Seruan Diskusi Publik “61 TRIKORA 19 Desember 1961 – 2022, Awal Penjajahan Indonesia Di Atas Tanah Papua”


 

Kepada kawan rakyat di medan perjuangan, kepada Solidarotas yang selalu bersama rakyat tertindas. “Nyalakan Api pemberontakan, Membagun kekuatan Rakyat untuk Membakar Imperialisme, Kolonialisme, Militerisme Rebut kembali kemerdekaan”

Tepat pada Tanggal 19 Desember 1961, Soekarno mengumandangkan TRIKORA di Alun-Alun Utara Kota Yogyakarta dengan tujuan untuk mengagalkan pembentukan Negara Papua Barat yang telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. TRIKORA merupakan ekspresi awal dilakukan-nya penjajahan Indonesia atas Negara Papua Barat yang fakta-nya bukan bentukan Belanda.

Realisasi dari isi Trikora, Soekarno sebagai Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat (Sekarang Papua) mengeluarkan Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1962 yang memerintahkan kepada Panglima Komando Mandala, Mayor Jendral Soeharto untuk melakukan operasi militer dengan nama Operasi Mandala ke wilayah Papua Barat untuk merebut wilayah itu dari tangan Belanda. Isi Trikora yang dicetuskan adalah pertama Gagalkan Pembentukan “Negara Boneka Papua” buatan Belanda, Kedua Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia, Ketiga Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa.

Akhir-nya dilakukan gelombang Operasi Militer di Papua Barat dengan satuan militer yang diturunkan untuk operasi lewat udara dan jalur darat dalam fase infiltrasi seperti Operasi Banten Kedaton, Operasi Garuda, Operasi Serigala, Operasi Kancil, Operasi Naga, Operasi Rajawali, Operasi Lumbung, Operasi Jatayu, Operasi Sadar. Operasi lewat laut adalah Operasi Show of Rorce, Operasi Cakra, dan Operasi Lumba-lumba. Sedangkan pada fase eksploitasi dilakukan Operasi Jayawijaya dan Operasi Khusus (Opsus), Operasi Wisnumurti, Operasi Brathayudha, Operasi Wibawa, Operasi Mapiduma, Operasi Khusus Penenganan Pepera, Operasi Tumpas, Operasi Koteka, Operasi Senyum, Operasi Gagak, Operasi Kasuari, Operasi Rajawali, Operasi Maleo. Melalui operasi ini wilayah Papua Barat diduduki, dan banyak rakyat Papua Barat yang telah dibantai pada waktu itu dan beragam operasi lainnya masih berlanjut hingga rakyat Papua Barat menjadi minoritas dari ‘Slow System Genocide’ yang di lakukan oleh kolonialisme Indonesia. Beragam Operasi yang di lakukan oleh kolonialisme Indonesia di Papua Barat merupakan dalil untuk melakukan beragam eksploitasi liar bersama negara-negara Imprealis yang rakus sumber daya alam untuk kepentingan ekonomi monopoli dunia.

Hingga kini, yang mengerakan Operasi melalui Militer (TNI-Polri) merupakan alat Negara Indonesia yang paling ampuh untuk menghalau gejolak perlawanan Rakyat Papua Barat yang ingin kembalikan kemerdekaan sepenuh dari Indonesia. Berbagai kasus pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) Rakyat Papua Barat terjadi akibat kebrutalan Militer Indonesia dan dengan aksi perlawanan dari kolonialisme Indonesia sehingga rakyat Papua Barat pun melakukan perlawanan. Dalam dekade tahun 1961-an hingga 2018 rakyat Papua Barat mengalami aksi kolonialisme secara teror, intimidasi, pembantaian, pemboman, penembakan, pembunuhan liar, tabrak lari, bius mematikan dan beragam aksi kolonialisme Indoneisa masih di lakukan di atas tanah Papua Barat.

Kondisi ini dapat terlihat juga, Militerisme Indonesia dengan invansinya melakukan serangan terhadap Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) tanpa melihat hukum humaniter sertakan meledakan alat peledak sekitar dearah Ndugama dan melakukan teror lain-nya sekitar wilayah West Papua, sehingga mengakibatkan rakyat West Papua asli terjadi korban, dan juga, pengerebekan, pembongkaran, pembakaran, penghadangan terhadap lingkungan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) serta juga, pengejaran, pemenjarahan, pemukulan, pengepungan, pembungkaman ruang demokrasi pada aktivitas gerakan Aliansi Mahasiswa Papua maupun dari Solidaritas Indonesia untuk West Papua mendapatkan kekerasan yang terstruktur oleh sistem dan militerisme yang sama.

Otsus dan dob di kasih namun kekerasan, penjajahan, penghisapan, penindasan terhadap bangsa papua terus berlanjut. Otsus tersebut malam bukan mejawat kesengsaraan rakyat papua tetapi menjadi rayuan kolonial bagi papua.

Diatas kondisi yang buruk pengesahan KUHP juga memberangus ruang demokrasi bagi perjuangan rakyat Indonesia maupun Perjuangan Pembebasan Papua Barat, Sebab UU bari termuat banyak pasal karet yang mudah mengkriminalisasi seperti Pasal tentang Demo Tanpa Surat Ijin Akan ditanggkap, Menghina Presiden atau lembaga negara DPR, Kepolisian sampai Bupati pasal ini sangat mudah bagi siapa saja yang mengkritik pemerintah dengan dalil menghina bisa ditangkap, Siapapun secara lisan atau tulisan mengkapanyekan pemisahan dari NKRI akan dikenakan HUKUM MATI/20 Tahun Penjara ini lebih khusu mengancam perjuangan Papua dan Siapa yang menyebarkan HOAX/Pemcemaran Nama baik pasal ini sangat mudah mengkriminalisasi Pers dan orang-orang kritis yang akan mengkritisi kesalahan penguasa yang dilakukan sangat mudah mengancam dengan dalil pencemaran nama baik dan banyak pasal yang masih kontroversi secara umum UU KUHP yang tidak mementingkan rakyat justru peraturan perlindungan para penguasa.

Maka itu disampaikan Kepada kaum buruh, nelayan, kaum miskin kota, mama mama pasar, dan semua pejuang pembebsan hari ini tepat 61 TRIKORA 19 Desember 1961 – 2022 Awal Penjajahan Indonesia Di Atas Tanah Papua, Persiapkanlah diri mu, mobilisasi, konsilidasi membagun kekuatan untuk membakar setiap kejahatan.

Ketika Kita masing-masing menyadari situasi dan kondisi hari ini maka mari terlibat dalam dalam diskusi bersatu lalu melakukan perlawanan kepada negara yang tidak mementingkan rakyat. Kegiatan akan dilaksanakan pada:

Hari/Tgl : Senin, Desember 2022
Waktu : Pkl. 10.00 – Selesai WIB
Tempat : Kampus “APMD”

Demikian kami sampaikan agar bisa meluangkan waktu ikut terlibat dalam kegiatab tersebut.

Salam Pembebasan !
Salam Demokrasi !

#Yogyakarta, 19 Desember 2022

#19desember2022 #cabutdob #cabutotsus #referendumyes #blaclivematter #papuamerdeka

Berita Terkait

Top