SERUAN DISKUSI PUBLIK! AMP KK Lombok: “61 Tahun New York Agreement Ilegal, 4 Tahun Rasisme dan Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Bangsa Papua Barat Sebagai Solusi Demokratis untuk Mengakhiri Kejahatan Kolonialisme Indonesia”


 

 

Salam Pembebasan Nasional Papua Barat !

Amolongo, nimo, koyao, koha, amakanie, kinaonak, nare, yepmum, dormum, tabea mufa, walak, foi moi, wainambe, nayaklak, 

wa….wa…wa…wa…wa

Kolonialisme Indonesia,militerisme Indonesia dan kapitalisme merupakan satu kesatuan yang melahirkan rasisme.Dr.Socratez Sofyan Yoman 

Hak atas dasar perjuangan Rakyat Papua Barat dan penentuan nasib sendiri adalah bagian dari kemenangan rakyat Papua Barat. Sejak 1 Desember 1961, Papua Barat adalah kebangsaan secara konstitusional yang dimenangkan oleh rakyat Papua Barat sendiri. Namun, ketika tepat pada tanggal 19 Desember 1961, lahirlah Tri Komando Rakyat (TRIKORA) dengan tuntutan untuk mengklaim hak kemenangan kebangsaan Papua Barat dan lahirnya perjanjian-perjanjian yang di atur sepihak mengenai status Papua Barat. Perjanjian tersebut dilakukan oleh Belanda, Amerika Serikat, dan Indonesia serta PBB tanpa keterlibatan rakyat Papua Barat sendiri.

Salah satu perjanjiannya adalah penandatanganan Perjanjian New York (New York Agreement) antara Belanda, Indonesia, dan Amerika Serikat sebagai penengah terkait sengketa wilayah West New Guinea (Papua Barat) pada tanggal 15 Agustus 1962, yang dilakukan tanpa keterlibatan satu pun wakil dari rakyat Papua Barat. Padahal perjanjian itu berkaitan dengan keberlangsungan hidup rakyat Papua Barat sebagai bangsa yang telah Merdeka. Perjanjian ini mengatur masa depan wilayah Papua Barat yang terdiri dari 29 Pasal yang mengatur 3 macam hal, dimana pasal 14-21 mengatur tentang Penentuan Nasib Sendiri (Self Determination) yang didasarkan pada praktek hukum Internasional, yaitu satu orang satu suara (One Man One Vote). Pasal 12 dan 13 mengatur transfer administrasi dari Badan Pemerintahan Sementara PBB (UNTEA) kepada Indonesia. Setelah transfer administrasi atau aneksasi yang dilakukan pada 1 Mei 1963 atas Papua Barat, Indonesia mendapat tanggung jawab untuk mempersiapkan pelaksanaan penentuan nasib sendiri dan pembangunan di Papua selama 25 tahun.

Namun ternyata, Indonesia tidak menjalankan kesepakatan sesuai dalam Perjanjian New York. Indonesia malah melakukan pengkondisian wilayah melalui berbagai operasi militer dan penumpasan gerakan kemerdekaan rakyat Papua Barat. Dengan itu, sebelum proses penentuan nasib dilakukan pada tahun 1969 PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat), tepat 7 April 1967, Freeport, perusahaan pertambangan milik negara imperialis Amerika Serikat telah menandatangani Kontrak Karya Pertamanya dengan pemerintah Indonesia secara ilegal.

Klaim atas wilayah Papua Barat sudah dilakukan oleh kolonial Indonesia dengan kontrak pertama Freeport dua tahun sebelum PEPERA. Sehingga dari 809.337 rakyat Papua Barat yang memiliki hak suara, hanya 1025 orang yang sebelumnya sudah dikarantina dan cuma 175 orang yang memberikan pendapat. Secara sistematis, Kolonial Indonesia melakukan dua musyawarah yang tidak memiliki ketentuan hukum Internasional, yang mana harus “Satu orang satu suara” (One Man One Vote), yang telah diatur juga dalam New York Agreement secara hukum Internasional. Musyawarah untuk Mufakat melegitimasi Indonesia untuk melaksanakan PEPERA yang tidak demokratis, penuh teror, intimidasi dan manipulasi serta adanya pelanggaran HAM berat selama PEPERA berlangsung adalah bentuk tidak demokratisnya Indonesia.

