KEMBALIKAN HAK-HAK DEMOKRATIS MAHASISWA UBG MATARAM DAN HENTIKAN KRIMINALISASI MAHASISWA PAPUA DI UNRAM


Seruan Solidaritas! Hentikan Perampasan Hak Demokratis Mahasiswa UBG dan Kriminalisasi Mahasiswa Papua di Mataram

“Keberadaan tanpa kebebasan menjadi penderitaan yang terburuk! Tak ada kesalahan yang buruk yang bisa dilakukan terhadap individu daripada merampas kebebasannya. Bahkan kematian tidak segawat masalah ini, karena kematian tidak menyakitkan dibanding [pembatasan dan] pemenjaraan yang merupakan penyiksaan terus-menerus dan keji.” (Victor Bolshevik

Telah lama pendidikan tinggi dipelintir untuk sebagai bilik hegemoni dan dominasi untuk memperkuat cengkeraman rezim. Semasa Orde Baru berkuasa kita diperlihatkan tontonan mengerikan: kampus-kampus dijadikan arena depolitisasi, deideologisasi dan demobilisasi penuh kekerasan. Doktrin pembangunan dan militerisasi merupakan motode yang terapkan seiring-sejalan. Melaluinya tidak hanya Pedoman, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan Badan Koordinasi Kampus (BKK) yang digalakan, melainkan pula pengerahan angkatan-angkatan bersenjata untuk mengepung, menerabas dan menyisir area perkampusan. Keadaan ini bukan saja menanggalkan kebebasan akademik, tapi juga mengancam gerakan mahasiswa dengan perlakuan brutal dan pemenjaraan.

Kini suasana itu seolah tak pernah berubah. Kekuasaan masih tampil dengan tangan-tangan besi dan aturan-aturan masamnya. Begitulah kampus disulap jadi institusi sumpek, pengap dan horor. Lingkungannya tidak hanya berkeliaran birokrat pandir dan dosen-dosen yang mengajarkan kepatuhan, tapi juga bergentayangan tentara, polisi, hingga ormas-ormas reaksioner. Bersama Pengawas Ideologi Bangsa (PIB), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) mereka mengontrol dan mengawas. Keadaan ini membuat tak sembarang gagasan dijamin pentas dan segala gerakan gampang dipangkas. Makanya ide-ide menantang dianggap membahayakan stabilitas dan organisasi-organisasi berperspektif maju dibanduli stigma-stigma bengis.

Mengerti kalau sepanjang sejarah angkatan muda tampil sebagai pelopor perubahan, maka kekuatan mahasiswa selalu disasar pelemahan kekuasaan. Itulah mengapa kontrol digencarkan dan pengawasan diketatkan. Dalam keadaan ini bukan sekadar kepeloporan gerakan yang dihadang, tapi juga keberanian, keinginan dan kecakapan mahasiswa ditenggelamkan. Penenggelamannya berlangsung keji dan menjijikan. Dunia kemahasiswaan tidak saja diracuni reduksi-reduksi ilmu-pengetahuan borjuis, melainkan pula ber8agam kekerasan, setumpuk ancaman dan hukuman mengerikan. Bukankah sering kita dengan birokrasi kampus yang menerbarkan ketakutan? Teror dan intimidasi mereka beragam: mulai dari mengerahkan satpam dan dosen-dosennya untuk membubarkan protes mahasiswanya, hingga melakukan pemanggilan, penyidangan, dan pembuatan surat DO segala.

Malah kian kemari kampus lebih gemar bekerjasama dengan aparatus represif negara, ketimbang menjamin kebebasan mahasiswanya dalam berorganisasi, berekspresi dan menyampaikan pendapat secara terbuka. Universitas Mataram (Unram) dan Universitas Bumi Gora (UBG) Mataram menjadi contohnya. Di kedua kampus ini polisi dan tentara seolah mendapat tempat istimewa. Di Unram: aparat berkali-kali melakukan operasi mulai dari pengintaian aktivitas mahasiswa, pembubaran diskusi dan lapak baca, penyisiran hingga penangkapan mahasiswa Papua. Di UBG Mataram juga serupa: aparat keluar-masuk kampus begitu bebasnya, bahkan dengan mudahnya memarkirkan kendaraannya di halaman universitas dan mematok kesepakatan bersama pihak lembaga.

Begitulah birokrasi UBG berpagutan dengan pasukan tempur kekuasaan. Bohong jika hubungan mereka bangun semata untuk peningkatan mutu polisi, karena kemudian relasi keduanya berujung tersosialisasinya tradisi kekerasan yang bersemayam dalam institusi kepolisian. Makanya daripada membiarkan mahasiswa berorganisasi; birokrat justru mendorong mahasiswanya melakukan penelitian, mengembangkan keahlian, hingga menjadi pelayan di sarang kepolisian. Di sisi lain, mahasiswa yang muak, marah dan protes terhadap keadaan malah dialiri kekejaman. Adalah mahasiswa-mahasiswi Aliansi Gerakan Mahasiswa Bumi Gora (GEBUG) yang menjadi sasaran kejahatan birokrat: (1) Lalu Wire Sumekar Maulidin; (2) Lody Windrajaya; (3) Syifaushudur; (4) Awy Ashary; (5) Abdul Azis; (6) Edwin Aulia Rahman; (7) M. Maulfi Syahrizal; (8) Ardian Pratama; (9) Rian Maulana; (10) Yusfa Ismail; (11) M. Taufal Alhafiz; dan (12) Corine Nandita.

