Buruh Berkuasa, Papua Merdeka


 

“Perjuangan nasional sebagai sesuatu yang paling berliku-liku dan kompleks, tetapi, pada saat yang bersamaan, merupakan bentuk yang sangat penting dalam perjuangan kelas … Meskipun, tujuan dari analisis (teoritik) dan tujuan dari perjuangan Marxisme adalah perjuangan kelas, tetapi Marxisme tidak pernah lepas dari sebuah tahapan penting perjuangan kelas: nasion (bangsa).” (Internasional Keempat)

“Kelas buruh masih mempunyai kekuatan cadangan lainnya. Masalah kebangsaan, seperti yang diperkirakan oleh Lenin, dengan cepat terdorong ke depan dan menjadi sangat intens…. Pemahaman terperinci akan situasi yang ada, dinamika internal dan perspektifnya, adalah hal yang teramat penting supaya bisa mengedepankan taktik-taktik dan slogan-slogan yang tepat, guna menjaga dan memperkuat ikatan antara massa dan kaum pelopor proletariat.” (Bolshevisme; Jalan menuju Revolusi, Jilid II: 1906-1914)

Cekik kejahatan kapitalis-imperialis di tanah Papua menyiksa begitu rupa. Penindasan nasional tampil melalui militerisme dan rasisme sebagai lambang dari kolonialisme. Petisi Rakyat Papua (PRP) memberitahu kalau sepanjang 1962-2004: paling sedikit 500.000 jiwa Orang Asli Papua (OAP) telah terbunuh dalam rangkaian operasi militer berskala raksasa. Tapol Internasional juga mencatat bahwa ribuan OAP sudah pernah mendekam, tersiksa, sakit hingga terbunuh sebagai tahanan politik. Perlakuan militeristik dan rasialistik memang disemai lewat penerbitan perintah Operasi Trikora pada 19 Desember 1961 di alun-alun Kota Yogyakarta. Melaluinya bukan sekadar Deklarasi Kemerdekaan 1 Desember 1961 yang dilucuti, tapi juga OAP sekelebat berada di bawah ancaman penguasa Indonesia. Hari-hari ini mereka terus-menerus diintai nestapa dan bahaya. Kekuasaan kolonial menjalarkan angkara ke Bumi Cendrawasih melalui tipu-daya (New York Agreement, Roma Agreement, Pepera, dan Otsus), hingga beragam pengerahan pasukan bersenjata selain Trikora (Bharatayudha 1966-1968; Wibawa 1968-1969; Pamungkas 1969-1973; Koteka dan Senyum 1977-1978; Gagak 1985-1990; Rajawali 1990-1998; dan belbagai pengiriman TNI-Polri yang terjadi sampai sekarang). Semua itu berlangsung dengan berlandaskan pendekatan kolonialisme. Dalam Kolonialisme, Tahap-Tahap Kolonialisme, dan Negara Kolonial (1978), Bipan Chandra menjelaskan:

“Dasar dari kolonialisme adalah eksploitasi ekonomi atau pengedukan surplus sosial dari koloni. Bentuk-bentuk pengedukan surplus atau yang mana pola-pola ekonomi dan masyarakat koloni disubordinasi dan menyerahkan jasa ke metropolis, perubahan-perubahan dijalankan dalam waktu yang lama. Dan kebijakan kolonial, negara dan lembaga-lembaga kolonial, budaya, gagasan-gagasan dan ideologi-ideologi merupakan bentuk-bentuk perubahan yang dilakukan.”

Persis itulah kolonialisme negara-bangsa Indonesia terhadap rakyat-bangsa West Papua. Ekonomi menjadi motif utamanya. Di sana memang berlimpah kekayaan alamnya. Luas hutannya saja mencapai 37,5 juta hektare dengan beragam isi yang bernilai laba. Sementara di dalam buminya terkandung emas, perak, dan tembaga dengan nilai—mengutip dokumen Inalum—lebih dari 150 miliar dollar AS atau 2.190 triliun rupiah. Hanya keuntungan ini tak dinikmati oleh OAP. Untung soalnya selalu diperoleh Kolonial Indonesia yang bekerja sama dengan Imperialis Amerika melalui PT Freeport Indonesia (PTFI). Dari dokumen Inalum: tiap tahun laba bersih PTFI mencapai 2 miliar dollar AS (sekitar 20 triliun rupiah). Ketika pada 2005 diperoleh keuntungan 2.4 miliar dollar AS, Pemerintah Indonesia diberi jatah 2 triliun rupiah. Sedangkan kepada OAP, penguasa dan pengusaha tidak mendapatkan kenikmatan serupa melainkan kesenjangan sosial yang berujung kematian. Data BPS 2009 mencatatkan: jumlah penduduk miskin di sana sebesar 760.350 orang. Dalam keadaan seperti inilah warga-warga sekitar tambang mengalami kesulitan ekonomi begitu rupa, hingga di tahun itu ada 100 orang Yahukimo meninggal oleh kelaparan yang meraja.

Kemiskinan bukanlah takdir tapi timbul dari perampokan dan pemerasan. Dalam persoalan Papua, cengkeraman kekuatan modal menyulut kekerasan hingga kesenjangan. Pada Kolonialisme/Pascakolonialisme (2003), Ania Loomba memaparkan: kolonialisme merupakan suatu pembentukan komunitas dalam negeri baru dengan pembubaran atau pembaharuan komunitas-komunitas yang telah berdiri duluan. Proses pembentukan ini tidak berlangsung dengan damai melainkan beragam praktik mencengangkan: ‘perdagangan, pejarahan, negosiasi, perang, pembunuhan massal, perbudakan, dan pemberontakan-pemberontakan’. Semua itu berlangsung guna mendapatkan penguasaan sumber daya alam (tanah, hutan, dan sebagainya) dan beragam hak rakyat-bangsa tertindas. Makanya kapitalisme memegang andil besar dalam restrukturisasi perekonomian pra-kapitalis menjadi kapitalis. Karena dalam praktik kolonial terdapat apa yang dinamakan Karl Marx sebagai bentuk ‘akumalasi primitif’: sebuah proses penumpukan laba yang berbasis pada perampasan atau pengusiran petani dari tanahnya. Melalui perbuatan inilah relasi sosial kapitalis diupayakan oleh kelas penguasa: mula-mula petani dipisahkan dari alat produksinya, lalu diperkenalkan dengan sebuah corak produksi baru, sampai dipaksa bekerja tapi berupah murah.

