ILMU PENGETAHUAN TANPA ROH dan OTAK  PRODUK INDONESIA MERUPAKAN NKRI HARGA MATI dan MAKAR 


“Kalau ingin melakukan perubahan jangan tunduk terhadap kenyataan, asalkan kau yakin di jalan yang benar maka lanjutkan”.Gus Dur

“Penomena pembakaran buku-buku, intimidasi, kriminalisasi rasial, ancaman, pembungkaman ruang demokrasi dan slogan hampa adalah tindakan fisik yang pikiran tidak mampu melawan dengan pikiran” (Prof.Dr.Magnis Suseno)

“Ketidaktahuan tidak akan menolong siapapun”(karl marx)

Mereka tidak mengerti arti kenegaraan dan kebangsaan.mereka tidak mengerti arti nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai keadilan. Mereka mengerti arti persahabatan dan persaudaraan. Mereka tidak punya konsep kenegaraan dan kedaulatan. Mereka tidak mengerti arti pancasila dan bennhika tunggal ika.mereka tidak mengerti arti demokrasi dan kebebasan berekspresi. Mereka tidak mengerti peraturan perundang-undangan dan hukum yang dibuat oleh Pemerintah Kolonial Indonesia hanya karena ketidaktahuan dan kebodohan di dalam tubuh bangsa Indonesia. 

Mereka tahu hanya NKRI harga mati dan Makar ilmu dan pengetahuan bangsa Indonesia yang memiliki oleh rakyat Indonesia adalah ilmu NKRI harga mati dan Makar. Ilmu pengetahuan Indonesia NKRI harga mati dan makar ini sebetulnya orang-orang Indonesia tidak mengerti dan tidak paham tapi NKRI harga mati dan Makar ini telah doktrin di dalam otak dan pikiran masyarakat Indonesia  oleh penguasa kolonial Indonesia. 

Agar masyarakat Indonesia konsumsi ilmu pengetahuan usang,dungu dan merusak integritas kemanusiaan yang bernama NKRI harga mati dan Makar digunakan dan dipraktekan oleh penguasa kolonial Indonesia dan masyarakat Indonesia terhadap kepada bangsa dan rakyat Papua Barat dengan sistematis, terstruktur dan kolektif karena sudah didesain sedemikian rupa oleh penguasa kolonial Indonesia.

Lebih aneh  dan lucu adalah rakyat Indonesia yang tidak mengerti dan memahami NKRI harga mati dan Makar tapi mereka ikut-ikutan dengan pemerintah kolonial Indonesia lalu orang yang membicarakan hak kebebasan, hak hidup, hak berserikat dan  hak penentuan nasib sendiri yang telah menjamin dalam hukum konstitusi Negara Republik Indonesia alinea pertama UUD 1945 menyatakan bahwa; bahwasanya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. 

Kami melihat bahwa penjajahan, kolonialisme Indonesia terhadap bangsa dan rakyat West Papua merupakan bertentangan dengan hukum konstitusi Negara Republik Indonesia, penjajahan Indonesia atas bangsa west Papua merupakan bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan dan bahkan penjajahan NKRI terhadap bangsa dan rakyat West Papua merupakan bertentangan dengan hukum internasional seperti perjanjian covenant internasional tentang hak sipil dan politik yang dikodifikasi atau disahkan oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang hak sipil dan politik menyatakan bahwa setiap bangsa berhak untuk menentukan nasibnya sendiri dalam  ( pasal 1 ayat (1) UU NO.12/2005). 

Lebih lanjut  penjajahan Indonesia terhadap bangsa dan rakyat West Papua merupakan bertentangan dengan resolusi deklarasi majelis umum PBB nomor 1514 dan resolusi deklarasi majelis umum PBB nomor 1541 tahun 1960 tentang memberikan kemerdekaan kepada bangsa-bangsa atau rakyat yang ingin merdeka dari negara kolonialnya,yang kemudian resolusi deklarasi majelis umum PBB kemudian disebut dengan tonggak dekolonisasi menyatakan bahwa setiap bangsa berhak menentukan nasib sendiri untuk mengejar ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pembangunan dan mengelola sumber daya alam mereka sendiri. 

