SERUAN KONSOLIDASI AKSI “HAM dan DEMOKRASI MATI, RAKYAT PAPUA TERCEKIK”


 

Akhir-akhir ini, skalasi pelanggaran HAM  dan persoalan demokrasi di Indonesia mulai meningkat dan memperparah. Kebijakan-kebijakan negara pro kapitalis yang tanpa melihat kebutuhan rakyat terus di gencarkan. Indonesia yang katannya negara Ham dan demokrasi faktanya jauh dari ucapan tersebut, hal ini terlihat jelas dari praktek ketidak pedulian negara terhadap rakyat kecil.

Kasus pelanggaran ham di Indonesia terus terulang dan masif terjadi, rezim hari ini Joko widodo membuat rakyat Indonesia terpojok jahu, belum lagi rakyat Papua yang menerima praktek kolonialisme Indonesia di Papua, ini yang terus menerus dan sedang massif. Beberapa hari kebelakang persoalan tabrak lari,keracunan makanan dan minuman, pembunuhan misterius, kriminalisasi, intimidasi, pembunuhan, mutilasi, perampasan tanah adat, marginalisasi, dan masih banyak lagi penggaran ham terhdap rakyat Papua masif terjadi yang hingga menganggap rakyat papua sebagai kelas nomor dua.
Hak warga sipil di jamin dalam undang undang no 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Indonesia meratifikasi ICCPR Tentang International Covenant International tentang hak sipil dan politik. Secara umum ICCPR Memperkuat Pokok Pokok Hak asasi manusia.

Walaupun negara indonesia menganut undang undang dan ham telah tercatat namun negara colonial indonesia dalam prakteknya jahu dari kata kemanausiaan . Pemahaman Jakarta bahwa rakyat Papua adalah kelas nomor dua. Dari praktek dan kebijakan negara yang tidak pro terhadap rakyat Papua, undang undang otonomi khusus Papua tahun 20001 yang diberikan oleh Jakarta sangat jahu dari aspirasi rakyat papua, Otsus jilid ll tahun 2021 yang di kasih juga tidak mewakili hati rakyat Papua tetapi di paksakan negara, ini terbukti jelas bahwa aspirasi penolakan otsus dan dob dari 122 organisasi dan 718.179 suara oleh rakyat Papua yang tergabung dalam petisi rakyat papua telah di lakukan namun masih diabaaikan oleh negara.

Undang-undang nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua namun tidak ada sama sekali implementasi otsus papua namun memperpanjang kekerasan dan pelanggaran ham di papua, ini membuktikan bahwa Otomoni Kusus (Otsus ) yang di kasih hanya untuk membunuh rakyat papua
Dalam beberapa catatan terakhir dari tahun 2022-2023 Pelanggaran ham terus terjadi.
01 September 2022, Filep Hendrik Karma Mati misterius jenasahnya di temukan di perairan Jayapura, rakyat papua memintah untuk bentuk tim independen untuk melakukan investigasi lebih dalam tetapi hingga saat ini masih belum jelas soal ini.

Pembunuhan dan mutilasi di Timika 22 Agustus 2022, Empat warga sipil Nduga di timika Arnold Lokbere, Irian Nirigi, Lemaniol Nirigi, dan atis Tini, di temukan tewas dengan kondisi tubuh yang tidak lengkap/mutilasi. Aktor pembunuhan ini di lakukan oleh Tni yang bertugas di timika papua.
Wamena berdara 14 Maret 2023, bermula dari penculikan anak di daerah wamena kemudian di lindunggi oleh pihak kepolisian akibatnya demontrasi massa terjadi untuk meminta keadilan namun Pihak kepolisian mengeluarkan tembakan kepada 10 orang warga sipil sehingga mengakibatkan 23 warga meninggal dunia , warga sipil lainya luka-luka dan sekitar 13 rumah terbakar
Pembunuhan di Dogiai Tahun 2023, penembakan terhadap Warga sipil atas nama Yulianus Tebai oleh kepolisian di Dogiai Papua, menimbulkan kemarahan terhadap warga sipil di dogiai. Permasalahan yang sama juga sebelum sebelumnya, kasus di Oneibo yang mengakibatkan beberapa warga sipil meninggal dunia,(Baca, Jubi).
Pembunhan warga Sipil di Mappi Tahun 2022. ini Terjadi terhadap dua (2) warga sipil oleh pihak aparatus negara Tni/Porli yang bertugas di Mappi.