Perkembangan kolonialisme melalui beberapa tahapan. Bipan Chandra (1978) menyebutkan: (1) periode monopoli perdagangan dan pengedukan hasil; (2) eksploitasi melalui perdagangan; (3) penanaman modal asing dan kompetisi internasional untuk memperebutkan koloni-koloni. Dalam perspektif Marxis revolusioner tahapan itu disebut juga sebagai imperialisme. V.I. Lenin mengaitkannya dengan suatu tahap perkembangan tertinggi dari kapitalisme. Kondisi ini berlangsung ketika kapitalisme-keuangan dan industri-industri di negara-negara Barat berhasil menciptakan surplus dan akumulasi modal yang meraksasa. Hanya modal tidak disimpan di negerinya sendiri, melainkan ditebar ke negara-negara yang memiliki pasokan tenaga kerja berlimpah. Maka negara imperialis mengalirkan modalnya untuk menenggelamkan negara Dunia Ketiga dalam kekuasaannya. Itulah mengapa banyak negeri yang kekerungan modal tapi punya banyak tenaga kerja menjadi korban jeratannya: dirembesi donor kapital (hutang maupun investasi) negeri yang merdeka sekalipun mudah sekali jatuh jadi wilayah koloni imperialisme. Dalam karyanya tentang Imperialisme; Tahap Tertinggi Kapitalisme (2011), Lenin menjelaskan itu semua:

“Kapital finansial adalah suatu kekuatan yang begitu besar, boleh dibilang, kekuatan menentukan dalam semua hubungan ekonomi dan semua hubungan internasional, sehingga dia mampu menundukkan, dan pada kenyataannya bahkan menundukkan pada dirinya negara-negara yang menikmati kemerdekaan politik sepenuh-penuhnya….”

Kondisi itulah yang membuat Indonesia kehilangan kedaulatannya dalam berhadapan dengan kekuatan modal asing. Telah lama pemerintahan borjuis agen imperialis yang menguasai negeri ini dibuat pesakitan dengan dana-dana pinjaman. Kalau pada masa Orba kebijakan-kebijakan ekonomi-politik berkali-kali terdikte oleh resep badan multilateral: IMF, WTO, dan Bank Dunia. Maka sekarang di rezim Jokowi juga serupa; terutama menyangkut pembuatan dan pemaksaan beragam aturan bermasalah sepanjang 2019-2020—UU Minerba, UU Pertanahan, UU Kehutanan, UU Omnibus Law Cipta Kerja, dan sebagainya. Ketundukan negara terhadap kekuatan modal membuat pemerintahan ini girang sekali mematuhi program-program neoliberal dari lembaga internasional. Program itu seperti yang ditulis Bonny Setiawan dalam Ekonomi Pasar yang Neo-Liberalistik vs Ekonomi Berkeadilan Sosial (2006):

“Pertama, paket kebijakan Structural Adjustment (Penyesuaian Struktural), terdiri dari komponen-komponen: (a) liberalisasi impor dan pelaksanaan aliran uang yang bebas; (b) devaluasi; (c) kebijakan moneter dan fiskal dalam bentuk: pembatasan kredit, peningkatan suku bunga kredit, penghapusan subsidi, peningkatan pajak, kenaikan harga public utilities, dan penekanan untuk tidak menaikkan upah dan gaji. Kedua, paket kebijakan deregulasi, yaitu: (a) intervensi pemerintah harus dihilangkan atau diminimumkan karena dianggap telah mendistorsi pasar; (b) privatisasi yang seluas-luasnya dalam ekonomi sehingga mencakup bidang-bidang yang selama ini dikuasai negara; (c) liberalisasi seluruh kegiatan ekonomi termasuk penghapusan segala jenis proteksi; (d) memperbesar dan memperlancar arus masuk investasi asing dengan fasilitas-fasilitas yang lebih luas dan longgar….”

Kekuasaan imperialisme telah mengarahkan negeri ini dalam tikungan sejarah menyeramkan, keji dan hina. Sejak semula Operasi Trikora di tanah Papua dilancarkan bukan sebatas mempertahankan NKRI, tapi terutama didorong perkembangan kapitalisme. Lenin berkata: ‘kapitalisme semakin berkembang, maka semakin kuatlah terasa kekurangan akan bahan baku, semakin menghebatlah berlombaan dan pengejaran untuk sumber-sumber bahan baku di seluruh dunia, semakin nekadlah pertarungan untuk penguasaan tanah-tanah jajahan’. Dalam kondisi inilah perebutan tanah air Papua berlangsung: bertarung dengan Belanda sampai menang, lalu menggantikan posisinya sebagai pelaku penjajahan. Betul ‘dialektika kebabasan’ dari Marx dan Engels: tidak ada negara-bangsa merdeka dengan menindas bangsa lain. Sebab: ‘suatu bangsa yang menjajah bangsa lain membuat rantai bagi dirinya sendiri, karena militer yang menjajah bangsa lain juga akan menindas kelas pekerja di negerinya’. Sejarah Indonesia modern berjalan persis seperti itu sejak zaman Orla, kata Ben Anderson: ‘Indonesia terlalu miskin untuk menjalankan politik luar negeri dengan mantap’. Maka dipertahankanlah secara paksa daerah-daerah yang mampu memberikannya kekayaan dan mempertahankan kekuasaannya yang pengap.