Mula-mula saat melaksanakan aksi mereka dihadang dan dibubarkan mendandak. Setelah aksinya dipangkas teror dan intimidasi lagi-lagi mengombak: mulai dari ruang-ruang perkuliahan stigma-stigma kepadamereka ditebarkan pengajar, di bilik-bilik dekan dan rektor mereka diinterogasi dan diancam pecat; di rumah-rumah orangtua mereka ditelepon dengan kecenderungan menghasut; dan menjelang pembayaran kuliah virtual akunnya diblokir. Kini pemberangusan kebebasan akademik dan militerisasi kampus yang berlangsung bukan saja sedang mengintai banyak mahasiswa, tapi juga telah mencatatkan deretan korban. Kebiadaban bukan hanya di UBG Mataram melainkan di Unram pula. Adalah Yordan Nyamuk Karunggu misalnya. Melancarkan gerakan politik mengendarai Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dengan dibersamai Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP); dirinya bersama kawan-kawannya direpresi secara brutal, hingga dirundung percobaan kriminalisasi begitu rupa.

Sampai sekarang tercatat: penangkapan atas tuduhan melakukan perbuatan pidana dan proses hukum yang dirasakan sudah tiga kali menjuluri Nyamuk. Terbaru adalah berbentuk dugaan makar. Ceritanya bermula ketika dirinya mengibarkan bendera AMP dan Bintang Kejora dalam momen peringatan 1 tahun perjuangan AMP KK Lombok. Kini proses hukumnya berjalan mengular, berlarut-larut, hingga serupa benang kusut saja. Barang-barang korban telah disita dan pemanggilan untuk pemeriksaan sudah berlangsung berminggu-minggu, tetapi apa yang dituduhkan belum terbukti juga. Daripada membuktikan perbuatan makar korbannya, birokrasi kampus dan aparat justru tampil lentur saja: (1) Unram memaksa Nyamuk ikut audiensi hingga memediakan ancaman DO yang kemudian tidak diakui dan (2) Polda NTB setelah menudingkan pasal makarnya sekarang mengubahnya dengan pelanggaran UU ITE.

Dihidangkan parodi kekuasaan itulah kita seharusnya menanyakan. Mau jadi apa mahasiswa nantinya kalau kampus terus-menerus mengekang, mengancam dan menghukum? Bisakah budaya pembebasan mekar dan berjaya dalam lingkungan yang memiliterisasi dirinya dengan meleluasakan akses kepolisian dan kemiliteran? Apa kampus sudah melupakan kalau mandat pendiriannya bukan sebagai lembaga kekerasan tapi taman pengetahuan dan gerakan? Mengapa kampus menasbihkan dirinya melakukan pembatasan dan perampasan kebebasan serta mendorong pemenjaraan?

Sekarang tirani kekaisaran modal telah menyulap kampus seiras sarang setan. Kekerasan berlangsung begitu mengerikan. Sebab pendanaan yang mengaliri pembangunan sarana dan prasarananya dari pelbagai bangunan kerjasamanya dengan pelbagai instansi perbankan dan unit-unit usaha bukan menjadi cerminan kemajuan. Tetapi horor paling menyeramkan. Dalam Kekerasan dan Kapitalisme (2003), akumulasi modal yang diupayakan kampus itu persis yang diutarakan Jamil Salmi: ‘berbanding lurus dengan akumulasi kekerasan’. Sejauh pendekatan lancung UBG Mataram dan Unram, maka kekerasan keduanya mengambil dua bentuk menjijikan: (1) kekerasan alienatif: proses mencabut hak perkembangan emosisonal, budaya dan intelektual dari korbannya melalui pemberangusan kebebasan akademik yang begitu rupa; dan (2) kekerasan represi: proses dicabutnya hak sipil, hak politik dan hak sosial dengan upaya-upaya militerisasi kampus hingga kriminalisasi mahasiswa. 

