditarik kembali (direcall) setiap saat; (2) tidak boleh ada pejabat yang menerima gaji lebih tinggi dari seorang buruh terampil; (3) tentara reguler digantikan dengan tentara rakyat (milisi); (4) perlahan-lahan, semua tugas menjalankan negara dilaksanakan oleh buruh secara bergiliran; bila semua orang adalah ‘birokrat’, maka tidak ada seorangpun yang menjadi birokrat.

Sedangkan bagi Bakunin, negara tidak cukup hanya dilenyapkan (berangsur-angsur) tapi langsung dihancurkan dan dihapus (secara menyeluruh sampai ke akar-akarnya). Dalam hal inilah gagasannya berposisi diametral dengan Marx. Sebenarnya: pertentangan utamanya lebih kepada soal diktator proletariat. Itulah mengapa Bakunin bersikap: ‘kebijakan perlu revolusioner, proletariat harus mempunyai kebijakan yang disegerakan dengan hanya obyek penghancuran dari negara’. Bakunin rupanya gundah: ‘jika kaum proletar menjadi penguasa, seseorang mungkin akan bertanya siapa yang akan memerintah? Harus ada kelas lain yang akan mengalami dominasi baru, negara baru ini’. Dengan pendirian filosofis inilah ia mengira: pertentangan kelas bukan penyebab kehadiran negara, melainkan sebaliknya. Sementara menggunakan materialisme dialektika historis, Marx menyadari: negara sebagai supra-struktur cumalah efek kekuatan-kekuatan material produksi yang menjadi basis-struktur. Namun posisi antara basis dan supra-struktur tidak bisa dipandang secara kaku tapi dialektis. Sebab negara saat situasi tertentu mendapat otonomi relatif hingga mampu mengatur perkembangan basis-struktur. Begitulah di masa-masa krisis negara mendapatkan kemandirian begitu rupa: militer kontan mendapatkan peran besar sebagai akibat dari melemahnya kelas borjuis, hingga leluasa melancarkan kudeta dan mengambil peran signifikan menolong kapitalisme yang sedang sekarat.

Hanya posisi filsafat Bakunin tidak mampu memandang dengan perspektif materialis-dialektis. Begitulah dirinya sampai berpendapat: negara adalah pencipta kelas ekonomi. Dalam perkembangan peradaban manusia: secara dialektis, benar kalau unsur-unsur antagonis negara berperan aktif untuk melanggengkan pertentangan kelas. Mereka adalah aparatus represif dan ideologis yang dimiliki negara kapitalis: tanpa kedua aparat ini, negara tidak bisa menjadi negara. Tetapi tanpa negara keduanya bisa bertahan hidup di dunia. Karena seperti kelas borjuis, yang tidak menjadi aparatus negara: eksistensinya tidak selalu memerlukan jaminan dari pranata kenegaraan, melainkan cuma butuh sistem produksi yang mengandung pertentangan kelas. Mereka bisa bertahan meskipun negara telah dimusnahkan. Karena jantung utama kehidupannya ada pada basis-struktur, bukan supra-struktur kenegaraan. Maka tugas utama kaum proletar bagi Marx: adalah merebut kekuasaan guna mempengaruhi jalannya sistem produksi. Hanya sebelum menjalankan kekuasaannya, proletariat mesti melenyapkan negara borjuis: segala macam lembaga yang dijadikan sebagai alat represi untuk melanggengkan posisi kelas borjuis.

Jika saja posisi filsafat Bakunin mengenakan materialisme dialektika historis seperti Marx: pasti tidak ada perbedaan metode perjuangan di antara keduanya. Secara dialektis, melenyapkan negara sama dengan menghancurkan negara. Karena negara yang dimaksudkan bukanlah bagian yang memegang urusan administrasi dan manajemen, melainkan lembaga antagonis yang melanggengkan pertentangan kelas: alat-alat represi–ideologis, fisik, dan hukum–dari kapitalisme. Dalam Akar Filsafat; Konflik Marx dan Bakunin, Ann Robertson mengutip perkataan Marx saat menguraikan maksud pelenyapan negara:

“…Jika Anda melihat bab terakhir dari Braumeire XVII Louis Bonaparte saya, Anda akan menemukan bahwa saya menyatakan: Revolusi Perancis berikutnya tidak akan lagi untuk memindahkan dari satu bagian ke bagian yang lain dari birokrasi militer, tapi untuk menghancurkannya, dan ini adalah prasyarat dari revolusi rakyat yang sejati….”