Itulah kenapa tanah air Papua pun menjadi sasaran: karena ketika Belanda telah dikecundangi, Pemerintah Orla justru memberi ruang kelola sektor produksi modern kepada serdadu yang tidak berpengalaman. Mereka bagi Anderson: mudah disuap oleh siapa saja. Di tangan kawanan inilah terbentuknya ‘negara dalam negara’, hingga korporatisme negara. Korban darinya adalah massa-rakyat-pekerja: mereka dibantai dalam peristiwa 1965 dan sisa-sisanya dikerangkeng begitu rupa oleh kekuasaan Orba. Praktik kolonialisme di Bumi Cendrawasih bahkan berlangsung intensif selama berkuasanya Soeharto. Di masa Orba pulalah modal asing mengobrak-abrik negeri ini: sejak 1968 mengalir dana bantuan tidak kurang setengah miliar dollar AS, lalu pada kurun-kurun selanjutnya dana tetap tahunan IGGI semakin menderas, sampai akhir 1973 nilai bantuan itu menembus 3 miliar dollar AS. Dengan suntikan modal inilah Orba tidak hanya meliberalisasi segala sektor strategis kehidupan rakyat, tapi juga memperkuat barisan militer. Hasilnya: akumulasi kekerasan berbanding urus dengan akumulasi keuntungan. Di tanah Papua saja, pengerahan militer sudah tak terbendung lagi: mulai dari Operasi Bharatayudha, Wibawa, Pamungkas, Koteka, Senyum, Gagak, Rajawali, dan sebagainya. Atas dasar inilah Ben Anderson mengutuk Soeharto melalui karya yang berjudul keras: Negara Kolonial dalam Baju Orde Baru.

Jika dalam rezim Soekarno, deklarasi Operasi Trikora menjadi momen ditanamnya benih kolonialisme. Maka di masa Soeharto benihnya sudah tumbuh membesar dan terus-menerus dirawat oleh negara. Dengan menasbihkan diri sebagai rezim neo-fasis, maka pemerintahan Orba memekarkan gagasan dan tindakan rasis begitu rupa: memitoskan militer sebagai tentara rakyat, membangun kharisma dengan mengada-ada, memformasi wacana seenak jidadnya, dan mengontrol kebenaran sekepentingannya. Melaluinya bukan saja hukum yang dikendalikan; tapi juga media, penggunaan bahasa, bahkan pandangan tentang tubuh segala. Keadaan ini semakin membuat OAP terkucilkan dari pergaulan hidup orang-orang Indonesia. Terutama karena perbedaan warna kulit, kultur-budaya, dan letak wilayah. Itulah mengapa sejak Orba berkuasa tiba-tiba orang Papua dipandang tidak beradab, kejauhan dan ketinggalan; hingga diperadabkan paksa dengan aneka cara: mulai dari menggencarkan transmigrasi, pemaksaan sterilisasi, sampai penggunaan P4. Kala itu seabrek program pembangunan bukan memanusiakan rakyat-bangsa West Papua, tapi justru mendekati mereka dengan hina. Melalui upaya pembangunan dan modernisai, Orba terus-menerus mengasimilasi dan mengalienasi bangsa tertindas. Asimilasi itu dilakukan sederhana: mengirim para transmigran untuk memperlihatkan keunggulas budaya di Bumi Cendrawasih. Sementara alienasi digencarkan melalui seabrek program pertanian di sana, terutama dengan menggalakan Revolusi Hijau yang memaksa banyak kaum tani Papua menanggalkan aktivitas pertanian tradisionalnya hingga terasing dan tercerabut dari jati dan pekerjaannya sehari-hari. Jika tidak bisa meniru pola hidup rakyat-bangsa Indonesia—terkhusus Jawa—dan menggunakan teknik pertanian modern, maka OAP semakin dibanduli pelbagai stereotip: kuno, bodoh, dan beragam tuduhan sekenanya. Pendekatan negara kolonial kala itu dapat dilukis melalui ucapan Ali Syari’ati—dalam Sejarah Masa Depan (1979)—ketika mencermati amuk kolonialisme di Afrika:

“Mereka harus menyesuaikan diri, dimanapun mereka berada, pada sebuiah pola tunggal oleh Eropa, yang ditunjukan pada semua orang Timur, Asia, dan Afrika, begaimana cara berpikir, berpakaian, berkeinginan, berduka, membangun rumah mereka, membangun hubungan sosial mereka, mengonsumsi, mengekspresikan pandangan mereka, dan akhirnya, bagaimana cara untuk sama dan apa yang harus disamai (diseragamkan)….”

Dalam penjelasan Syari’ati, rasisme itu bukan sekadar gagasan dan perbuatan yang mendiskredit dan mendiskriminasi manusia, tapi juga menyeragamkan secara paksa tanpa menghargai kultur-budaya yang berbeda. Singkatnya, rasisme berdiri atas stereotip: pelecehan, penghinaan, dan perendahan kehormatan dan kebebasan manusia. Bagi Frant Fanon, rasialisme merupakan bentukan sejarah. Dia selalu bersumber dari kelas penguasa, terutama dalam institusi negara. Makanya rasisme tak melulu soal pembedaan-pembedaan biologis, tapi juga diskriminasi pada hak-hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Kejahatan-kejahatan rasial yang telah lama diperbuat kekuasaan di negeri ini adalah buktinya: mulai dari diskriminasi dalam Pepera sampai DOB dan Otsus. Itulah mengapa di mana-mana gerakan rakyat dan mahsiswa Papua serta elemen-elemen pro-demokrasi yang bersolidaritas—bukan saja menyerukan perlawanan terhadap rasisme tapi juga Pepera dan Otsus. Bagi mereka kedua keputusan tersebut serupa: dibuat dan dilaksanakan penuh diskriminasi terhadap hak-hak demokratis rakyat-bangsa West Papua. Terutama untuk meredam keinginan menentukan nasib sendiri, sekaligus memperpanjang catatan eksploitasi manusia dan kekayaan alam Papua. Sekarang Otonomi Khusus yang berjilid-jilid hingga pemekaran Daerah Otonomi Baru di tanah Papua–tidak memberi tempat mekarnya demokrasi dan kesejahteraan rakyat, melainkan untuk: (1) memenuhi kepentingan modal asing akan bahan mentah dan tenaga kerja murah; (2) memupuk kekayaan di tangan borjuis nasional dan daerah dengan pemborosan anggaran dan korupsi; dan (3) memecah-belah persatuan gerakan pembebasan tanah jajahan lewat konsolidasi elemen kekuatan fasis—rasis dan militeris. Lihatlah bagaimana terjangan rasistik di Bumi Cendrawasih berlangsung menahun dan pendekatan militeristik menjadi santapan sehari-hari. Kini pemekaran-demi-pemekaran kabupaten dan provinsi tak sekadar akan menyediakan jalan, jembatan, bandara, dan segala infrastruktur pelancar produksi kapitalis. Tetapi juga bakal menumbuhsuburkan markas-markas militer dan pos-pos keamanan terbaru guna mengontrol, mengawasi dan merepresi bangsa tertindas.