Indonesia melanggar hukum internasional dengan jargon usang dan tidak ada  isinya, yaitu NKRI harga mati dan Makar yang hari-hari ini, tidak relevan.Indonesia trus dan sedang melawan hukum internasional dan hukum nasional Indonesia seperti yang terkandung di dalam piagam perserikatan bangsa-bangsa  pasal 55,pasal 1 ayat (2),Pasal 73e mendukung hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa-bangsa jajahan yang ingin merdeka termasuk bangsa Papua Barat. 

Ilmu pengetahuan Indonesia NKRI harga mati dan Makar telah mengabaikan dan membunuh nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai demokrasi yang menjamin dalam konstitusi Negara Republik Indonesia,yaitu UUD 1945 alinea pertama tentang kemerdekaan, pasal 1 ayat (2)  UUD 1945 tentang demokrasi, pasal 28E  ayat (3) tentang setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat dimuka umum secara lisan maupun tulisan termasuk bangsa Papua Barat. 

Ilmu pengetahuan Indonesia NKRI harga mati dan Makar mengabaikan dan membutakan mata untuk melihat nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai keadilan yang mengatur dan menjamin dalam konstitusi Negara Republik Indonesia dalam pasal 28a-28j tentang hak untuk hidup, hak kebebasan berekspresi, hak berpolitik, hak tidak disiksa, hak tidak dibudak dan hak untuk tidak dikriminalisasi rasial namun hanya karena ilmu pengetahuan Indonesia NKRI harga mati dan Makar telah membunuh dan memperkosa UUD 1945 tersebut.

Lebih lanjut Indonesia membantai dan memperkosa uu no.9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum bagi bangsa Papua Barat termasuk mahasiswa Papua yang  ada  di seluruh Indonesia yang selalu di bungkam, diintimidasi, dikriminalisasi, diteror ditangkap dan pembubaran secara paksa oleh militerisme kolonial Indonesia itu merupakan melanggar hak asasi manusia dan tindakan perilaku arogansi brutalisme kolonialisme Indonesia merupakan bertentangan dengan hukum konstitusi Negara Republik Indonesia serta bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan'(UUD 1945 dan pancasila sila kedua kemanusiaan).

Ilmu pengetahuan Indonesia NKRI harga mati dan Makar telah terus dan telah  melahirkan kejahatan kemanusiaan,kejahatan represif,kejahatan pembungkaman ruang demokrasi, kejahatan kriminalisasi, kejahatan rasisme, kejahatan fasisme, kejahatan kolonialisme, kejahatan pembunuhan dan kejahatan pembantaian massal yang dilakukan oleh kolonialisme Indonesia melalui militer Indonesia terhadap rakyat dan bangsa Papua Barat. Karena ilmu pengetahuan Indonesia NKRI harga mati dan Makar ini tidak memiliki Roh,napas,hati,jiwa,mata,telinga dan nilai kemanusiaan melainkan NKRI harga mati dan Makar adalah sebagai alat legal pemerintah kolonial Indonesia untuk membasmi dan membunuh rakyat dan bangsa Papua Barat dengan atas nama NKRI harga mati dan Makar. 

NKRI harga mati dan Makar merupakan ibaratnya cinta buta tanpa memiliki mata dan hati tapi hanya nafsu cinta belaka.

Ilmu pengetahuan Indonesia NKRI harga mati dan Makar terus dan sedang melawan hukum internasional dan hukum nasional Indonesia terkait hak asasi manusia seperti yang terkandung dalam Declaration universal Of human rights (deklarasi universal hak asasi manusia sedunia)  10 Desember 1948 tentang HAM yang dimana pemerintah Indonesia kodifikasi atau pengesahan dengan uu No 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.artinya pemerintah Indonesia memperkosa uu No 39 tahun 1999 tentang HAM tersebut. Apakah pemerintah kolonial Indonesia tidak mengerti peraturan perundang-undangan dan Hukum buatannya sendiri?? 