Bakunin tak memahami itu semua. Dia ingin menghancurkan negara seketika. Ini sejalan dengan posisi filsafatnya yang tak menggunakan materialisme dialektika. Dirinya tak mengerti kalau negara borjuis tidak akan pernah bisa dihancurkan sekejap mata tanpa melalui syarat-syarat pelenyapannya. Inilah mengapa ia tidak sekadar menolak kediktatoran proletariat (mayoritas terhisap), tapi juga menyamakannya dengan kediktatoran borjuis (minoritas penghisap). Bahkan Bakunin enggan mengerti kalau prasayarat untuk menjamin kemenangan revolusi bukan sekadar dibutuhkan sebuah kediktatoran proletariat, melainkan pula kepemimpinan revolusioner (organisasi politik tertinggi proletariat–Partai Revolusioner)—lebih-lebih untuk menghadang elemen-elemen kontra-revolusioner. Padahal revolusi-revolusi yang terekam sepanjang sejarah membuktikannya secara telak. Bahwa saat revolusi berlangsung dan kekuasaan berhasil direbut maka kelas yang digulingkan secara pasti berusaha mengganggu dan menggagalkannya untuk kembali merebut kekuasaan. Kala kondisi inilah penghancuran atau pelenyapan negara tanpa kediktatoran proletariat tiada terbayangkan. Dengan mengamati proses berdiri dan kehancuran Komune Paris 1871, begitulah Marx dan Engels menjelaskan:

“Apakah orang-orang ini pernah melihat sebuah revolusi? Sebuah revolusi tentunya adalah hal yang paling otoriter yang ada; sebuah tindakan di mana satu bagian dari penduduk memaksakan kehendaknya atas bagian penduduk lainnya dengan penggunaan senapan, bayonet, dan meriam—yang semuanya adalah cara-cara yang sangatlah otoriter. Dan pihak yang menang mempertahankan kekuasaannya dengan menggunakan senjata-senjatanya yang akan mengilhami teror di antara kaum reaksioner. Apakah Komune Paris dapat bertahan lebih dari sehari jika tidak menggunakan otoritas dari rakyat yang bersenjata untuk melawan kaum borjuis? Sebaliknya, apakah kita tidak dapat menyalahkan Komune Paris karena begitu sedikit menggunakan otoritas tersebut?”

Kritik terhadap Demokrasi Borjuis

“Demokrasi borjuis adalah demokrasi dengan frase besar, kata-kata mutiara, janji-janji luar biasa dan slogan-slogan yang luar biasa tentang kebebasan dan kesetaraan. Namun, pada kenyataannya,  (demokrasi borjuis), menunjukkan ketidakbebasan dan inferioritas perempuan, serta ketidakbebasan dan inferioritas kaum pekerja dan kaum tertindas lainnya. ” (V.I. Lenin)

Demokrasi tak sekadar berlaku pada politik saja, tapi juga dalam spektrum kehidupan secara menyeluruh. Terutama menyangkut kerja-kerja pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari umat manusia: beragam kegiatan produksi yang menjadi penentu eksistensi spesies-manusia di dunia. Meski Abraham Lincoln memandang bahwa demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tapi dalam kenyataannya pernyataan ini justru mengaburkan kepentingan kelas-kelas sosial dalam masyarakat. Pelaksanaannya kemudian cuma mengungkit pembebasan budak dari tuan budak, tanpa memberi mereka alat produksi guna memenuhi kebutuhan hidup. Inilah kebusukan dari demokrasi borjuis, demokrasinya kelas yang menguasai secara pribadi terhadap alat-alat produksi kekayaan material masyarakat.