Seolah kehidupan rakyat di sana hanya bisa didekati dengan aspal dan pistol. Padahal digencarkannya pembangunan tidak pernah mengurangi kemiskinan, kelaparan, kebodohan dan peperangan; tapi menjulangkan penganiayaan, pemerkosaan, penangkapan, penahanan, penculikan, penghilangan paksa, hingga pembunuhan dan pembantaian yang mengakibatkan semakin sedikitnya Ras Melanesia. Bahkan melalui aneka program pembangunan—yang berisi perampasan tanah dan pembukaan hutan sebagai kawasan perkebunan apa saja—telah menyebabkan menggilanya kerusakan lingkungan di tanah Papua. Greenpeace Indonesia dan Forest Watch Indonesia mendata: setiap tahun laju deforestasi di sana meningkat 3 kali lipat—2009 seluas 60.300 hektare, 2009-2013 melompat tinggi jadi 171.900 hektare, dan 2013-2017 melonjak lagi menjadi 189.300 hektare. Kini situasi Papua memang sangat berbahaya; bukan sekedar bagi manusia, melainkan alam pula. Semua ini berjalan di atas lantai imperialisme-kolonialisme—yang berbentuk rasisme dan militerisme—untuk mempercepat perkembangan kapitalisme di sana. Mencermati semua itu wajarlah sekarang elemen-elemen gerakan rakyat Papua dan solidaritas Indonesia melancarkan penolakan terhadap pemekaran DOB, menuntut pencabutan Otsus Jili II, mendesak penutupan dan pengusiran PT Freeport, dan memperjuangkan Hak Menentukan Nasib Sendiri (HMNS) bagi Bangsa West Papua. Hanya berminggu, berbulan dan bertahun perlawanan dipertahankan; negara justu tak henti menyemburkan kejahatan politik. Baru-baru ini bukan saja puluhan OAP telah ditangkap dan dikriminalisasi, tapi juga 10 lainnya ditembak dan 2 orang terbunuh saat aksi menolak pemekaran kabupaten dan provinsi baru. Beginilah luapan kejahatan politik selama 2018-2022—kebiadaban TNI-Polri tak sekadar meletupkan tembakan membabi-buta di sepanjang pemukiman warga, tapi juga penghancuran rumah-rumah hingga pengusiran penduduk dan penjarahan harta-benda segala. Sekarang PRP mencatat kalau lebih dari 67.000 laki-laki, perempuan, dan anak-anak telah melakukan pengungsian ke hutan, gunung dan lembah-lembah.

Jalannya penghisapan dan penindasan itulah yang menjadi basis material terbitnya gerakan pembebasan nasional. Hanya dengan pelaksanaan hak penentuan nasib sendirilah persoalan kebangsaan dapat teruraikan, bukan dengan mengharapkan bantuan PBB yang merupakan bagian dari badan imperialis. Sekarang upaya penyelesaian masalah kebangsaan West Papua tidak mungkin lagi menggunakan kacamata kelas borjuis. Sebab, dipakainya cara pandang kelompok dominan justru akan mempertahankan eksploitasi, diskriminasi dan kekerasan. Kini tak ada cara lain; sudah waktunya HMNS dijamin. Bangsa Indonesia tidak boleh berkepala batu mengikat dan mendominasi bangsa West Papua dengan buhul NKRI, karena yang terpenting bukan soal kesatuan dan pemisahan diri tapi memajukan proyek demokrasi. Begitulah prasayarat melaksanakan referendum pun mestilah pertama-tama menyingkirkan elemen kekuatan fasis dari Bumi Cendrawasih. Artinya, badan-badan bersenjata harus ditarik demi membuka ruang demokrasi di tanah Papua. Koran Revolusioner Edisi 06 menjelaskan itu semua:

“Syarat terutama untuk referendum yang bebas adalah penarikan mundur semua tentara [dan polisi] Indonesia dari tanah Papua. Selama tentara [dan polisi] Indonesia masih ada di bumi Papua, maka selama itu pula tidak ada kebebasa berpendapat dan berkumpul, yang krusial bagi proses referendum…. Selama proses referendum ini rakyat Papua akan berdiskusi dengam sebebas-bebasnya di antara diri mereka sendiri apa itu kemerdekaan yang sejati dan bagaimana meraihnya. Apakah Papua sungguh bisa dikatakan merdeka kalau modal-modal asing pertambangan masih mendominasinya? Apakah Papua ingin mengulang nasib Timor Leste–atau bahkan Indonesia–yang secara formal merdeka tetapi sebenarnya ada di bawah jempol modal asing, sebenarnya masih terjajah oleh bursa-bursa saham dunia? Apakah kesejahteraan rakyat Papua bisa tercapai di bawah sistem ekonomi kapitalisme yang mengutamakan laba untuk segelintir orang? Apakah kemerdekaan Papua nantinya hanya jadi kemerdekaan segelintir kapitalis Papua? Semua ini adalah pertanyaan-pertanyaan konkret yang jawabannya ada di luar kapitalisme. Terlepas bagaimana rakyat Papua menjawabnya, mereka hanya bisa menjawabnya bila hak demokratik mereka untuk referendum dipenuhi.”