Penembakan terhadap warga sipil dan Mutilasi di Puncak Papua,sinak, atina murib di mutilasi dan beberapa warga sipil lainnya meniggal dunia pada 03 Maret 2023. penembakan tersebut di lakukan oleh tni porli Kolonial indonesia.
Banyak sekali rentetan sejarah berdarah yang terus terjadi, tercatat sejarah panjang darah bahwa Pada 1 Desember 1961 Rakyat Papua mengibarkan bendera Bintang Kejora dan mendeklarasikan kemerdekaan. Mendengar itu muncul reaksi Soekarno dan Suaharto lalu mencetuskan operasi trikora 19 desember 1961 di Alun-alun Yogyakarta degan mencetuskan tiga Point Yakni Negara boneka Papua barat buatan Belanda, kibarkan sang merah putih diseluruh Tanah Irian Barat, dan mobilisasi umum merebut irian barat.

Soekarno membentuk operasi komando Mandala 1962, dipimpin Jendral Soeharto dan sukses dijalankan. Kemudian pada 15 agustus 1962 diadakan perundingan di markas PBB, New York Inggris. Dalam perundingan itu status wilayah Papua diserahkan kepada PBB (UNTEA). Dan pada 1 mei 1963 wilayah Papua secara resmi di serahkan kepada Indonesia. Bagi Indonesia ini adalah kemenangan namun bagi rakyat Papua, merupakan awal pemusnahan bagi tanah dan rakyat Papua.

Setelah lengsernya Soekarno pada 1966, Soeharto melanjutkan operasi militer di Papua. Pada 1967, dua tahun menjelang Pepera, tercatat tentara mengeksekusi banyak orang Papua dan membakar kampung di Ayamaru, Teminabuan dan Inawatan (sorong), diperkirakan 1500 orang tewas. Kampung-kampung lain di kepala burung (istilah untuk Pulau Papua Barat) juga dilempari granat dan bom. Dua tahun kemudian Pepera digelar, tercatat dari 800.000 penduduk rakyat Papua, hanya 1025 orang yang disertakan untuk memilih bergabung bersama Indonesia, karena ancaman militer dengan todongan senjata.

Setelah Pepera digelar, Soeharto menetapkan Papua menjadi daerah operasi militer, seperti Operasi Sadar , Operasi Wibawa, dan Operasi Galang. Dalam operasi ini banyak rakyat Papua di intimidasi, disiksa, diteror bahkan dibunuh setiap harinya karena menolak hasil pepera yang tidak sesuai dengan mekanisme PBB. Sehingga Operasi ini bertujuan untuk memaksa rakyat Papua untuk menerima, hadirnya pemerintah Indonesia di Papua.

Operasi militer kian masif diera orde baru. peristiwa paling pahit dirasakan rakyat Papua terjadi ditahun 1974-1975 yakni pembunuhan massal di Biak, dengan jumlah korban yang diketahui sebanyak 207 orang dan masih banyak lagi yang belum sempat didata secara mendetail. kemudian di tahun 1977 di Wilayah Wamena, terutama lembah balim dengan korban di perkirakan hampir 3000 jiwa dari suku Dani. Tak hanya itu, ada banyak Rakyat Wamena dibom ditembak dan bahkan diperkosa secara biadap oleh militer indonesia. masih di tahun yang sama menjelang pemilu 1977-1978, TNI AD dan TNI AU membombardir daerah selatan Jayapura (perbatasan) diperkirakan 1.605 orang dari OPM dan penduduk wilayah itu tewas.
Operasi militer terus berlanjut ketika Operasi Sapu Bersih 1980-1984 dijalankan pasukan Baret Merah (istilah untuk Komando Pasukan Khusus/Kopasus) yang dipindahkan dari Timur leste ke Papua. mereka melakukan penyisiran, penangkapan, penyiksaan serta pembunuhan yang kemudian membuat rakyat Papua takut dan melarikan diri ke PNG. Diperkirakan 10.000 orang, namun 7.500 orang yang berhasil dan 1.900 orang berdiam diri dihutan-hutan sekitar perbatasan. Selain itu tokoh budayawan Papua, asal biak Arnold Clemens Ap. Pun Ditangkap lalu dibunuh oleh Kopasus 1984.