Kami ingat betul kata pak Haris Azhar Pegiat HAM bahwa “pemerintah Indonesia membuat peraturan perundang-undangan dan hukum adalah untuk mengontrol, memantau, mengawasi,mengawal dan menghukum rakyat tertindas, terhisap dan termiskin.”bukan untuk melindungi dan memberikan keadilan kepada rakyat tertindas. 

Selanjutnya ilmu pengetahuan Indonesia NKRI harga mati dan Makar telah melahirkan Rasisme dan rasisme itu,untuk praktekan kepada rakyat dan bangsa Papua Barat dengan secara sistematis, terstruktur, terprogram dan secara kolektif dari penguasa kolonial Indonesia maupun masyarakat umum terhadap rakyat dan bangsa Papua Barat seperti rakyat Papua separatis, makar dan dll. pandangan kolonial Indonesia terhadap rakyat dan bangsa west Papua digambarkan dalam buku yang berjudul; (kami bukan bangsa teroris, karya Dr.Socratez Sofyan Yoman) oleh Alm Dr.Neles tebay dengan istilah 3K. 3K, yaitu ketinggalan, kebodohan dan kemiskinan ini adalah mitos kolonialisme Indonesia terhadap bangsa Papua Barat. 

Sedangkan Bapak Dr.Socratez Sofyan Yoman mengkategorikan pandangan kolonial Indonesia terhadap rakyat dan bangsa Papua Barat ada dua,macam Mitos kolonialisme Indonesia yaitu; 

1.Mitos Kolonial Indonesia halus merupakan orang Papua belum bisa, belum mampu, bodoh, primitif, ketinggalan zaman, tidak berpendidikan, tukang mabuk dan sejenisnya. 

2.mitos kolonial Indonesia kasar,merupakan orang Papua Barat pengacau keamanan liar(PKL),separatis, makar,kelompok kriminal bersenjata(Kkb) dan diproduksi oleh Mahfud Md adalah orang Papua teroris (2021).

Rakyat Papua, bisa baca dan analisis juga  dalam buku yang berjudul mitos pribumi malas yang ditulis oleh Altas yang dimana menjelaskan bahwa pandangan kolonial prancis, Eropa, Inggris,Filipina, Belanda dan bangsa kolonial yang memandang Indonesia sebagai bangsa pemalas, tidak pernah mandi, bodoh, primitif dan manusia kera.

Alatas dengan tegas bahwa bangsa penjajah tidak pernah mendidik dan mengajar bangsa terjajah, terbudak dan tertindas dengan baik agar bangsa terjajah tetap bodoh dan tidak pintar takutnya kalau bangsa terjajah itu pintar dan cerdas maka mereka akan bangkit dan memberontak (Baca Indonesia vs Papua). Kalau pandangan Dr.Socratez Sofyan Yoman bahwa; bangsa penjajah takut terhadap bangsa terjajah adalah ada 4 hal,yaitu sejarah, budaya, pendidikan dan solidaritas (Artikel).sehingga Indonesia selaku penjajah terhadap  bangsa dan rakyat West Papua takut Keempat hal diatas tersebut. 

Ilmu pengetahuan Indonesia NKRI harga mati dan Makar telah mengabaikan dan melawan hukum Indonesia salah satunya adalah uu No 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis hukum Indonesia dibunuh dan mengabaikan hanya karena ilmu pengetahuan Indonesia yang bernama NKRI harga mati dan Makar yang tanpa Roh dan Jiwa yang dimiliki oleh penguasa kolonial Indonesia bersama rakyat awam Indonesia. 

Persis apa yang dikatakan oleh Bakunin bahwa dogma negara adalah rumah besar   jagal yang membawa rakyat dalam kuburan besar  dengan atas nama kepentingan pembangunan, atas nama infrastruktur, atas nama negara dan atas nama kesejahteraan (Baca Dogma NKRI),terhadap bangsa West Papua. 