Pemberangusan kebebasan akademik, militerisasi kampus, hingga percobaan kriminalisasi itu semestinya membuat kita cemas dan marah. Situasi ini soalnya menjebak dan melumpuhkan kita dalam kubangan kejahatan negara. Bisakah kalian rasakan pengaruhnya dalam dirimu masing-masing? Tatkala berada di lingkungan kampusmu perasaan macam apa yang kau rasakan? Kepuasan karena telah dicerahkan atau ketakutan lantaran terus-menerus dikontrol dan diawasi serta diancam dan dihukum? Ketakutan-ketakutan yang rentan dirasakan sekarang menjadi bukti bagaiamana berlangsungnya kejahatan politik. Bagi Hannah Arendt kejahatan jenis ini membuat korbannya sukar berpijak pada realitas karena secara intensif menadapat tekanan-tekanan mencekik. Kejahatan ini mulai dari meminggirkan, mendiskriminasi dan menyingkirkan. Sementara penggunaan teror dan intimidasi merupakan motode utama kekuasaan dalam melakukannya. Tujuannya bukan sebatas mengacaukan keadaan psikis, tapi juga mendakukan legitimasi dan kekuatan negara.

Begitulah keadaan kita hari-hari ini: negara menempatkan kita begitu rentan menjadi sasaran kejahatan politiknya. Hanya menghadapi perlakuan itu kami menolak tenggelam dalam ketakutan yang hina. Kami sadar kalau sikap pengecut dan bungkan bukan saja mendiamkan kejahatan, tapi terutama memperpanjang deretan kasus kejahatan negara. Kami pikir melangsungkan kampanye-kampanye kemanusiaan dan anti-otoritarian dapat menjadi satu bentuk perlawanan terhadap kelas penguasa.

“Betapa kuat keinginan kami untuk menyinari kegelapan kalian, untuk menghasilkan sinar kejelasan yang menguntungkan dalam pikiran kalian! Kami berjuang untuk kalian saat kami berjuang untuk semua orang, dan selalu kalian temukan di sepanjang jalan; itulah kalian, kita harus berjuang, gerombolan manusia yang menyedihkan! Tetapi cinta kami kepada manusia, tekad kami untuk membebaskan mereka dengan membebaskan diri kami memberi kami kekuatan tanpa belas kasihan.” (Victor Bolshevik)

Sikap Politik Aksi Kamisan Mataram ke-21

“Kembalikan Hak-Hak Demokratis Mahasiswa UBG Mataram dan Stop Kriminalisasi Mahasiswa Papua di Unram”

1. Hentikan ancaman DO terhadap mahasiswa-mahasiswi GEBUG di UBG Mataram.

2. Kembalikan nomor virtual akun mahasiswa-mahasiswi GEBUG yang dihilangkan birokrasi UBG Mataram dan pulihkan akun Siska yang mereka blokir.

3. Hentikan proses krimibalisasi terhadap Yordan Nyamuk Karunggu oleh birokrasi Unram dan Polda NTB.

4. Kembalikan barang-barang Yordan Nyamuk Karunggu yang disita oleh Polda NTB.

5. Stop teror dan intimidasi terhadap GEBUG oleh birokrasi UBG Mataram.

6. Berikan jaminan kebebasan akademik di seluruh perguruan tinggi di NTB: berorganisasi, lapak baca, diskusi dan aksi.

7. Hentikan militerisasi kampus oleh TNI-Polri di seluruh perguruan tinggi di NTB.

8. Hentikan perampasan lahan di Wadas, Parigi Moutong, Sembalun, dan seluruh daerah Indonesia lainnya.

9. Usut, seret dan adili polisi pelaku penembakan hingga terbunuhnya massa aksi tolak tambang di Parigi Moutong dan bebaskan seluruh massa aksi yang ditahan segera.

10. Cabut IUP PT SKE yang merampas tanah rakyat di Sembalun.

11. Berikan jaminan hidup layak bagi korban penggusuran KEK Mandalika oleh perusahan ITDC.

12. Tolak kebijakan militerisasi sipil dalam bentuk Komando Cadangan (Komcad) oleh negara.

13. Buka akses jurnalis nasional dan internasional serta berikan kesempatan Tim Pencari Fakta PBB ke seluruh tanah Papua.

14. Tarik TNI-Polri Organik dan Non-Organik dari tanah Papua sebagai sarat demokratik.

15. Bebaskan Victor Yeimo dan seluruh tahanan politik West Papua.

16. Stop somasi Luhut Binsar Panjaitan terhadap Haris Azhar.

17. Hentikan penggusuran dan perampasan serta represi dan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat tertindas dan miskin.

18. Cabut UU Omnibus Law Cipta Kerja, Sahkan RUU PKS serta RUU PRT, dan Laksanakan Permenristekdikbud PPKS di Lingkungan Kampus.

19. Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri bagi Bangsa West Papua.

20. Hentikan pemberian jabatan sipil terhadap pensiunan maupun TNI-Polri aktif.

21. Wujudkan reforma agraria sejati dan industrialisasi nasional di bawah kontrol buruh dan rakyat.

Medan Juang–Kota Mataram, 24 Februari 2022

Atas Nama Kaum Tertindas, Terhisap dan Miskin; Panjang Umur Perlawanan,

Komite Aksi Kamisan Mataram

Berita Terkait

Top