Himbauan Umum Konsolidasi, Mobilisasi, Aksi Rebut Revolusi.Kepada kawan di Medan Perjuangan!  


 

“61th Perjanjian New York Agreemet Ilegal, Berikan Hak Penentuan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua Barat”

Perjanjian New York/New York Agrement diadakan di di New york, Amerika pada 15 agustus 1962. perjanjian tersebut dilakukan tanpa keterlibatan satupun wakil dari rakyat Papua pada hal perjanjian itu berkaitan dengan keberlangsungan hidup rakyat Papua. 

Perjanjian New York yang ditandatangani oleh Indonesia, Belanda dan Amerika Serikat merupakan perjanjian yang sangat kontroversial dengan 29 pasal yang mengatur dalam perjanjian New York, yang mengatur 3 macam hal, dimana pasal 14-21 mengatur tentang Penentuan Nasib Sendiri (Self Determination) yang didasarkan pada praktek Internasional yaitu satu orang satu suara (One Man One Vote). Dan pasal 12 dan 13 yang mengatur transfer Administrasi dari Badan Pemerintahan Sementara PBB UNTEA kepada Indonesia.

Sehingga, berdasarkan perjanjian tersebut, klaim Indonesia atas tanah Papua sudah dilakukan pasca penyerahan kekuasan Wilayah Papua Barat dari tangan Belanda kepada Indonesia melalui Badan Pemerintahan Sementara PBB UNTEA pada 1 Mei 1963. Selanjutnya Indonesia malah melakukan pengkondisian wilayah melalui operasi militer dan penumpasan gerakan prokemerdekaan rakyat Papua. Lebih ironis, sebelum proses penentuan nasib dilakukan, tepat 7 April 1967 Freeport perusahaan pertambangan milik negara imperialis Amerika telah menandatangani Kontrak Pertamannya dengan pemerintah Indonesia.

Klaim atas wilayah Papua sudah dilakukan oleh Indonesia dengan kontrak pertama Freeport dua tahun sebelum Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA). Sehingga, dari 809.337 orang Papua yang memiliki hak suara, hanya diwakili 1025 orang yang sebelumnya sudah dikarantina dan cuma 175 orang yang memberikan pendapat. Musyawarah untuk Mufakat melegitimasi Indonesia untuk melaksanakan PEPERA yang tidak demokratis, penuh teror, intimidasi dan manipulasi serta adanya pelanggaran HAM berat.

Keadaan yang demikian ; teror, intimidasi, penahanan, penembakan bahkan pembunuhan terhadap rakyat Papua terus terjadi hingga dewasa ini diera reformasi-nya Indonesia. Hak Asasi Rakyat Papua tidak ada nilainya bagi Indonesia. Sebelum dan sesudah PEPERA yang ilegal di lakukan ada pun, DOM (Daerah Operasi Militer) di lakukan di seluruh tanah Papua, dari tujuan-nya Indonesia mengkoloni Papua Barat sebagai daerah jajahan sampai Saat ini dengan militeristik dan system yang ganas.

Otonomi khusus di berikan bagi papua tahun 2001 terlihat tidak mewaliki hati rakyat papua sebab rakyat papua memiliki semangat untuk bebas dari bangsa kolonial indonesia. Hingga di perpanjangkan otsus jilid ll, tidak ada satu pun perubahan yang di hasilkan dari otsus dan Dob yang di berikan Namun menimbulkan luka, pembunuhan dan derita sebab otsus dan dob tidak memihak hati rakyat papua.

Hingga hari ini, penangkapan sewenang wenang, pembunuhan, perampokan, pengusian, penculikan dan penghilagan nyawa secara sitematis, masif, terstruktur dan ganas terus terjadi.

Untuk itu kepada kawan kawan seperjuangan di Setiap komite kota Aliansi Mahasiswa Papua-AMP, kawan kwan Pro Ham Dan demokrasi, Dan seluruh rakyat papua perjajian New york adalah perjiaan ilegal bagi bangsa papua.

Siapkan barisan perlawanan, Rebut revolusi degan api, kitong harus mengakhiri.

#korankejora #Indonesiapenjajah #Referendumyes #Papuamerdeka

Berita Terkait

Top