a. Demokrasi pemilik budak di Yunani 

Masyarakat Athena mengenal demokrasi sebagai paduan antara demos (rakyat) dan cratein (pemerintahan). Pandangan ini hadir meneguhkan kekuasaan di tangan rakyat (warga kota) dengan membentuk polis (negara kota). Warga kota adalah orang-orang kaya yang terdiri dari bangsawan, tuan budak, dan pemilik perkebunan besar. Di samping mereka terdapat mayoritas plebian (warga kota miskin) dan budak. Polis dibentuk oleh warga kota atas keterlibatan mereka dalam persaingan-persaingan ekonomi: berebut perempuan, budak, dan tanah. Persaingan ini melahirkan konflik-konflik bersenjata hingga mendorong  pembentukan polis.

Tujuan berdirinya polis bukan sekedar menjadi benteng pengamanan kekuasaan, tapi juga mengontrol plebian dan budak hingga tertunduk di bawah kekuasaan warga kota. Terutama untuk memobilisir atau memaksa mereka maju ke medan peperangan melawan polis lainnya. Demokrasi dalam polis dilangsungkan untuk melayani kepentingan warga kota. Sistem ini bukan saja menempatkan perempuan, plebeian, maupun budak untuk tidak memiliki hak politik. Tetapi pula membuat mereka tereksploitasi. Perkembangan pesat dalam bidang seni, budaya dan filsafat berlangsung karena kerja keras non-warga kota yang dieksploitasi. Lebih-lebih mayoritas budak yang menjadi basis produksi. Mereka memupuk waktu luang bagi segelintir bangsawan, tuan budak dan pemilik kebun untuk mengembangkan ilmu-pengetahuan.

b. Tirani; kekuasaan minoritas (pengeksploitasi) terhadap mayoritas (tereksploitasi).

Tiran merupakan perwakilan dari sekelompok minoritas yang berusaha mendapatkan dan mempertahankan hak-hak khusus dengan menindas mayoritas rakyat. Kekuasaan Julius Caesar di Romawi merupakan buktinya. Dia beroleh takhta atas dukungan dari patricia (permusyawaratan kaum pemilik budak). Kelompok ini berkepentingan atas berlangsungnya perbudakan guna mengerjakam colonate (perkebunan besar) yang dimilikinya. Caesar lantas berkuasa dengan mempertahankan kepemilikan budak dan menerapkan penarikan pajak dari rakyat. Di Indonesia juga serupa: Soeharto menjadi tiran dengan dukungan agen imperialis–jenderal-jenderal fasis dan kelompok oligarki. Mereka mendapat untung dari program nasionalisasi yang berlangsung di masa Soekarno hingga aneka kebijakan–liberalisasi ekonomi, nasionalisme ekonomi, dan program-program neoliberal–selama Orba bercokol.

Sepanjang sejarah: tiran dapat membubung dan terpelanting, bergantung dukungan minoritas orang-orang kaya yang berkepentingan (akan kepemilikan pribadi) di atas hak mayoritas rakyat yang tertindas dan tereksploitasi.

c. Demokrasi borjuis Eropa dan Indonesia.

Ketika para bangsawan Inggris perlahan beringsut menjadi kaum merkantilis (pedagang); Oliver Crommwell tampil sebagai pemimpin dalam pemenggalan kepala Raja Charles I dan pendirian Republik Inggris. Dienyahkannya sistem kerajaan kontan diisi dengan pembentukan parlemen yang anggotanya adalah para tuan tanah dan pedagang kaya. Parlemen pertama di sejarah Eropa ini memang sengaja dibentuk oleh sidang para pembayar pajak. Mereka punya slogan tengik: ‘Tak ada pajak tanpa perwakilan!’ Serupa dengan apa yang dihasilkan revolusi Perancis; meski intervensi rakyat pekerja yang lebih besa dalam meletuskan perubahan revolusioner, tapi hasil perubahannya diambil-alih oleh kelas borjuis dengan membentuk Anggota Konvensi sebagai parlemen hasil revolusi–di dalamnya terdiri dari kaum intelektual, pengusaha, dan tuan tanah baru semata; tidak ada para hamba dan petani penggarap yang menjadi motor penggerak revolusi itu.