 Sehingga, hasil manipulasi kolonial Indonesia atas Papua Barat sudah diatur dalam Resolusi PBB No. 2504 (XXIV) pada November 1969, dengan alasan kolonial Indonesia telah merebut dan merekayasa hasil PEPERA yang tidak demokratis dalam resolusi yang ilegal.

61 tahun telah berlalu sejak penandatanganan Newyork Agreement. Situasi hari ini semakin Parah dengan berbagai macam regulasi yang pro borjuis dan kapitalis yang disahkan dalam beberapa tahun terakhir. Seperti Omnibuslaw, Minerba, ITE, KUHP, & Otsus Jilid II serta DOB yag semakin mencekik kehidupan masyarakat Indonesia secara umum dan rakyat papua secara khusus. Implementasi dari berbagai macam regulasi ini maka pembungkaman ruang demokrasi semakin massif terjadi, kriminalisasi dan penangkapan terhadap masyarakat maupun aktivis dan pembela HAM, Eksploitasi sumberdaya alam secara massif dan berkelanjutan tanpa memperdulikan nasib masadepan masyarakat, pengiriman dan operasi militer yang terus dilakukan ke papua guna mengamankan segala kepentingan Negara kolonial Indonesia dan tuannya kapitalis.

Keadaan dari manipulasi sejarah gerakan Rakyat Papua Barat dan Masifnya penjajahan oleh Kolonial Indonesia masih terus berlangsung dan semakin kritis hingga hari ini, dengan rakyat papua sebagai korbannya. Hanya dengan Menentuan Nasib Sendiri / Merdeka, Rakyat bangsa papua barat dapat terlepas dari segala belenggu penindasan. 

Selain daripada itu,tindakan kolonial Indonesia praktekan kriminalisasi rasial terus dan sedang berjalan telanjang didalam tubuh bangsa Indonesia mulai dari tahun 1961 yang dimana Soekarno mengeluarkan maklumat Tri Komando Rakyat(Trikora) di alun-alun Yogyakarta utara dengan tiga isi Trikora yaitu sebagai berikut; 1.Bubarkan negara Papua boneka buatan kolonial Belanda

2.Kibarkan sang merah putih di Irian Barat 3.Bersiaplah mobilisasi umum dan guna mempertahankan tanah air Indonesia. 

Poin pertama merupakan realisasi daripada watak kolonial yang sesungguhnya dengan sebutan bangsa Papua adalah boneka bahkan Soekarno melakukan Makar terhadap bangsa west Papua yang telah merdeka pada tanggal 1 Desember 1961 dengan secara defacto dan dejure serta bangsa west Papua memiliki simbol-simbol kenegaraan seperti bendera kebangsaan adalah bintang Kejora.lagu kebangsaan adalah hai tanahku Papua.mata uang Papua adalah golder Papua.Lambang negara adalah Burung Mambruk. Penduduk negara adalah Sorong to Samarai dan simbol-simbol kenegaraan lainnya. 

Rasisme merupakan anak kandung daripada kolonial Indonesia itu sendiri kita bisa lihat bagaimana kelakuan dan praktek Rasisme Indonesia terhadap mahasiswa Papua di muka umum maupun di dunia pendidikan di Indonesia. Misalnya Rasis terhadap Mahasiswa Papua Obby Kogoya di Yogyakarta pada tahun 2016.Rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Malang, Makassar, Semarang, Yogyakarta dan sekitarnya yang terjadi pada tanggal 15-19 Agustus 2019 dan aktor dibalik kejahatan rasisme adalah alat negara dalam hal ini adalah TNI-Polri Indonesia. 

Melihat dari kebijakan diskriminasi rasial, represif dan pembohongan publik yang dilakukan oleh negara kolonialisme Indonesia maupun birokrasi kampus merupakan kerja-kerja kolonial Indonesia untuk melanggengkan kejahatan kemanusiaan dibungkus dengan Otsus, DOB boneka buatan kolonial Indonesia dan beasiswa atau afirmasi ini semua merupakan selimut pembungkus kejahatan kolonialisme Indonesia. 

Atas dasar uraian diatas tersebut Maka, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Lombok Mengajak kawan-kawan mahasiswa Papua 7 wilayah adat di pulau Lombok dan solidaritas Indonesia maupun individu pro demokrasi dan HAM untuk terlibat dalam diskusi publik yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal: Selasa, 15 Agustus 2023 

Waktu : 16.00 wita-Papua Merdeka 

Tempat : Universitas Mataram 

Medan juang, 14 Agustus 2023

Panjang umur hal-hal baik!

Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota (AMP-KK) Lombok

Berita Terkait

Top