PEMERINTAH NDUGA STOP! GILA PAPUA MERDEKA VS KERIBUTAN ALAT KEKUASAAN KOLONIAL INDONESIA 2024,LALU MENANGKAP ORANG SECARA ILEGAL


 

“Kita semua disesatkan dan dikorbankan kepentingan politik dibawah cengkraman hegemoni kolonialisme Indonesia” Dr.Socratez Sofyan Yoman.

“Meskipun kebohongan itu lari secepat kilat, satu waktu kebenaran itu akan mengalahkannya “ Prof.Dr. jacob Elfinus Sahetapy

Kami menanggapi penangkapan terhadap kedua saudara kita asal Nduga yang di tangkap oleh TNI-Polri,BIN, BAIS kolonial Indonesia pada tanggal 11 mei 2023, yang terjadi di Kimbim Kabupaten Jayawijaya,Propinsi Papua Pegunungan. Selanjutnya kedua saudara tersebut masing-masing bernama;
1.Ben Karunggu status PNS
2.Yaniro Karunggu status Mahasiswa

Mereka merupakan murni warga negara Indonesia yang memiliki status masing-masing yang satu PNS yang sedang mengabdi kepada NKRI dan yang satu sebagai seorang pelajar atau akademisi.

Sehingga mereka tidak ada hubungannya dengan TPNPB-OPM yang menyandera pilot susi air Mehrtens warga negara Selandia Baru sebagai alat tawar menawar kemerdekaan bangsa West Papua karena fungsi dan kewenangannya masing-masing yaitu; Mahasiswa sebagai seorang pelajar atau akademisi,pemerintah Nduga sebagai untuk menjalankan mandat dari program pemerintah pusat kolonial Indonesia sedangkan TPNPB-OPM sebagai seorang perjuangan politik dan tujuan yang jelas yaitu untuk menentukan nasib sendiri atau memisahkan diri dari negara kolonial Indonesia dan merdeka sendiri.

penangkapan kedua saudara tersebut,merupakan skenario GILA PAPUA MERDEKA VS KERIBUTAN ALAT KEKUASAAN KOLONIAL INDONESIA 2024.itu telah membuktikan bahwa pemerintah Nduga yang mengaku diri sebagai Palang Merah (PM) menuruh kedua saudara untuk ketemu dengan Egianus.k dan membawa pilot susi air Mehrtens tersebut. Atas dasar perintah dari pemerintah Nduga maka kedua saudara pada tanggal 11 mei 2023 keluar dari kota Wamena tujuannya untuk kekampung Nduga setiba Kimbim terjadilah penghadangan dari BIN bais kolonial Indonesia mereka menggunakan mobil berwarna hitam dan mobil tersebut mereka ikuti kedua saudara dari Wamena.

Kejadian aneh dan lucu lain adalah bin bais kolonial Indonesia suruh pindah mobil milik mereka tanpa ditanya atau periksa barang-barang terhadap kedua saudara tersebut. Setelah segera itu, kedua saudara bawa ke kantor kapolresta Jayawijaya sesudah sampai di kantor ternyata kapolresta Nduga, kapolresta Jayawijaya,E.Gwijangge dan beberapa intelijen sudah ada di kantor polisi tersebut.

Selanjutnya kapolresta Nduga, kapolresta Jayawijaya dan E.G mereka melakukan musyawarah mufakat diantara pihak kepolisian dengan palang merah (PM),tanpa memberikan alasan penangkapan,penahanan terhadap kedua saudara tersebut.setelah segera mereka telah selesai mufakat lahirlah kedua saudara menjadikan sebagai tahanan bebas artinya mereka harus ambil pilot susi air Mehrtens dan E. dan L.W menjadi jaminan kedua saudara.

pertanyaannya:

1.siapa yang perintahkan kedua saudara ini pergi kekampung dan siapa yang mengunakan mobil hitam lalu mengikuti dari belakang dan menghadang kedua saudara tersebut??

2.penangkapan tanpa alasan yang jelas,tidak ada alat bukti dan tidak ada kasus tindak pidana tapi kenapa kedua bapak Edison Gwijangge dan Lenanus Wandikbo mau jaminan bagi kedua saudara tersebut?

3.siapa palang merah dan siapa jadi jaminan?

Pada dasarnya yang mengajukan alat bukti dalam persidangan adalah penuntut umum (alat bukti yang memberatkan / acharge). Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian . hal ini merupakan jelmaan asas praduga tak bersalah (Pasal 66 KUHAP). jadi pada prinsipnya yang membuktikan kesalahan terdakwa adalah penuntut umum bukan polresta Nduga,polresta Jayawijaya dan atau palang Merah kalian tidak punya kewenangan untuk menjustifikasi terhadap kedua saudara bahwa mereka bersalah lalu buru-buru diberikan hukuman tanpa bukti yang jelas dan akurat.

Kami sama-sama mengetahui bahwa negara Republik Indonesia adalah negara Hukum sehingga setiap orang punya kewajiban untuk bertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum berdasarkan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”. Selanjutnya Pasal 27 ayat (1) UUD RI 1945 secara tegas telah memberikan jaminan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum.

UU No 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 1 dan 2 bahwa Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaanya di depan hukum. Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.

Selain itu,tersangka punya hak untuk pembelaan diri dalam dalam Pasal 49 KUHP yang dibedakan atas pembelaan diri umum atau biasa dan pembelaan diri luar biasa.

