AMP KK-LOMBOK: Diskusi Publik Terbuka dengan  Tema,Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Bangsa West Papua Berdasarkan UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia


 

Hak menentukan nasib sendiri, menurut Vladimir Lenin, adalah bahwa setiap bangsa berhak menentukan nasib sendiri dengan membentuk negara nasionalnya sendiri dalam kerangka kesukarelaan.

Menurut Engels; bangsa yang mengaku memiliki kemerdekaan, tetapi menindas bangsa lain,adalah pada hakikatnya,bukanlah bangsa yang merdeka,melainkan bangsa penjajah.

Hak menentukan nasib sendiri ( Right to self determination) merupakan salah satu prinsip mekanisme hukum internasional yang terdapat diakui dalam hukum internasional yang dimana hukum internasional mengatur hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa-bangsa jajahannya.Perjanjian internasional, seperti yang terkandung didalam konvensi internasional Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) yang memuat tentang Hak Asasi Manusia (HAM) tertentu dan hak ini menyatakan bahwa segala bangsa (peoples) dan negara (states) mempunyai hak untuk membentuk jalur politik yang akan diambil serta memiliki aturan internalnya sendiri; memiliki kebebasan untuk mengatur ekonomi, mengejar pembangunan, sosial dan budaya mereka sendiri serta menggunakan sumber daya alam mereka sendiri.

Hak menentukan nasib sendiri pertama kali dirumuskan didalam piagam perserikatan bangsa-bangsa (PBB) yang ditandatangani pada tanggal 26 Juni 1945 diSan Prancisco. Maksud dan tujuan daripada memberikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa-bangsa jajahan adalah agar mereka dapat menentukan nasib masa depan mereka dengan bebas dan hak menentukan nasib sendiri ini telah menjamin dalam hukum internasional seperti perjanjian internasional tentang hak sipil dan politik menyatakan bahwa setiap bangsa berhak untuk menentukan nasibnya sendiri (pasal 1 kovenan) selanjutnya undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menjamin bahwa setiap bangsa berhak Merdeka (alinea pertama UUD 1945), bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Maka Indonesia segera haruskan atas penjajahan terhadap rakyat dan bangsa Papua Barat karena penjajahan kolonialisme Indonesia terhadap bangsa dan rakyat West Papua merupakan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.penjajahan Indonesia terhadap bangsa dan rakyat West Papua adalah bertentangan dengan hukum konstitusi Negara Republik Indonesia dan Hukum internasional. 

Kekaburan norma undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia untuk rakyat Papua Barat adalah dalam prinsip-prinsip HAM mengenai hak untuk hidup,hak kebebasan,hak tidak disiksa hak perlindungan hukum,hak kenyamanan,hak keselamatan, hak tidak dibudak,hak untuk tidak dikriminalisasi rasial dan hak untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan.(dalam pasal 2,pasal 3, pasal 4, pasal 7,pasal 9, pasal 17,pasal 20 uu No 39 tahun 1999) tentang hak asasi manusia.

Selanjutnya pasal 7 (angka 1&2), setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin hukum Indonesia dan hukum internasional yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia dan ketentuan hukum internasional merupakan tanggungjawab pemerintah Indonesia termasuk memberikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat adalah kewajiban dan tanggung jawab pemerintah Indonesia. lebih lanjut dalam pasal 71 menegaskan bahwa pemerintah wajib dan tanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yag mengatur dalam undang-undang ini,peraturan perundang-undangan lain,dan hukum internasional hak asasi manusia yang telah diterima oleh Negara Indonesia, seperti konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan terhadap warga sipil,perjanjian internasional tentang hak sipil dan politik yang dimana pemerintah Indonesia kodifikasi atau pengesahan dengan uu no.12 tahun 2005 tentang hak sipil dan politik. 

Selanjutnya pasal 33 ayat (1 & 2); menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari penyiksaan,penghukuman,perlakuan kejam,tidak manusiawi dan merendahkan derajat martabat kemanusiaannya.Bagi bangsa Papua Barat yang puluhan tahun terdiskriminasi secara politik, ekonomi, budaya, hingga etnis, hak menentukan nasib sendiri merupakan isu fundamental yang senantiasa diperjuangkan. Namun perjuangan yang hebat diiringi juga oleh represif, semisal dengan cara pembungkaman ruang demokrasi. Peristiwa pembungkaman ruang demokrasi yang dialami oleh aktivis pejuang hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat yang ada di Indonesia maupun di Papua Barat itu sendiri, mayoritas dilakukan dengan mengunakan alasan politik seperti tuduhan makar, separatis, dan ancaman terhadap keutuhan NKRI. 

Pembungkaman ruang kebebasan akademik terhadap mahasiwa papua di Universitas Mataram diiringi dengan kriminalisasi,diintimidasi,dirasis,difasis dan penangkapan oleh pejabat petinggi kampus.contohnya pada tanggal 13-14 november 2022 Rektor unram kriminalisasi mahasiswa papua di unram.

Dari semua peristiwa pembungkaman ruang demokrasi secara umum, telah menunjukan fakta pelecehan terhadap konstitusi Negara Republik Indonesia. Sebab perjuangan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat dilakukan menggunakan mekanisme demokrasi yang legal di Indonesia, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum.

Hatta demi rasa keadilan, etnis dan kebudayaan Papua yang merupakan rumpun ras Melanesia berbeda dengan suku bangsa Melayu.“saya sendiri ingin mengatakan bahwa bangsa Papua sama sekali tidak dipusingkan, bisa diserahkan kepada bangsa Papua sendiri. Saya mengakui bahwa bangsa Papua juga berhak menjadi bangsa yang merdeka.