Lemahnya kontrol rakyat terhadap pemerintah adalah monumen umum dari demokrasi liberal. Pada masa Soeharto, meski mengatasnamakan Demokrasi Pancasila (gotong-royong dan musyawarah dalam kehidupan masyarakat), tapi corak ekonomi-politiknya tetap dikendalikan segelintir jenderal fasis, kapital-birokrat dan oligark. Maka Demokrasi Pancasila bukan dijalankan untuk kepentingan mayoritas rakyat melainkan sebagai penopang kepentingan secuil elit. Meski 7 Juni 1999 diadakan Pemilu multipartai pertama—semenjak penggabungan partai-partai di 1970-an—dan tak kurang 100 partai politik berdiri mendaftar sebagai kontestan pemilu–dengan 48 partai yang lolos kualifikasi Komisi Pemilihan Umum—tapi pemborosan kampanye, janji bohong, dan politik uang melenggang—sebagai sajian umum demokrasi liberal—hingga dalam proses selanjutnya membawa-serta manipulasi, jual-beli jabatan dan korupsi begitu rupa.

Demokrasi Proletariat sebagai Alternatif

“Dalam Negara dan Revolusi, Lenin merumuskan aturan-aturan fundamental yang harus diterapkan pada periode awal setelah Revolusi [Sosialis]—sebuah transisi dari kapitalisme menuju sosialisme: (1) semua pejabat harus dipilih dalam pemilu yang bebas dan demokratik, dan dapat ditarik kembali (di-recall) setiap saat; (2) tidak boleh ada seorang pejabat yang menerima gaji lebih tinggi dari buruh terampil; (3) tentara reguler digantikan dengan tentara rakyat; (4) perlahan-lahan semua tugas menjalankan negara dilaksanakan oleh buruh [massa-rakyat-pekerja] secara bergiliran; bila semua orang adalah ‘birokrat’, maka tidak ada seorang pun yang birokrat.” (Alan Woods)

“Mengapa kita membutuhkan kediktatoran ketika kita memiliki mayoritas? Dan Marx dan Engels menjelaskan: (1) Untuk meluluhlantakkan perlawanan balik dari kaum borjuasi; (2) Untuk mengilhami rasa takut di antara kaum reaksioner; (3) Untuk mempertahankan otoritas dari rakyat yang bersenjata dalam melawan kaum borjuasi; (4) Agar kaum proletar dapat menekan musuh-musuhnya secara paksa.” (V.I Lenin)

Tidak ada pemisahan antara negara dan masyarakat; tiada anggota masyarakat yang terus menerus kerjanya menjadi pekerja terampil maupun birokrat—massa-rakyat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan ‘berkesempatan sama’ dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara ‘bergilir’. inilah demokrasi baru yang akan dilaksanakan melalui kediktatoran proletariat! Tak seperti demokrasi liberal atau borjuis yang mengekspresikan kepentingan minoritas penghisap; demokrasi proletariat merupakan perwujudan kehendak dari mayoritas yang terhisap—didasarkan kesetaraan posisi, kesamaan kesempatan, dan penghilangan pembagian antara kerja mental dan kerja manual. Demokrasi macam ini cuma dapat terwujud melalui kediktatoran proletariat sebagai bentuk dari ‘kekuatan ganda’ dalam situasi revolusioner. Hanya di bawah kepemimpinan proletarlah sebuah demokrasi baru, demokrasi  sosialis atau demokrasi proletariat yang melayani kepentingan mayoritas (tereksploitasi) bisa lahir.