Tetapi dukungan kami terhadap referendum atau HMNS bagi bangsa West Papua tak bisa dipandang semata-mata sebagai pemisahan diri–separatisme. Sebab kami mendukung hak bangsa menentukan nasib sendiri berdasarkan tingkat kesadaran akan kepentingan kelas proletariat dalam menggulingkan kapitalisme; bukan belas kasihan apalagi pemaksaan. Dalam Sosialisme dan Hak Menentukan Nasib Sendiri (2020), Alan Woods dan Ted Grant menjelaskan demikian. Keduanya bahkan melukiskan masalah kebangsaan itu seiras kasus perceraian maupun pengguguran kandungan:

“Tidak ada yang baru dan mengejutkan di sini. Ini sesuai dengan posisi Marxis umumnya mengenai tuntutan demokratik. Misalnya, hak bercerai, adalah tuntutan demokratik, yang juga kita dukung. Tetapi apa arti hak ini? Ini berarti dua insan dapat hidup bersama selama keduanya bahagia. Tetapi bila hubungan dua insan ini rusak, maka mereka punya hak untuk berpisah. Tidak ada orang yang boleh memaksa mereka untuk hidup bersama. Atau mari kita pertimbangkan hak aborsi. Apa arti hak ini? seorang perempuan punya hak untuk menentukan apakah dia ingin punya anak atau tidak, karena jelas sang perempuan punya hak untuk memperlakukan tubuhnya sesuai dengan kehendaknya. Kita membela hak-hak demokratik ini. Tetapi apa lalu kita mengatakan bahwa perceraian dan aborsi itu adalah hal yang baik dalam dirinya sendiri? Apakah kita harus mengatakan kalau semuaorang harus melakukan aborsi, atau setiap pasangan harus bercerai? Ini konyol. Perceraian dan aborsi bukanah hal yang baik, tetapi di bawah kondisi tertentu adalah opsi terbaik. Ini sama dengan hak menentukan nasib sendiri. Ada perbedaan antara hak menentukan nasib sendiri dan mendukung pemisahan.”

Dalam perspektif Marxis, dukungan terhadap hak bangsa untuk menentukan nasib sendiri bertujuan untuk mencapai ‘persatuan sukarela’ antara kelas pekerja dari bangsa penindas dengan bangsa tertindas dalam gerakan perlawanan terhadap imperialisme-kolonialisme, borjuis-borjuis agen imperialis-kolonialis, serta kebudayaan sisa-sisa feodal dan reaksioner. Hanya dengan memperjuangkan HMNS bagi bangsa tertindaslah kepercayaan, persaudaraan, dan perjuangan bersama kaum-kaum yang tertindas dapat terpenuhi dan menghancurkan imperium modal. Lenin dalam artikelnya bersikeras:

“Kepentingan-kepentingan gerakan proletariat di negeri yang telah berkembang dan kepentingan-kepentingan gerakan pembebasan nasional di tanah jajahan menuntut dipersatukannya kedua jenis gerakan revolusioner menjadi gerakan bersama…. Bertentangan dengan segala bentuk nasionalisme borjuis, demokrasi kelas buruh mengedapnkan tuntutan persatuan tanpa-syarat dan amalgamasi penuh buruh dari semua kebangsaan dalam organisasi kelas buruh–serikat buruh, koperasi, asosiasi konsumen, badan pendidikan, dan yang lainnya–sebagai tandingan atas percekcokan nasionalis antara berbagai partai borjuis mengenai masalah bahasa dan sebagainya. Hanya persatuan dan amalgamasi macam ini yang dapat menjaga demokrasi [proletariat] dan membela kepentingan buruh dalam melawan kapital–yang sudah internasional dan semakin hari semakin internasional dan mendorong perkembangan hidup umat manusia ke sebuah cara hidup baru yang asing dari semua privelese dan semua eksploitasi.”

Namun telah lama massa-rakyat di negeri ini dikepung ilusi-ilusi kepentingan nasional. Inilah mengapa DOB dan Otsus yang berjilid-jilid di tanah Papua dianggap sebagai kebaikan Indonesia dan perjuangan untuk HMNS bagi Bangsa West Papua dilabeling sebagai separatis bahkan kriminalis. Dengan mengobarkan sentimen-sentimen nasionalisme maka kelas tertindas bukan saja dikaburkan dari kepentingan kelasnya sendiri, melainkan dijerat dalam lubang ‘kolaborasi kelas’ untuk mendukung kepentingan nasional dari kelas penindas. Terjerambab dalam jeratan itulah mengapa orang-orang yang tahu kalau dirinya dibatasi, ditipu, dibodohi, dieksploitasi, dan dimiskin oleh kekuasaan tapi tidak beringsut melawan kelas borjuis yang bermilik dan berkuasa. Daripada menentang negara, rezim, pemerintah dan kebijakannya; mereka justru menjadi barisan pendukung status-quo—baik dengan menyangganya (dukungan-positif) maupun membiarkannya (dukungan-negatif).

Nasionalisme dengan segala kepentingan nasional dari kelas borjuis menjadi racun bagi kepentingan kelas proletar dan bangsa tertindas. Melalui aneka sentimen nasional yang sempit dan artifisial orang-orang diarahkan untuk mengidentifikasi dirinya dalam citra-citra kebangsaan, kebahasaan, ke-ras-an, kesukuan, bukan posisi kelas sosialnya dalam masyarakat kapitalis. Padahal dalam tatanan kapitalisme terdapat antagonisme kelas yang inheren—membedakan kepentingan kelas penindas dengan kelas tertindas. Kepentingan kelas begitu obyektif dan material: borjuis—merupakan kelas yang merampas alat produksi untuk dikuasai secara pribadi, memerintah dan menumpuk keuntungan, dan mempunyai kendali bukan saja pada kondisi kehidupannya tapi juga kehidupan kelas yang ditindasnya; proletar—menjadi kelas yang dipisahkan dari penguasaan kolektif atas alat produksi, diperintah dan dihisap kemampuan kerjanya, dan tidak mampu mengendalikan keseluruhan kondisi-kondisi hidupnya. Beginilah borjuasi memancang kepentingan yang berbeda dengan proletar: borjuis ingin mempertahankan kepemilikan pribadi terhadap alat produksi; proletar mau menghapuskan kepemilikan pribadi dan menggantinya dengan kepemilikan bersama terhadap alat produksi. Hanya kepentingan-kepentingan nasional yang dikhotbahkan kelas borjuis selalu mengaburkan kedua kepentingan kelas yang berbeda itu. Pamflet Melawan Nasionalisme (2009) menjelaskannya begitu rupa:

