HIMBAUAN UMUM  AKSI SERENTAK! ALIANSI MAHASISWA PAPUA untuk MENOLAK KEBERADAAN PT. FREEPORT INDONESIA,ILEGAL DI ATAS TANAH WEST PAPUA 


Kepada Setiap kawan juang, kepada Solidaritas, kepada setiap setiap elemen Gerakan yang terus ada di jalan meyuarahkan Ketidak adilan.

Tepat 7 April 2023 kita diingatkan Kembali dengan hari-hari kelam bagi Rakyat dan Bangsa Papua Barat atas perlakuan Negara Indonesia dan Amerika Serikat yang secara semenah-menah Mengesahkan PT. Freeport. Selama 56 Tahun lamanya Indonesia dan Amerika secara sepihak sudah, telah bekerja sama untuk membumi hanguskan Orang asli Papua di tanahnya sendiri.

Jika dilihat dari latar belakang sejarah pada mulanya, Kapten Johan Carstensz adalah orang pertama yang menemukan tumpukan salju di atas gunung di wilayah pegunungan Papua dalam pelayarannya ke Papua pada tahun 1623. Iya kemudian melaporkan penemuannya kepada para koleganya orang-orang Eropa, namun hal itu dianggap sepele dan dijadikan bahan candaan (manamungkin ada salju di pegunungan khatulistiwa). Beratus-ratus tahun kemudian pada tahun 1909 sebuah tim yang dipimpin orang Belanda bernama Hendrikus Albertus Lorentun mencoba mendaki pegunungan bersalju tersebut dan berhasil sampai dipuncaknya.

Namun bukan Carstensz atau Lorentz yang akan mengubah lanskap di Papua, melainkan Antonie Hendrikus Colijn, Jean Jacques Dozy dan Frits Julius Wissel yang melakukan perjalanan pada 1936. Ekspedisi itu tak hanya mendaki puncak tertinggi di pegunungan tengah Papua yang dinamai Carstenz Pyramid. Yang paling penting adalah penemuan gunungan tembaga oleh Dozy, seorang ahli geologi.

Freeport mulai beroperasi mengeksploitasi alam Papua pada tahun 1971 dan memperpanjang kontrak karya kedua pada tahun 1991 dan mengubah namanya menjadi PT Freeport Indonesia. Kehadiran PT Freeport di tanah Papua telah melanggar dan menghancurkan hak-hak politik rakyat Papua Barat yang telah merdeka tahun 1961 dan penendatanganan Kontrak Karya Freeport dilakukan 2 tahun sebelum penentuan pendapat rakyat. Artinya, 2 tahun sebelum Rakyat Papua Menentukan Nasibnya ( mau ikut indonesia atau merdeka sendiri ) Freeport telah lebih dulu beroperasi di Papua Barat.
Selama tahun 1961 hingga 2021 tercatat 22 Operasi Militer yang sudah Meneror, Mengintimidasi, Mutilasi serta Memperkosa Perempuan Papua untuk mengusai seluruh asset kekayaan Alam di tanah apapua. Bahkan sepanjang tahun – tahun itu, rakyat papua harus mengungsi mencari tempat aman.

Dampak Kehadiran Pt Freeport Bagi rakyat dan alam Papua : kehadiran PT Freeport kemudian membuka jalan bagi berbagai macam perusahaan asing lainnya untuk masuk dan mengesploitasi alam papua. Baik, perusahaan yang beroperasi di bidang pertambangan (batu bara, biji besi, emas,
nikel, uranium) maupun perusahaan kelapa sawit yang merebut tanah-tanah masyarakat, ilegal loging, serta eksploitasi mausia papua (buruh dengan upah murah, masyarakat adat tanpa tanah, nelayan tanpa ikan dan lain-lain). Limbah yang dibuang secara sembarang juga mencemari sungai, laut dan tanah-tanah masyarakat tanpa memikirkan nasib kehidupan rakyat papua yang sangat tergantung terhadap alam.

Disegi lain hal ini juga mengakibatkan masifnya praktek kolonialisme indonesia di papua untuk mempertahankan wilayah papua melalui berbagai macam regulasi / kebijakan seperti otonomi khusus jilid I & II, DOB, UP4B, UU Omnibus – Law, UU – Minerba juga program-program seperti lumbung pangan, beras miskin, KB, dll yang tidak ada dampak postif bagi rakyat papua.

Kemudian untuk menjaga agar segala program dan Kebijakan Kolonial Indonesia tetap berjalan dan juga agar investasi seluruh perusahaan Nasional Maupun Multi Nasional tetap melancarkan eksploitasinya dikirimlah pasukan militer (TNI/POLRI) sebagai securitity/anjing penjaga. Dampak dari kehadiran militer di tanah papua kemudian mengakibatkan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran HAM berat dan menghancurkan semua gerakan perlawanan serta membungkam ruang-ruang demokrasi rakyat papua. Pengiriman pasukan militer dalam jumlah besar juga mengakibatkan pengungsian besar-besaran hampir di seluruh tanah papua, penangkapan aktivis papua, kriminalisasi dengan pasal karet, bisnis militer, bahkan militer menguasai seluruh bidang kehidupan, Militer (Tni / Polri) menjadi guru, jadi dokter, jadi tukang bangunan, dll sehingga rakyat papua yang telah memiliki luka ingatan sejarah tetap hidup dibawah ketakutan hingga hari ini.

Untuk melegalkan segala tindakannya jargon NKRI harga mati digunakan Tni/Polri untuk
melancarkan semua aksi kriminalnya dan menginjak-injak Hak Asasi Manusia Papua serta menasionalisasi Orang Papua Secara paksa. Melalui proyek Nasionalisme palsu dan pembangunan berdalil untuk kemajuan namun nyata nya untuk memperlancar Investasi, dan Mobilisasi militer demi kepentingan kolonialisme dan Kapitalisme di atas tanah Papua.

Dari semua akumulasi persoalan yang terjadi terhadap rakyat papua. Satu-satunya alternative / jalan keluar yang manusiawi dan demokratis adalah dengan memberikan kebebasan bagi rakyat papua untuk menetukan nasib masa depannya sendiri sebagai Bangsa yang Merdeka. Terlepas dari
cengkraman kapitalisme, kolonialisme indonesia serta Militerisme.

Untuk itu kepada setiap komite kota Amp, Solidaritas dan Setiap Elemen Gerakan Peduli ham dan Demokrasi untuk dapat lakukan aksi memprotes kontra karya freeport yang ilegal di Papua.

Medan juang, 6 April 2023

Panjang umur hal-hal baik!

Panjang umur perjuangan pembebasan nasional Papua Barat!

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) 

 

Berita Terkait

Top