Rasisme adalah bentuk penindasan yang menghambat kemerdekaan dan kesetaraan umat manusia (Angela Davis).

Rasisme adalah bentuk penindasan yang menghambat kemajuan pendidikan, kemerdekaan, kesetaraan, kebersamaan, persaudaraan dan kesatuan bangsa.watak dan perilaku kolonial Indonesia terus menghambat kemajuan pendidikan karena birokrasi kampus praktekkan diskriminasi rasial,birokrasi kampus juga memperkosa uu no.12 tahun 2012 tentang  kebebasan akademik dan otonom kampus. Apakah birokrasi kampus kolonial Indonesia tidak mengerti pasal 28a-28j UUD 1945 tentang hak asasi manusia dan hak untuk berekspresi?.apakah penguasa kolonial Indonesia bersama birokrasi kampus tidak melawan dan melanggar uu no.9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum serta uu No 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis??

Selanjutnya penguasa kolonial Indonesia dan birokrasi kampus se-Indonesia apakah tidak mengerti dan memahami UUD 1945,pancasila sila kedua 2&5 tentang kemanusiaan dan tentang keadilan sosial’ uu No 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan tidak mengerti hukum internasional yang berkaitan dengan hak menentukan nasib sendiri, hak kebebasan berekspresi, hak berpolitik, hak tidak disiksa, hak tidak di budak, hak untuk tidak dikriminalisasi rasial dan hak untuk hidup??

Tidak ada tempat rasisme di dalam Negara hukum dan demokrasi, jika pemerintah kolonial Indonesia masih terapkan ketidakadilan berdasarkan Ras, Agama dan status sosial maka kebijakan pemerintah kolonial Indonesia itu akan merusak integritas kemanusiaan, merusak moral, merusak legitimasi hukum internasional dan nasional Indonesia. Bahkan praktek kolonialisme Indonesia terhadap bangsa dan rakyat West Papua merupakan bertentangan dengan hukum konstitusi Negara Indonesia yang terdiri dari UUD 1945,pancasila sampai dengan turunannya. Praktek kolonialisme Indonesia terhadap rakyat dan bangsa Papua Barat merupakan bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan serta bertentangan dengan hukum internasional seperti perjanjian internasional tentang hak menentukan sendiri bagi bangsa jajahan. 

Kesimpulan bahwa; NKRI harga mati dan Makar merupakan Jargon lumpuh, usang dan buta yang tanpa memiliki Roh dan Jiwa dijadikan sebagai atat untuk membantai dan membunuh rakyat dan bangsa Papua Barat atas nama NKRI harga dan Makar. Bahkan NKRI harga mati dan Makar merupakan bertentangan dengan hukum konstitusi Negara Republik Indonesia dan Hukum internasional atas dasar ini NKRI harga mati dan Makar tidak memiliki dasar hukum untuk mempertahankan bangsa west Papua. 

Selanjutnya penguasa kolonial Indonesia dan birokrasi kampus tidak mengerti dan tidak paham hukum internasional dan hukum nasional Indonesia,sangat memalukan lagi adalah peraturan perundang-undangan dan hukum Indonesia dibuat, diproduksi dan dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia tetapi mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa  itu UUD 1945 dan pancasila sila kedua kemanusiaan?? Maksudnya mereka yang buat peraturan perundang-undangan dan hukum tapi mereka tidak mengerti dan akibat ketidak mengertian akan melanggar perbuatan isi otaknya sendiri.

Penulis Merupakan kamrad Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Lombok, Agitasi dan  Propaganda tulisan ini,bertujuan untuk melancarkan Agitasi dan propaganda politik pencerahan kepada pemerintah kolonial Indonesia ,birokrasi kampus,rakyat Indonesia,mahasiswa Papua, Indonesia dan masyarakat komunitas dunia Internasional dapat memahami dan mendukung perjuangan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat sebagai solusi demokratis.

Medan juang, 13 Mei 2023

Panjang umur hal-hal baik!

Panjang umur perjuangan pembebasan nasional Papua Barat!

 

Berita Terkait

Top