“Kepentingan nasional hanyalah kepentingan modal … kepentingan para pemilik masyarakat, yang pada gilirannya hanya dapat mengungkapkan kebutuhan fundamental dari modal—mengakumulasi atau mati…. Kaum kapitalis memiliki negara hukum, pengadilan, dan penjara [serta seluruh pasukan pengaman dan tempurnya]. Kami [kaum terhisap dan tertindas] hanya memiliki satu sama lain. Sendirian kita bisa mencapai sangat sedikit, tetapi bersama-sama kita dapat menyebabkan gangguan pada fungsi kapitalisme sehari-hari, senjata yang ampuh. Tentu saja, perjuangan kelas jarang merupakan hal-hal yang murni dan tidak ternoda, dan mereka dapat dilapisi dengan kefanatikan dan kepentingan faksi dalam berbagai jenis…. Kelas penguasa sangat menyadari masalah ini, dan sadar dalam bertindak untuk kepentingan mereka. Solidaritas adalah satu-satunya hal yang dapat kita pegang di atas kepala mereka, dan karena alasan itu negara sangat berhati-hati agar kita bertindak melawan kepentingan kita sendiri. Nasionalisme adalah salah satu senjata terbesar mereka dalam hal ini, dan akibatnya memiliki tujuan sejarah yang penting. Itu membariskan kita di belakang musuh kita, dan menuntut kita mengabaikan kepentingan kita sendiri sebagai bagian kelas pekerja untuk menghormati kepentingan bangsa. Ini mengarah pada domestikasi kelas pekerja, mengarahkan orang-orang kelas pekerja untuk mengidentifikasi diri mereka sendiri di dalam dan melalui bangsa dan untuk melihat solusi atas masalah yang mereka hadapi dalam kaitannya dengan itu.”

Tenggelam dalam kepentingan nasional borjuis itulah yang membuat rakyat-bangsa ini tampil sebagai penindas massa-bangsa lainnya. Dimana bangsa yang dulunya meninggikan harkat-harkat kemanusiaan dan imajinasi kemerdekaan, kini merosot sebagai spesies mengerikan yang mengandrungi kekayaan tanah jajahan. Kalau dulu kita mengusung ‘Merdeka atau Mati’ untuk melepaskan diri dari kolonialisme Belanda, sekarang justru diusunglah ‘NKRI Harga Mati’ sebagai slogan naif dalam menyengkram West Papua memakai cara apapun—termasuk kekerasan, pembunuhan dan pembantaian. Hanya penindasan bangsa lain ini diselubungi doktrin kebangsaan. Mula-mula: dengan mematut doktrin ‘NKRI Harga Mati’, maka Deklarasi Kemerdekaan Bangsa Papua (1 Desember 1961) direcoki Operasi Trikora (19 Desember 1961). Percaya pada pidato penguasa sungguh berhasil membuat bangsa ini tertipu. Buaian kepentingan nasional akan keutuhan dan persatuan yang dijelaskan Soekarno di alun-alun Yogyakarta mendekap banyak orang pada keyakinan: kalau West Papua adalah bagian dari daerah kekuasaan kerajaan maupun kesultanan yang pernah berdiri di Nusantara, hingga diklaim-klaim pula masuk dalam wilayah administratif Pemerintah Hindia-Belanda. Padahal sejarah membuktikannya tidak begitu. Dalam pelbagai lembaran historis ternyata: (1) kerajaan dan kesultanan beringsut ke bumi Cendrawasih hanya untuk singgah dan berdagang, bukan dikuasai secara politik dan (2) West Papua tak pernah diatur oleh Pemerintah Hindia-Belanda, melainkan secara langsung menjadi wilayah admnistratif Pemerintah Kolonial Belanda.

Kini kebohongan dan banalitas negara terus berjalan. Bangsa ini pun dibawanya dalam tikungan sejarah paling pandir, gelap dan mengerikan. Dengan berbohong penguasa merawat sentimen kebangsaan Indonesia dalam kubangan bacin. Ultra-nasionalisme—fasisme, militerisme, rasisme yang disuntikan melalui doktrin NKRI Harga Mati membuat lapisan massa terbelakang menyahkan kejahatan kemanusiaan secara diam-diam. Itulah mengapa begitu banyak pejuang pembebasan tanah jajahan bukan saja tidak didukung, tapi bahkan dicercah dengan stigma: kelompok pengacau kemananan. Bahkan ketika mulai tumbuh kesadaran kaum muda Indonesia untuk memancang gerakan solidaritas kepada bangsa West Papua, mudah pula mayoritas bangsa kita menilainya sebagai tindakan penghianatan. Mereka sepertinya telah terbutakan oleh hegemoni kekuasaan, hingga tidak mau mengerti bahwa negara, rezim, pemerintah dan kebijakannya sedang melancarkan penjajahan. Perangkat-perangkat kekuasaan telah berhasil mengendalikan pikiran dan moralitas mereka. Kalau Gramsci menyebutnya sebentuk kekuasaan hegemonik; Bourdiau mengistilahkannya sebagai doxa: ‘sudut pandang penguasa atau kelompok dominan yang menyatakan diri dan memberlakukan diri sebagai sudut pandang universal’. Makanya cara mereka mendekati persoalan kebangsaan West Papua itu seperti pandangan borjuis: dengan membangun infrastruktur dan memperpanjang Otsus, maka permasalahan di Papua dapat diselesaikan. Itu makanya setiap operasi militer di sana tidak dipandang sebagai kerja-kerja kekerasan, melainkan menjamin stabilitas untuk pembangunan. Sementara pengadaan jalan raya, jembatan, dan perusahaan tak dianggap membawa misi perampokan sumber daya alam tapi kesejahteraan. Dengan memakai kacamata kelompok dominan dalam memandang pembangunan Papua maka bangsa ini gagal melihat, mendengarkan, dan merasakan aspirasi-aspirasi fundamental di tanah jajahan kelas penguasanya. Itulah mengapa sulit sekali kita menerima kegagalan Otsus Papua, apalagi membela HMNS bagi Bangsa West Papua.