Sistem itu memberi penghargaan terhadap usaha, kemampuan dan kebutuhan tiap individu; mendorong mekarnya hubungan antar-manusia yang bekerjasama dengan saling menguntungkan satu-sama-lain sebagai satu kesatuan (kolektif); dan menghargai kebebasan berpendapat antara individu dalam masyarakat, tapi dengan kewajiban bahwa apa yang menjadi keputusan bersama harus dijalankan secara bertanggung jawab, berdisiplin dan berpengawasan. Tugas pengawasan sekali lagi diperankan oleh kediktatoran proletariat. Sebuah kediktatoran revolusioner yang berbentuk Soviet-Soviet Buruh, Tani, Prajurit, Mahasiswa, dan sebagainya. Melaluinya massa-rakyat menjalankan pemerintahan sosialis—fase transisi dari kapitalisme menuju Komunisme.

“Di antara masyarakat kapitalis dan Komunis ada sebuah periode transisi revolusioner dari masyarakat kapitalis ke masyarakat Komunis. Bersamaan dengan ini terdapat pula sebuah periode transisi politik di mana negara haruslah berupa kediktatoran proletariat.” (Karl Marx)

“Demokrasi proletariat satu juta kali lebih demokratik dibandingkan demokrasi borjuis manapun; kekuasaan Soviet satu juta kali lebih demokratik dibandingkan dengan republik borjuis yang paling demokratik.” (V.I. Lenin)

a. Kediktatoran proletariat; motor demokrasi proletariat.

Perubahan bentuk demokrasi ini berkarakter organik: massa menjadi aktif, terdidik, dan terorganisir melalui pembelajaran terus-menerus. Di sisi lain juga berlangsung secara revolusioner: massa menjamur dengan tingkat kesadaran dan pengorganisasian diri yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan mayoritas. Mereka membentuk Soviet—Dewan Buruh, Dewan Tani, Dewan Prajurit, Dewan Mahasiswa, dan sebagainya. Keadaan itu hanya dapat ditemukan dalam situasi revolusioner: ketika kelas penguasa sudah tidak lagi mampu memimpin dengan cara-cara lamanya dan kelas yang dikuasai tak dapat dipimpin dengan cara-cara lamanya. Dalam kondisi itulah terbentuknya kekuatan ganda menjadi niscaya: kelas penguasa telah kehilangan legitimasi dan dominasinya; sedangkan kelas yang dahulunya dikuasai belum sepenuhnya berhasil merebut kekuasaan yang sedang goyah. Tetapi dengan Kediktatoran Proletariat (Soviet—Dewan), kelas tereksploitasi mampu memaksakan kekuasaanya kepada kelas pengeksploitasi dan mempertahankannya dari ancaman kudeta (kontra-revolusi).

b. Milisi sipil menggantikan tentara reguler.

Tentara atau polisi reguler merupakan aparatus represif negara borjuis untuk mempertahankan sistem kapitalisme. Mereka diangkat langsung oleh kelas borjuisi tanpa melibatkan massa. Bersama pengadilan dan penjara; tentara dan polisi reguler juga menjadi perwujudan nyata dari negara borjuis—lebih-lebih untuk melakukan kontrol dan pengawasan terhadap massa. Atas fungsi itulah tentara dan polisi reguler harus dibubarkan untuk digantikan oleh milisi sipil (rakyat-pekerja bersenjata)—yang dipilih langsung dan bisa diganti kapanpun oleh massa. Tugas pertama dari Kediktatoran Proletariat dalam Revolusi Proletariat adalah menghancurkan semua angkatan bersenjata yang lama dengan membentuk milisi sipil sebagai nuckleus dari Soviet.

c. Kekuatan dan kedaulatan.

Pengorganisasian masyarakat yang menggunakan permusyawaratan langsung dan permusyawaratan perwakilan merupakan gambaran bagaimana negara dan masyarakat dipersatukan—keduanya tidak dapat lagi diletakkan dalam petak-petak pemisahan. Dewan (Soviet)—buruh, tani, prajurit, mahasiswa dan sebagainya—merupakam embrio dari negara buruh yang lahir dari mayoritas (terhisap); dibangun dan ditegakkan oleh massa-rakyat. Dalam tahap-tahap awal perkembangannya, ia harus dibentuk dari komite-komite aksi sebagai alat perjuangan rakyat tertindas, terhisap, dan termiskinkan untuk mendapat daulat—hak menentukan nasib sendiri secara kolektif dengan merebut alat-alat produksi dari tangan kelas borjuis.

d. Yang tereksploitasi (mayoritas) menundukan pengeskploitasi (minoritas).

