Jokowi Penjahat Kemanusian di Papua!  Bebaskan Victor Yeimo dan 19 Tahanan Politik diPapua


Petisi Rakyat Papua (Papuan’s Petititon) dengan tegas menolak kekerasan negara di Papua. 

Kekerasan negara dengan menangkap aktivis pro demokrasi, salah satunya Jubir Internasional PRP dan Kominte Nasional Papua Barat yaitu Victor Yeimo, serta aktivis lainnya yang berjuang bersama untuk mewujudkan demorkasi di Papua. 

Penangkapan Victor, Melky, Kamus, Greyson, Abraham, Salmon, Yohan, Alex, Adolf, Yance, Isaskar, Hilkia, Ruth, Karolina, Erfin, Oto, Wahyudin, Karolina, Nataniel, dan Soni bersamaan dengan pengesahan pengesahaan Undang-Undang Otonomi Khusus Jilid II. 

Gerson dan Kamus adalah aktivis mahasiswa yang terlibat dalam aksi masa menolak KTT G-20 di Jayapura (November, 2022). Negara secara kongkrit merampas ruang demokrasi rakyat, dan kebebasan berpendapat di ruang umum, serta hak pendidikan bagi keduanya. 

Yanwaris Sewa adalah Warga sipil yang dituduh sebagai anggota Tentara Nasional Papua Barat (2021).

Abraham Fatem, Salmon Neuseni, Yohan Janoma, Alex Bless, Adolf Nauw, Yence Kambuaya, Isaskar Isir, Hilkia Isir, Ruth Isir, Karolina Suparto, Erfin Mefana, Oto Geisler, Wahyidin Sisauta Daud Isoga, Nataniel Suprato dan Sonu Rumkeny merupakan korban salah tangkap militer Indonesia terhadap masyarakat sipil karena tidak mampu menghadapi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat di Maybrat, Sorong. 

Tindakan tidak koperatif dan negara menunjukkan watak anti demokrasi, dan tidak koperatif dalam memperlakukan rakyat Sipil. 

Victor Yeimo ditangkap atas tuduhan aktor kerusuhan di Papua (2019). Victor ditangkap pada 2021 di Jayapura. Dalam proses pemeriksaan dan persidangan Victor dikaitkan dengan identitasnya sebagai aktivis organisasi politik. 

Kasus-kasus penangkapan dan dituduh melakukan tindakan pidana, menunjukan bahwa negara memiliki kepentingan politis untuk membungkam demokrasi di Papua. 

PRP sebagai front persatuan rakyat yang eksis menolak kebijakan Otonomi khusus dan mendukung Penentuan Nasib Sendiri bagi Rakyat Papua, memanggil Solidaritas Internasional untuk terlibat dalam memberikan tekanan politik kepada Joko Widodo, selaku pemerintah Indonesia untuk membebaskan tahanan politik di Papua. 

Konflik Papua dan Indonesia merupakan konflik perampasan sumber daya alam, yang berujung pada pembungkaman ruang demokrasi. 

Jokowi seharusnya tidak menggunakan menangkap aktivis pro demokrasi untuk menyelesaikan konflik di Papua. 

Pendekatan humanis adalah bebaskan tahanan politik lalu buka ruang demokrasi bagi rakyat Papua.

PRP adalah demokratik front di Papua, terdiri dari 112 Organisasi dan individu yang menolak kebijakan Otonomi Khusus Jilid II dan Mendukung penetuan Nasib sendiri.

Jubir Nasional PRP 

Jefry Wenda

________________________________

English version

Joko Widodo is an International Villain Human Rights in West Papua. 

Free Victor Yeimo and 19 political prisioners unconditionaly.

The Papuan’s Petition strongly rejects state violence in Papua. 

The State violence by arresting pro-democracy activists, including the International Spokesperson for the PRP and the West Papua National Committee named Victor Yeimo, as well as other activists who are fighting together in order to realize democracy in Papua. 

The arrested of Victor, Melky, Kamus, Greyson, Abraham, Salmon, Yohan, Alex, Adolf, Yance, Isaskar, Hilkia, Ruth, Karolina, Erfin, Oto, Wahyudin, Karolina, Nataniel, and Soni coincided with the passing of the Papua Special Autonomy Law Part II. 

Gerson and Kamus are student activists involved in a mass action against the G-20 Summit in Jayapura (November, 2022)

The state has concretely deprived the people’s democratic space and the freedom of speech in public spaces, as well as the educational rights for both. 

Yanwaris Sewa is a civilian accused of being a member of the West Papua National Liberation Army (2021)

Abraham Fatem, Salmon Neuseni, Yohan Janoma, Alex Bless, Adolf Nauw, Yence Kambuaya, Isaskar Isir, Hilkia Isir, Ruth Isir, Karolina Suparto, Erfin Mefana, Oto Geisler, Wahyidin Sisauta Daud Isoga, Nataniel Suprato and Sonu Rumkeny were victims of the Indonesian military’s wrongful arrest of civilians for failing to confront the West Papua National Liberation Army in Maybrat, Sorong. 

This uncooperative action by the state showing its anti-democratic character, and its uncooperative treatment of civilians. 

Victor Yeimo was arrested on charges of being an actor in the riots in Papua (2019). Victor was arrested on 2021 in Jayapura. He was linked to his identity as an activist of a political organisation during the examination and trial process.

These cases of arrest and accusations of criminal behaviour show that the state has a political interest in silencing democracy in Papua. PRP, as a united front of the people that exists to reject the Special Autonomy policy and support Self-Determination for the Papuan people, calls on International Solidarity to be involved in putting political pressure on Joko Widodo, as the Indonesian government, to release political prisoners in Papua.

The conflict between Papua and Indonesia is a conflict over natural resources, which has led to the silencing of democratic space. 

Jokowi should not use the arrest of pro-democracy activists to solve the conflict in Papua. The humanist approach is to release political prisoners and then open democratic space for the Papuan.

PRP as a united front of the people who exist to reject the Special Autonomy policy and support Self-Determination for the Papuan People calls for International Solidarity to be involved in putting political pressure on Joko Widodo, as the Indonesian government to release political prisoners in Papua. 

PRP is a democratic front in Papua, consisting of 112 organizations and individuals who reject the policy of Special Autonomy part II and support self-determination.

National Speak Person Of PRP

Jefry Wenda

Berita Terkait

Top