Lapisan massa terbelakang sepertinya lebih percaya pada penguasa Indonesia dengan seluruh perangkatnya, daripada kepada perjuangan pembebasan nasional West Papua dengan segala aspirasi dalam gerakannya. Terlalu lama meneguk berita-berita dari media-media, buzzer dan influencer negara—telah menyeret kita dalam kenaifan yang menggila hingga mau-mau saja mendukung atau mendiamkan penjajahan di sana. Tetapi bila tidak sudi menjadi bagian dari spesies yang membiarkan atau menyahkan eksploitasi dan penindasan kelas penguasa, maka kita harus menerbitkan solidaritas untuk Bangsa West Papua. Sudah waktunya kita menentang cara pandang para penindas, terutama yang menganggap persoalan Papua dapat dituntutaskan dengan menambah deras pembangunan melalui kebijakan pemekaran DOB dan Otsus-nya yang berjilid-jilid itu. Pemekaran daerah baru dan otonomi khusus soalnya punya cacat bawaan: dibuat dengan tidak mendapat persetujuan dari rakyat-bangsa West Papua, melainkan dipaksakan oleh elit-elit di Jakarta. Dihadirkannya kebijakan ini memang bermotif keji: agar bangsa tertindas menahan keinginan untuk menentukan nasibnya sendiri. Menjelang kelahirannya, siapa-siapa yang menolak Otsus tapi memilih referendum atau akan dipungkas lewat kebuasan pasukan bersenjata. Kala itu Theys Eluway menjadi korbannya: dibunuh karena tidak bersepakat dengan Otsus dan berusaha menggalang dukungan untuk terpenuhinya HMNS bagi bangsanya. Tetapi kekuasan melumpuhkan gerakannya dengan menanggalkan nyawanya. Kelak, setelah Otsus diterapkan maka jumlah korban mulai menjulang dan sampai sekarang tiada diketahui data pastinya.

Hanya semua pembunuhan itu berkait dengan pembangunan yang sedang digencarkan dengan memaksakan otonomi dan pemekaran: melaluinya pemerintah mulai membangun apa saja secara intens. Setiap pembangunannya melulu memberi pekerjaan besar kepada TNI-Polri, terutama dalam menjaga stabilitas yang menunjang kegiatan bisnis. Inilah makanya setelah Otsus disahkan, aparat mulai dikirim secara eksesif ke sana atas permintaan PT FI. Hasil investigasi Tempo: sekitar 3000-4000 personil TNI-Polri dikerahkan untuk mengamankan area perusahaa ini dengan bayaran 4,7 juta dolar AS (2001) dsn 5,6 juta dolar AS (2002). Otsus memberi ruang politik bagi priyayi Papua dan gagal membela kepentingan kaum kecil, lemah, dan miskin di tanah Papua. Kebijakan ini soalnya: secara ekonomi tidak berpihak kepada massa-rakyat, melainkan mengutamakan pembangunan pemerintah bersama pemodal saja. Inilah sebabnya: Otsus gagal mewujudkan kesejahteraan rakyat, namun berhasil membuka kran mengalirnya TNI-Polri ke Bumi Cendrawasih hingga mengonggokan kasus kejahatan kemanusiaan, mengawal perampokan kekayaan alam, dan menumpuk-numpuk laba kelas borjuis semata. Di bawah lindungan pasukan bersenjata maka kegiatan produksi dan sirkulasi kapital dipertahankan dengan kejam. Operasi militer menebar teror dan intimidasi secara tak karuan. Sampai Oktober 2022, pemaksaan Otsus jilid II dan pemekaran DOB bukan saja menambah jumlah OAP yang dibunuh, diperkosa, diculik dan dihilangkan paksa, ditangkap dan ditahan, tapi bahkan membuat beribu-ribu penduduk mengalami teror-intimidasi, diusir dan mengungsi dari kampung halaman.

Di bawah penindasan nasional yang menempatkan West Papua sebagai tanah jajahan dan menyulap OAP menjadi bangsa tertindas inilah mengapa HMNS diusung sebagai solusi demokratis. Mengerti pula dengan jalannya penghisapan dan kekerasan itulah kaum Marxis dan proletariat harus mendukung perjuangan pembebasan nasional West Papua secara tegas. Hanya dukungan kami bukan untuk melayani nasionalisme borjuis, melainkan internasionalisme proletariat dan revolusi sosialis dunia. Begitulah mendukung hak bangsa menentukan nasib sendiri bukan berarti menyangga nasionalismenya, melainkan mendorong maju unsur-unsur demokratis dalam perjuangan pembebasan bangsa tertindas ke arah politik revolusioner. Maka sikap kami mengenai referendum adalah dengan melawan penindasan nasionalnya dan mempropagandakan Marxisme sebagai senjata ilmiahnya. Artinya, kami harus mensubordinasikan program pembebasan nasional (reforma agraria, kebebasan pers, kebebasan berekpresi dan berserikat, pemilu bebas, parlemen demokratik, negara merdeka, sekularisasi agama dengan negara, dan sebagainya) di bawah kepentingan utama kelas buruh sedunia: penghapusan kepemilikian pribadi terhadap alat produksi sebagai syarat material pembebasan umat manusia dari kungkungan kapitalisme. Berkait tendensi internasional ini John Molyneux menjelaskannya secara lugas dalam Mana Tradisi Marxis yang Sejati? (2015):

“Sifat dasar dari internasionalisme Marxis adalah prioritasnya terhadap kepentingan global kelas buruh dan bukan kepentingan bagian-bagian saja. Hal ini dapat dijelaskan secara lebih konkrit. Seorang buruh revolusioner yang belum meninggalkan kampung halamannya dan tidak dapat berbahasa asing, tetapi melawan pemerintahan nasionalnya di masa perang, ia lebih internasionalis ketimbang seorang profesor berpengalaman yang pernah berkeliling dunia, yang fasih dalam selusin bahasa, mendalami pengetahuan dari berbagai budaya, tetapi di masa perang menyokong pemerintahannya sendiri. Profesor ini hanyalah seorang yang nasionalis….”

