AMP-KK LOMBOK: SERUAN PEMBACAAN SITUASI UMUM dan KONSOLIDASI AKSI SERENTAK NASIONAL


“Ketakutan kami untuk mengatakan kebenaranlah yang menyebabkan selama bertahun-tahun kita memberikan kekuatan, kesempatan dan ruang kepada para si penindas untuk menindas kita”. (ibu ebadi Iran).

“Kita rakyat dan bangsa Papua Barat tidak meminta keadilan di dalam negara  (NKRI) ini,tetapi kami bangsa West Papua minta adalah pengakuan kemerdekaan bangsa Papua Barat kami”. Musa Tabuni. 

Kami sama-sama mengetahui bahwa beberapa tahun belakangan ini,skalasi pelanggaran Ham dan persoalan Kekaburan, kekacauan dan kehancuran demokrasi di Indonesia mulai meningkat dan memperparah di era reformasi atau di era kepemimpinan Presiden Indonesia Jokowi-Ma’ruf. Kebijakan-kebijakan negara atau pemerintah rezim Presiden Joko Widodo yang  pro kapitalis yang tanpa melihat kebutuhan rakyat terus digencarkan pembuatan peraturan dan uu yang tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat Indonesia misalnya uu ITE, uu Minerba, uu Omnibus Law dan RUU KUHP yang berbahaya bagi kelangsungan hidup rakyat dan ruang gerak masyarakat terancam. 

Kasus pelanggaran Ham di Indonesia terus tumbuh dan berkembang merajalela dimana-mana yang melakukan kejahatan pelanggaran HAM adalah negara Republik Indonesia dibawah pimpinan Jokowi di balik topeng  kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Indonesia maupun Papua Barat adalah presiden Joko Widodo kepala dingin yang  selalu merawat dan mempersuburkan kejahatan pelanggaran HAM itu sendiri. 

Rakyat papua barat  yang menerima praktek kolonialisme Indonesia di Papua, ini yang terus-menerus dan sedang menjalankan oleh presiden Republik Indonesia Joko Widodo ada udang dibalik batu yang bernama infrastruktur, jalan tol,peresmian gedung-gedung iblis yang dibangun oleh rezim terkait dan dilindung kepergian Joko Widodo ke papua malam hari sebagai pencuri dan perampok sumber daya alam papua maupun nyawa rakyat Papua Barat atas nama kepentingan pembangunan, atas nama infrastruktur dan atas nama 10× atau 20 kali Joko Widodo pergi ke Papua.

Beberapa hari kebelakang ini  persoalan di tanah air West Papua tabrak lari,keracunan makanan,minuman, pembunuhan misterius, kriminalisasi, intimidasi, pembunuhan massal, mutilasi manusia papua, perampasan tanah adat, marginalisasi, dan masih banyak lagi pelanggaran Ham terhadap rakyat papua yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Indonesia melalui TNI-Polri yang berwatak teroris yang pernah dan sedang membunuh rakyat west papua dari tahun ke-tahun dan dari presiden ke presiden. Tiga operasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Indonesia yaitu, 1).operasi terhadap TPNPB-OPM adalah militerisme Indonesia.2).Operasi terhadap rakyat Papua adalah intelijen, BIN BAIS dan sejenisnya yang difasilitasi oleh pemerintah kolonial Indonesia untuk memusnahkan rakyat sipil papua.3).operasi Terhadap elit lokal papua adalah langsung turun tangan oleh penguasa kolonial indonesia dengan dalih korupsi uang dan sejenisnya. 

Prof.Dr. Junus Aditjondro mengatakan bahwa atas dasar apa yang Indonesian mengklaim bangsa west Papua adalah bagian dari wilayah negara Indonesia? saya pikir tidak ada dasar hukum Indonesia untuk mengklaim wilayah Papua Barat adalah bagian dari wilayah Negara Republik Indonesia (Junus). sementara Prof.Dr.Magnis Suseno bahwa Papua adalah luka busuk di dalam sejarah peradaban Indonesia,kami akan memalukan oleh bangsa beradab sebagai bangsa biadab karena itu kesalahan kami sendiri. Mutilasi rakyat west papua seperti binatang atau hewan yang lakukan oleh kolonialisme indonesia melalui TNI-Polri misalnya Mutilasi Empat Warga Sipil Nduga di timika Arnold Lokbere, Irian Nirigi, Lemaniol Nirigi, dan atis Tini yang dilakukan oleh TNI-Polri di timika papua pada 22 Agustus 2022 lalu. Pembunuhan terhadap  pdt orang-orang Papua oleh militerisme indonesia yang tidak manusiawi adalah pdt Gemin Nirigi di Mapenduma Kabupaten nduga tahun 2019 lalu tubuh dibakar dengan minyak tanah. Pdt Yeremia Zanambani dibunuh oleh militer Indonesian di hitalipa Kabupaten Intan Jaya Papua tahun 2020.dan Pdt-pdt Papua lain dibantai dan dibunuh oleh militerisme Indonesia.

 beberapa catatan terakhir dari tahun 2022-2023 Pelanggaran Ham terus terjadi.  

01 September 2022, Filep Hendrik Karma Mati misterius jenazahnya ditemukan di perairan Jayapura, rakyat Papua meminta untuk bentuk tim independen untuk melakukan investigasi lebih dalam tetapi hingga saat ini masih belum jelas atas kasus pembunuhan misterius tersebut. 