Negara terus melancarkan Operasi militer dan menempatkannya disemua daerah Papua diantaranya Operasi Gagak, Operasi Kasuari, dan Operasi Rajawali (1885-1995). Operasi ini bertujuan mengejar pimpinan OPM, diantaranya Daniel Kogoya, Tadius Yogi dan Simon Kogoya. Ada juga Viktus Wamang, Kelly kwalik dan Yudas Kogoya, Zeth romkorem dan lain-lain. Namun dalam operasi tersebut masyarakat sipil turut menjadi objek penembakan militer, terutama Tembagapura desa Wea serta penduduk di Mapenduma dan pembunuhan masal di daerah Arso sampai Waris diperkirakan 1000 orang tewas sebagian kecil anggota gerilyawan. Selama soeharto berkuasa diPapua 1966-1980 sekitar 500.000 sampai 600.000 OAP dicap separatis dibunuh.

Semua kebijakan yang di lakukan oleh kolonialisme indonesia seolah-olah benar di mata rakyat papua. Daerah otonomi baru yang di berikan pulah menjadi banyak pertimbangan dan kontraversial. Jakarta melihat dari prefektif Jakarta tanpa melihat dari sudut pandang rakyat papua. otsus di kasih juga terlihat di paksakan karena realitas kehidupan manusia papua sangat jahu dari keiginanan rakyat papua
Rakyat papua di buat seakan binatang oleh colonial indonesia di papua, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang di lakukan oleh negara namun kejahatan kemanusiaan ini di biarkan begitu saja oleh jokowi dengan semua rentetan kejahatan kemanusiaan ini terus menerus terjadi.

Terhitung dari tahun 2018 pelanggaran ham dari penggungsian besaran besaran terus terjadi, negara hanya mengirimkan militer tni porli ke papua, Pendropan militer dari Jawa, Makasar, Bali dan beberapa daera lainnya sangat gencar di lakukan sedangkan rakyat sedang trauma karena kehadiran militer yang sangat masif di papua
Peristiwa Pelanggaran ham di papua tidak bisa di ucapkan hanya sebatas kata, keseriusan negara kolonilisme untuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran ham yang minim terjadi, hal-hal semacam ini di papua masih hanya sebatas kulit tidak dengan hati.

Di indonesia sendiri pelanggaran ham masih di persoalkan dan di biarkan begitu saja. Beberapa pelanggaran ham yang masih di biarkan seperti Peristiwa 1965- 1966, Peristiwa penembakan misterius 1982-1985, Peristiwa talangtalangsari 1989, peristiwa trisakti, peristiwa semanggi I dan semanggi ll, peristiwa kerusuhan Mei 1998, Penghilangan orang secara paksa 1997, peristiwa pembantaian santet Di Banyuwangi 1998, Peristiwa Simpang KAA 1999, Peristiwa jambu Kaupok 2003, dan banyak tragedi kejahatan yang terus terjadi
Sedangkan papua Dari kasus biak berdara 6 juli 1998, wasior berdara 13 juni 2021, wamena berdara april 2003, Abe berdara 2006, Paniai Berdara desember 2014 dan beberapa teragedi kemanusian lainnya juga belum di selesaikan, hingga sampai saat ini pertumpahan darah terus terjadi di seluruh tanah papua.

Indonesia telah mencekik ham dan demokrasi di papua, ini akan memperpanjang ruang penindasan dan penjajahan. Kebijakan-kebijakan yang seharusnya memihak rakyat namun pada nyatanya jauh dari kata kesejahtraan, kepedulian dan kedamaian kepada rakyat kecil. Krisis kemanusiaan, ham dan demokrasi telah terjadi cukup lama dan mejadi ancaman serius bagi rakyat bangsa papua barat yang tersisa.

Maka dari itu kami mengajak kawan-kawan di setiap gerakan yang peduli akan kamanusiaan, kawan Kawan Solidaritas untuk terlibat aktif dalam konsolidasi demi mencari keadilan dan kedamaian kepada bangsa terjajah dan tertindas.

Salam pembebasan nasional papua barat!!

Medan juang
Tanah kolonial, 19 maret 2023

Berita Terkait

Top