Dalam Sosialisme dan Masalah Kebangsaan (2013), Lenin menjelaskan kalau kelas proletar menentang nasionalisme dalam setiap bentuk dan tuntutannya. Sebab ini berkait prinsip Sosialisme Ilmiah: ‘tidak boleh ada hak istimewa (nasional), betapapun kecilnya’. Namun dukungan ‘tanpa syarat’ kaum Marxis dan proletariat terhadap hak bangsa menentukan nasib sendiri itu menyangkut ‘isi demokratik’ umum yang digunakan melawan eksploitasi dan penindasan imperialisme. Begitulah kami mendukung perjuangan pembebasan nasional West Papua bukan untuk melemahkan gerakan rakyat-pekerja, tapi menguatkannya dengan membangun Kepeloporan Revolusioner–Bolshevisme (Partai Sosialis Revolusioner/Partai Massa Buruh Revolusioner)–sebagai organisasi politik tertinggi proletariat–yang dipersiapkan untuk menghadapi pertempuran menentukan (penghabisan)–dan menjamin suksesnya Kediktatoran Proletariat dan berdirinya Negara Buruh. Belajar dari pengalaman perjuangan kelas buruh dalam mendirikan Negara Proletar pertama di dunia ‘Republik Sosialis Uni Soviet’–yang dengan rendah hati menjamin hak demokratik bangsa-bangsa minoritas di Rusia Raya untuk menentukan nasibnya sendiri–, kami mengerti: tidak ada jaminan atas HMNS bagi bangsa West Papua, kecuali proletar Indonesia sudah berkuasa. Koran Revolusioner Edisi 06 menjelaskannya begitu rupa:

“Sesungguhnya jaminan terbaik atas pengakuan hak menentukan nasib sendiri adalah bila buruh Indonesia berkuasa. Negara yang ada hari ini adalah pelayan modal, selama negara ini melayani modal maka selama itu pula mereka [kelas borjuis] akan mencoba merantai Papua, sang angsa emas mereka. Sebaliknya Negara Buruh tidak punya kepentingan mengeksploitasi manusia lain, dan justru punya tugas mulia untuk mengakhiri penindasan manusia atas manusia. Oleh karenanya hanya Negara Buruh yang punya landasan kokoh untuk mengakui hak penentuan nasib sendiri Papua, sampai pemisahan, bila memang demikian hasil referendum kemerdekaan…. [Tetapi] rakyat Papua tidak dapat menunda perjuangan mereka sampai kelas buruh Indonesia berkuasa. Urgensi untuk merealisasikan slogan “buruh berkuasa, rakyat sejahtera” oleh karenanya ada di pundak gerakan buruh Indonesia, ada di pundak kaum buruh sadar kelas. Solidaritas terbaik yang bisa diberikan kelas buruh Indonesia pada perjuangan kemerdekaan Papua adalah bekerja lebih keras dan konsekuen untuk membangun gerakan [organisasi revolusioner: Partai Sosialis Revolusioner/Partai Massa Buruh Revolusioner] yang dapat merebut kekuasan politik dan ekonomi dari kelas penguasa.”

Berdiri di atas internasionalisme proletariat maka pendekatan terhadap perjuangan pembebasan nasional tidak bisa dilakukan dengan motivasi dan metode borjuis yang menjadikan penentuan wilayah kekuasaan sebagai tujuan akhir. Sebab bagi proletariat pembebasan nasional beserta segala tugas-tugas demokratiknya hanyalah merupakan sarana menghilangkan penindasan nasional yang menjadi penghambat ‘penyatuan sukarela’ kelas pekerja dengan seluruh kaum yang tertindas, terhisap dan miskin dalam masyarakat kapitalis untuk menempuh revolusi sosialis dengan membangun Kepemimpinan Proletariat (Partai Sosialis Revolusioner) dan Kekuasaan Buruh (Kediktatoran Proletariat), hingga dapat merencanakan produksi dan meningkatkan kekayaaan material masyarakat, mendirikan republik sosialis dan menyebarkan revolusi sampai menyatukan republik-republik sosialis sedunia ‘secara sukarela’, dan mempercepat pelenyapan negara sampai terwujudnya masyarakat tanpa kelas. Dalam pendirian inilah orientasi internasional menyaratkan dukungan terhadap pembebasan nasional itu harus memprioritaskan kepentingan proletariat. Artinya kita harus mempertahankan kemandirian kelas pekerja dengan mengintervensi perjuangan pembebasan nasional untuk melampaui tujuan-tujuan sosial dan tugas-tugas nasional kelas borjuis. Sebab independensi proletariat cuma dapat dijamin bukan dengan menempuh revolusi di satu negara atau revolusi demokratik, tapi melalui proses revolusi permanen—revolusi sosialis yang dimulai dari skala nasional, berlanjut ke spektrum internasional, dan berakhir di lingkup global. Hanya dengan revolusi macam ini jugalah kita mampu menjamin keberhasilan penggulingan kapitalisme dan membangun masyarakat tanpa kelas. John Molineux menjelaskannya melalui Masa Depan Masyarakat Komunis (2020):

“…tugas penyebaran revolusi ke negara-negara lain menjadi tugas yang sangat penting…. Tugas ini bukan hanya sekadar bentuk tugas internasional, melainkan juga menjadi tugas yang sangat penting untuk menjaga keberhasilan revolusi … perjuangan Negara Buruh tidak mampu bertahan hanya dalam satu negara. Mungkin bisa saja Negara Sosialis menahan gempuran dan perlawanan dari kapitalisme internasional dalam beberapa periode…. Namun, cepat atau lambat, jika revolusi tidak menyebar dan meluas ke negara-negara lain, Negara Sosialis akan hancur. Kapitalisme dunia, yang menjadi kekuatan dominan yang jauh lebih kuat ketimbang Negara Buruh yang terisolasi, akan menghancurkan revolusi dengan intervensi militer, atau ancaman-ancaman yang mirip dengan itu, ditambah dengan tekanan ekonomi yang begitu hebatnya, dan mereka akan memaksa Negara Sosialis bersaing dengan Negara Kapitalis dalam persaingan yang berkarakter kapitalistik, yang, pada gilirannya hanya akan berakhir pada persaingan akumulasi kapital lagi, dan persaingan untuk mengekploitasi tenaga kerja manusia lagi.”

Medan juang ,9 desember 2022

Tulisan ini pertama diterbitkan percikan api dan tulisan ini juga disembahkan oleh kamrad-kamrad Front Muda Revolusioner (FMR) Mataram. 

 

 

Berita Terkait

Top