Wamena berdara 23 februari 2023, bermula dari penculikan anak di daerah wamena kemudian pelakunya  dilindungi oleh pihak kepolisian akibatnya demonstrasi massa terjadi untuk meminta keadilan namun Pihak kepolisian mengeluarkan tembakan kepada 12 orang warga sipil meninggal dunia dan 23 warga sipil luka-luka akibat daripada penembakan brutal militerisme Indonesia. 

Selanjutnya pembunuhan di Dogiyai tahun 2023, penembakan terhadap Warga sipil atas nama Yulianus Tebai oleh kepolisian di Dogiyai Papua, menimbulkan kemarahan terhadap warga sipil di dogiyai. Permasalahan yang sama juga  sebelum-sebelumnya, kasus di Oneibo yang mengakibatkan beberapa warga sipil meninggal dunia,(Baca, Jubi).

Pembunuhan warga Sipil di Mappi Tahun 2022. ini Terjadi terhadap dua (2)  warga sipil oleh pihak aparat negara Tni/Polri yang bertugas di Mappi.

Penembakan terhadap warga sipil dan Mutilasi di Puncak Papua,sinak, atina murib di mutilasi dan beberapa warga sipil lainnya meninggal dunia pada 03 Maret 2023. penembakan tersebut dilakukan oleh tni- polri Kolonial indonesia yang merajalela di atas tanah Papua Barat. 

Selain itu penangkapan, penahanan, intimidasi, kriminalisasi, rasisme, represif, pembungkaman ruang demokrasi, teror dan pembunuhan karakter berpikir mahasiswa papua sangat masif yang dilakukan oleh birokrasi kampus yang ada di Indonesia maupun tanah air west papua. Misalnya rektor universitas mataram pernah menangkap mahasiswa papua dan solidaritas Indonesia di Universitas Mataram pada tanggal 13-14 november 2022 di Universitas Mataram. Penangkapan Victor Yeimo adalah korban rasisme namun kolonialisme Indonesia menangkap Victor Yeimo dan dipenjarakan dan rakyat west papua lain yang ditangkap sewenang-wenang oleh kolonialisme Indonesia sangat masif. 

Banyak sekali rentetan sejarah berdarah yang terus terjadi, tercatat sejarah panjang darah bahwa pada 1 desember 1961 rakyat Papua Barat mengibarkan bendera Bintang Kejora dan mendeklarasikan kemerdekaan bangsa West Papua. Mendengar itu muncul reaksi Soekarno dan Soeharto lalu mencetuskan operasi trikora 19 desember 1961 di alun-alun Yogyakarta dengan mencetuskan tiga Point Yakni Negara boneka Papua Barat buatan Belanda, kibarkan sang merah putih di seluruh tanah Irian Barat, dan mobilisasi umum merebut Irian Barat.

Operasi militer kian masif diera orde baru. peristiwa paling pahit dirasakan rakyat Papua terjadi di tahun 1974-1975 yakni pembunuhan massal di Biak, dengan jumlah korban yang diketahui sebanyak 207 orang dan masih banyak lagi yang belum sempat di data secara mendetail. kemudian di tahun 1977 di Wilayah Wamena, terutama lembah baliem dengan korban diperkirakan hampir 3000 jiwa dari suku Dani. Tak hanya itu, ada banyak Rakyat Wamena di bom ditembak dan bahkan diperkosa secara biadab oleh militer Indonesia. masih di tahun yang sama menjelang pemilu 1977-1978, TNI AD dan TNI AU membombardir daerah selatan Jayapura (perbatasan) diperkirakan 1.605 orang dari OPM dan penduduk wilayah itu tewas.

Terhitung dari tahun 2018 pelanggaran ham dari pengungsian besaran besaran terus terjadi, negara hanya mengirimkan militer tni-polri ke papua, Pendropan militer dari Jawa, Makassar, Bali dan beberapa daerah lainnya sangat gencar dilakukan sedangkan rakyat Papua sedang trauma karena kehadiran militer yang sangat masif di Papua. Hari-hari ini operasi militer kolonial Indonesia diatas tanah west papua yang terutama Ndugama, Puncak Jaya, Intan Jaya, Yahukimo dan beberapa daerah lainnya operasi militer Indonesia yang membahayakan nyawa rakyat west papua. selain itu,pembungkaman ruang demokrasi,penangkapan, kriminalisasi, rasisme dan fasisme yang masih dipelihara dan diterapkan oleh dunia pendidikan di Indonesia terhadap mahasiswa Papua. 

Maka dari Itu, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Lombok mengadakan “PEMBACAAN SITUASI UMUM dan KONSOLIDASI AKSI SERENTAK NASIONAL ” oleh karena itu,kami mengundang seluruh elemen gerakan,mahasiswa papua 7 wilayah adat yang ada di kota Mataram, solidaritas Indonesia, Pro Demokrasi dan HAM ikut  terlibat dalam kegiatan tersebut yang akan di dilaksanakan pada:

Hari/Tgl : kamis, 23 Maret 2023

Waktu : 15.30-Papua Merdeka 

Tempat : Universitas Mataram 

Demikian,Seruan PEMBACAAN SITUASI UMUM dan KONSOLIDASI AKSI SERENTAK NASIONAL ini,kami buat dan kami sampaikan kepada kawan-kawan sekalian dalam medan juang yang ada di tanah air west papua, yang ada di kolonial Indonesia dan yang ada di luar negeri.atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih banyak!.

Salam pembebasan nasional Papua Barat!!

Medan juang,22 maret 2023

Panjang umur hal-hal baik!

Panjang umur perjuangan pembebasan nasional Papua Barat!.

 

Berita Terkait

Top