Sifat kerakyatan dari demokrasi proletariat berorientasi kepada mayoritas massa-rakyat. Itu sebabnya keputusan diambil berdasarkan kehendak dan kebutuhan mayoritas (tereksploitasi) ketimbang minoritas (pengeksploitasi). Tetapi segala hal perlu didiskusikan bersama sampai ruang lingkup terkecil. Kolektivisme menjadi model pelaksanaan kehidupan sehari-hari, tapi tetap menghargai privasi dan kekhasan individu. Karena kolektivitas bukan berdiri di atas persoalan privat tapi publik: mulai urusan pembersihan lingkungan sampai penyediaan taman kanak-kanak; dari kerja di pabrik-pabrik hingga hubungan dengan dunia internasional.

e. Penyetaraan dan pelenyapan diskriminasi terhadap yang tereksploitasi.

Perlindungan terhadap massa-rakyat kaum yang tertindas dan terksploitasi setelah sekian lama ditindas dan dieksploitasi kelas borjuis. Maka tidak ada gaji pejabat yang dapat melebihi upah pekerja terampil dan mendapatkan jabatan tertentu apalagi menjadi ajang karirisme. Dalam keadaan inilah pemenuhan kebutuhan-kebutuhan massa-rakyat berdasarkan atas kesamaan beroleh beragam jaminan kehidupan: pekerjaan, pendidikan, kesehatan, makanan, dan sebagainya.

f. Partisipasi massa (semua individu).

Dewan atau Soviet tidak memisahkan antara eksekutif dan legislatif yang sebelumnya menjadi karakteristik demokrasi borjuis—melaluinya setiap individu berpartisipasi secara sukarela dalam semua urusan publik. Jabatan-jabatan publik harus dipilih langsung dari tingkat terendah sampai yang setinggi-tingginya dan dapat ditarik kembali apabila orang terpilih tidak bertanggung jawab; siapapun mereka dapat diganti secara permanen untuk memangkas kemungkinan hadirnya tirani.

g. Perwakilan dan tanggung jawab.

Di dalam demokrasi proletariat, sistem perwakilan masih dipakai dengan melaksanakan pemilu yang universal, bebas dan demokratis—hanya pembedanya dengan demokrasi borjuasi adalah menjadikan permusyawaratan terkecil sebagai fondasinya. Permusyawaratan ini merupakan wujud dari demokrasi langsung; partisipasi aktif setiap anggota masyarakat di Dewan-Dewan yang terdiri dari pelbagai Komite-Komite di tempat-tempat kerja, sekolah-sekolah, dan lingkungan-lingkungan massa-rakyat. Maka siapapun yang mewakili rakyat; mereka tidak sekadar diberi gaji yang tak melampaui pekerja-pekerja terampil, tapi juga dituntut bertanggung jawab aktif kepada rakyat dengan mengoordinasikan kerja-kerja untuk memenuhi kebutuhan massa-rakyat.

f. Kekuasaan soviet.

Pelayanan terhadap kepentingan mayoritas (tereksploitasi) dan fungsi-fungsi koordinasi dari masyarakat hanya dapat dijamin dengan menggabungkan kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam Soviet. Maka pada periode tertentu diadakan musyawarah langsung atau perwakilan di lokal atau regional untuk mengoordinasikan, mengevaluasi, merumuskan program. Program selanjutnya dijalankan dengan kedisiplinan dan harus mendapat pengawasan dari massa-rakyat.

Tulisan ini, merupakan ditulis dan telah  disembahkan oleh kamrad-kamrad Front Muda Revolusioner (FMR) Mataram untuk kita semua lebih-lebih kami bangsa tertindas, terhisap dan termiskin,tulisan tersebut pertama terbitkan percikan api Front Muda Revolusioner. 

 

 

Berita Terkait

Top