Selanjutnya dalam Deklarasi universal hak asasi manusia (Universal Declaration of human rights) 1948 tentang HAM. Dalam pasal 6 hak kesamaan dihadapan hukum,pasal 8 hak mendapatkan pendampingan hukum, dan tidak bersalah hingga terbukti bersalah.

Kapolresta Jayawijaya, kapolresta Nduga bersama oknum pemerintah Kabupaten Nduga melanggar dan melawan hukum Indonesia dengan mencap orang tanpa bukti,tanpa alasan penangkapan dengan sewenang-wenang dan proses juga sewenang-wenang tanpa memperhatikan hak kedua saudara yang harus di perhatikan dan menghormati sebagai manusia.

Kami menilai bahwa pemerintah Nduga gila Papua merdeka dan keributan alat kekuasaan kolonial Indonesia di Nduga dan Papua pada tahun 2024. Stop! Pemerintah Nduga politik alat kekuasaan kolonial Indonesia dicampur adukkan dengan politik Papua Merdeka karena politik Papua merdeka dan politik kekuasaan kolonial Indonesia merupakan dua Ideologi yang berbeda, yaitu Papua Merdeka harga hidup dan NKRI harga mati.

Penangkapan sewenang-wenang terhadap kedua saudara merupakan bertentangan dengan hukum kolonial Indonesia dan melanggar hak asasi manusia yang harus di hargai dan hormati.

Selanjutnya pada tanggal 16 mei 2023 kedua saudara bersama Edison Gwijangge, Lenanus Wandikbo dll mau berangkat kekampung gunakan pesawat susi air untuk ambil pilot susi air Mehrtens atas perintah dari Kapolda Papua dan Pangdam Papua serta NKRI. Tapi batal karena lain hal.

Kedua saudara tersebut sedang dalam ancaman dan tekanan dari berbagai pihak yang kepentingan NKRI dan kepentingan ribut politik 2024 di kolonial Indonesia dan Nduga Papua.

Kebusukan dan kelicikan oknum pemerintah Kabupaten Nduga ini, dapat diketahui oleh dunia internasional yang peduli dengan tentang kemanusiaan dan tentang keadilan dan pembela HAM segera advokasi kasus yang tidak jelas ini.

Maka dari itu, Intelijence Papua Service (PIS) menyatakan pernyataan sikap kepada pemerintah Kabupaten Nduga dan Palang Merah (PM) bentukan NKRI bahwa:

1.Palang Merah (PM) buatan NKRI hentikan! Kriminalisasi, intimidasi, teror dan penangkapan terhadap Yaniro dan Ben dengan sewenang-wenang tanpa alat bukti yang jelas.

2.Pemerintah Kabupaten Nduga stop! Papua merdeka dijadikan sebagai alat keributan kekuasaan politik kolonial Indonesia 2024.

3.kedua bapa Edison dan Lenanus stop! Yaniro dan Ben dijadikan sebagai Remote untuk kontrol mereka yang tidak tahu apa-apa dengan penyanderaan pilot susi air Mehrtens yang di lakukan oleh TPNPB-OPM KODAP III Darakma-Ndugama di bawah pimpinan Egianus Kogoya.

4.dilarang keras pemerintah Nduga jangan bawa pesawat kampung Y** selain kampung Y** silahkan bawa pesawat kolonial Indonesia.

5.Okum Pemerintah Nduga dan kapolresta Jayawijaya dan Kapolresta Nduga segera memulihkan hak-hak kedua saudara yang dilanggar dan dikorbankan dengan kepentingan politik 2024, demi atas nama hukum dan praduga tak bersalah.

6.Pemerintah Nduga Hentikan! Pendekatan agama, Palang merah buatan kolonial Indonesia dan pendekatan penangkapan orang tidak bersalah untuk mengambil pilot susi air Mehrtens yang di tawan oleh TPNPB-OPM KODAP III Darakma-Ndugama.

7.Pemerintah Nduga segera mendukung Pernyataan Egianus Kogoya agar antara pemerintah Indonesia dan TPNPB melakukan perundingan yang di mediasi oleh perserikatan bangsa-bangsa (PBB) untuk menghakiri penjajahan kolonialisme Indonesia diatas bangsa west Papua.

8.Pemerintah Nduga, kapolresta Jayawijaya, kapolresta Nduga segera bebaskan Ben dan Yaniro tanpa syarat!

Demikian Pernyataan Sikap ini kami buat, Kami menganjurkan dengan tegas kepada pemerintah Nduga atau palang Merah dan rakyat West Papua untuk segera mendukung dan bersama memperjuangkan bangsa West Papua untuk menentukan nasib sendiri atau Papua merdeka. Juga penting kami sampaikan pada rakyat Indonesia, West Papua, dan dunia internasional, mari kita bersama-sama bersatu untuk mengakhiri penipuan sejarah,penipuan penangkapan ilegal dan penderitaan di West Papua.

Landasan hukum:

1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.”

2.UUD 1945

Pasal 28F

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Wamena,16 mei 2024

Stop! Kriminalisasi, intimidasi dan teror terhadap mahasiswa Papua dan rakyat Nduga demi kepentingan politik kolonial Indonesia.

Catatan; informasi berdasarkan hasil Intelijence Papua Service (PIS) dalam kota

Berita Terkait

Top