Menurut piagam PBB telah disebutkan bahwa hak untuk menentukan nasib sendiri bagi suatu bangsa untuk mencapai kemerdekaan nasionalnya adalah hak yang sangat hakiki, hak kemerdekaan dan hak hidup yang diatur dalam pernyataan sedunia deklarasi universal hak asasi manusia tahun 1948 ,UU No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia (HAM).selanjutnya prinsip Piagam PBB untuk menentukan nasib sendiri bagi setiap bangsa dalam (Pasal 1 ayat 2) dan piagam PBB pasal 73e mendukung menentukan nasib sendiri bagi bangsa-bangsa jajahan,hukum perjanjian internasional (pasal 1 ayat 1) tentang hak sipil dan politik menyatakan bahwa setiap bangsa berhak untuk menentukan nasibnya sendiri dengan bebas dan resolusi deklarasi majelis umum PBB nomor 1415 tahun 1960 tentang pemberian kemerdekaan kepada bangsa-bangsa dan rakyat yang kemudian sering dipandang sebagai tonggak dekolonisasi. Selanjutnya deklarasi 1960 menyatakan bahwa “semua orang memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri; berdasarkan hak itu mereka dengan bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas mengejar perkembangan ekonomi, sosial dan budaya mereka”.

Hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa-bangsa jajahan bukan hal baru melainkan hak menentukan nasib sendiri merupakan telah dipraktekan dan dibuktikan melalui mekanisme hukum internasional yaitu mengadakan menggelar referendum.Indonesia telah memberikan referendum kepada negara Timor Leste tahun 1999 agar rakyat Timor Leste dapat menentukan nasibnya sendiri, sehingga Indonesia punya kewajiban untuk memberikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat agar agar rakyat Papua Barat dapat menentukan nasib masa depan mereka dengan bebas.

Jika Indonesia tidak mau memberikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat dengan alasan Papua Barat adalah bagian dari Indonesia.kenapa Indonesia telah memberikan referendum kepada bangsa Timor Leste padahal Timor Leste adalah bagian dari NKRI?? Apakah ada hukum internasional yang melarang memberikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa-bangsa yang ingin merdeka??

Misalnya referendum yang terjadi di Negara Spanyol, lebih tepatnya di wilayah Catalonia. Catalonia sendiri adalah bagian dari wilayah negara Spanyol yang terletak di ujung utara negara tersebut dan perbatasan langsung dengan negara Perancis.

Bentuk dari aksi referendum Catalonia adalah suatu bentuk dari usaha pemisahan diri yang dilakukan oleh rakyat Catalonia. Masyarakat Catalonia melakukan referendum yang ditentang keras oleh Pemerintahan Spanyol karena tidak sesuai konstitusi negara mereka. Memang tidak ada negara berdaulat manapun yang akan mengijinkan salah satu wilayah di negara mereka untuk melakukan pemisahan diri. Seluruh negara di dunia ini akan melarang pergerakan tersebut. 

referendum yang terjadi di Spanyol pada dasarnya sudah tidak disetujui oleh pemerintahan Negara Spanyol. Spanyol sudah melarang aksi referendum Catalonia pada awalnya, namun rakyat Catalonia tetap pada keinginan mereka untuk dapat memisahkan diri dari pemerintahan Spanyol, maka pada tanggal 1 Oktober 2017 dilaksanakannya referendum kemerdekaan Catalonia diwilayah tersebut. Begitu dengan negara-negara lain yang telah melakukan referendum seperti negara Bosnia merdeka dari Yugoslavia tahun 1991,negara Singapura merdeka dari federasi Malaysia tahun 1962,negara Puerto Rico merdeka dari Amerika Serikat tahun 2017,negara Skotlandia merdeka dari negara anggota persemakmuran monarki Inggris Raya tahun 2014 dan negara Inggris merdeka dan keluar dari Uni Eropa tahun 2016.

Mungkin ada pertanyaataan setiap orang yang ada planet kolonial Indonesia ini akan muncul; seperti begini kenapa orang Papua Barat mau Merdeka padahal Presiden Joko Widodo setiap hari ke Papua ?? kenapa orang Papua ingin pisahkan diri dari negara Indonesia padahal Papua sudah di bangun sama Joko Widodo?? apa yang di maksud dengan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat?? Apakah rakyat Papua Barat mempunyai hak menentukan nasib sendiri berdasarkan uu no.39 tahun tentang HAM maupun hukum internasional?? dan sebagainya kami akan kupas bersama kawan-kawan sekalian. 

Berdasarkan uraian yang melatar belakangi permasalahan tersebut, maka kami Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota (AMP-KK) Lombok akan melaksanakan diskusi publik terbuka dengan tema: HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI (RIGHT TO SELF DETERMINATION) BAGI RAKYAT PAPUA BARAT BERDASARKAN UU NO.39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA.

Oleh karena itu, Kami mengundang seluruh elemen gerakan, mahasiswa Papua 7 wilayah adat yang ada di kota Mataram maupun solidaritas Indonesia yang peduli dengan tentang kemanusiaan dan tentang keadilan ikut terlibat dalam diskusi publik yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal: Sabtu,01 april 2023

Waktu : 15.00-Papua Merdeka 

Tempat: Universitas Mataram 

Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota (AMP-KK) Lombok. 

Medan juang, 31 maret 2023

Panjang umur hal-hal baik!

Panjang umur perjuangan pembebasan nasional Papua Barat!.

Berita Terkait

Top