AMP-KK Lombok: Laporan Hasil Diskusi 61 Tahun New York Agreement Ilegal, 4 Tahun Rasisme dan Pernyataan Sikap Kepada Rezim Jokowi-Ma’ruf


Doc,Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Lombok, 15 Agustus 2023

Salam Pembebasan Nasional Bangsa West Papua!

Amolongo, Nimao, Koyao, Koha, Kinaonak, Nare, Yepmum, Dormum, Tabea Mufa, Walak,FoiMoi, Wainambe, Nayaklak
Waa…waa…waa…waa…waa…waa..waa..waa..waa..waaa!

Dengan Tema : “61 tahun new York Agreement ilegal, 4 tahun rasisme dan berikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat sebagai solusi demokratis untuk mengakhiri kejahatan kolonialisme Indonesia”.

Hak atas dasar perjuangan Rakyat Papua Barat dan penentuan nasib sendiri adalah bagian dari kemenangan rakyat Papua Barat. Sejak 1 Desember 1961, Papua Barat adalah kebangsaan secara konstitusional yang dimenangkan oleh rakyat Papua Barat sendiri. Namun, ketika tepat pada 19 Desember 1961, lahirlah Tri Komando Rakyat [TRIKORA] dengan tuntutan untuk mengklaim hak kemenangan kebangsaan Papua Barat dan lahirnya perjanjian-perjanjian yang diatur sepihak mengenai status Papua Barat. Perjanjian tersebut dilakukan oleh Belanda, Amerika Serikat, dan Indonesia serta PBB tanpa keterlibatan rakyat Papua Barat sendiri.

Salah satu perjanjiannya adalah penandatanganan Perjanjian New York (New York Agreement) antara Belanda, Indonesia, dan Amerika Serikat sebagai penengah terkait sengketa wilayah West New Guinea (Papua Barat) pada tanggal 15 Agustus 1962, yang dilakukan tanpa keterlibatan satu pun wakil dari rakyat Papua Barat. Padahal perjanjian itu berkaitan dengan keberlangsungan hidup rakyat Papua Barat sebagai bangsa yang telah Merdeka.

Perjanjian ini mengatur masa depan wilayah Papua Barat yang terdiri dari 29 Pasal yang mengatur 3 macam hal, dimana pasal 14-21 mengatur tentang Penentuan Nasib Sendiri (Self Determination) yang didasarkan pada praktek hukum Internasional, yaitu satu orang satu suara (One Man One Vote). Pasal 12 dan 13 mengatur transfer administrasi dari Badan Pemerintahan Sementara PBB (UNTEA) kepada Indonesia.

Setelah transfer administrasi atau aneksasi yang dilakukan pada 1 Mei 1963 atas Papua Barat, Indonesia mendapat tanggung jawab untuk mempersiapkan pelaksanaan penentuan nasib sendiri dan pembangunan di Papua selama 25 tahun.Namun ternyata, Indonesia tidak menjalankan kesepakatan sesuai dalam Perjanjian New York. Indonesia malah melakukan pengkondisian wilayah melalui berbagai operasi militer dan penumpasan gerakan kemerdekaan rakyat Papua Barat.

Dengan itu, sebelum proses penentuan nasib dilakukan pada tahun 1969 PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat), tepat 7 April 1967, Freeport, perusahaan pertambangan milik negara imperialis Amerika Serikat telah menandatangani Kontrak Karya Pertamanya dengan pemerintah Indonesia secara ilegal.

Klaim atas wilayah Papua Barat sudah dilakukan oleh kolonial Indonesia dengan kontrak pertama Freeport dua tahun sebelum PEPERA. Sehingga dari 809.337 rakyat Papua Barat yang memiliki hak suara, hanya 1025 orang yang sebelumnya sudah dikarantina dan cuma 175 orang yang memberikan pendapat. Secara sistematis, Kolonial Indonesia melakukan dua musyawarah yang tidak memiliki ketentuan hukum Internasional, yang mana harus “Satu orang satu suara” (One Man One Vote), yang telah diatur juga dalam New York Agreement secara hukum Internasional. Musyawarah untuk Mufakat melegitimasi Indonesia untuk melaksanakan PEPERA yang tidak demokratis, penuh teror, intimidasi dan manipulasi serta adanya pelanggaran HAM berat selama PEPERA berlangsung adalah bentuk tidak demokratisnya Indonesia. Sehingga, hasil manipulasi kolonial Indonesia atas Papua Barat sudah diatur dalam Resolusi PBB No. 2504 (XXIV) pada November 1969, dengan alasan kolonial Indonesia telah merebut dan merekayasa hasil PEPERA yang tidak demokratis dalam resolusi yang ilegal.

61 tahun telah berlalu sejak penandatanganan New York Agreement. Situasi hari ini semakin Parah dengan berbagai macam regulasi yang pro borjuis dan kapitalis yang disahkan dalam beberapa tahun terakhir. Seperti Omnibus Law, Minerba, ITE, KUHP, & Otsus Jilid II beserta DOB yang semakin mencekik kehidupan masyarakat Indonesia secara umum dan rakyat papua secara khusus. Implementasi dari berbagai macam regulasi ini maka pembungkaman ruang demokrasi semakin massif terjadi, kriminalisasi dan penangkapan terhadap masyarakat maupun aktivis dan pembela HAM, Eksploitasi sumberdaya alam secara masif dan berkelanjutan tanpa memperdulikan nasib masa depan masyarakat, pengiriman dan operasi militer yang terus dilakukan ke papua guna mengamankan segala kepentingan Negara kolonial Indonesia dan tuannya kapitalis.

Keadaan dari manipulasi sejarah gerakan Rakyat Papua Barat dan Masifnya penjajahan oleh Kolonial Indonesia masih terus berlangsung dan semakin kritis hingga hari ini, dengan rakyat papua sebagai korbannya. Hanya dengan Penentuan Nasib Sendiri rakyat bangsa papua barat dapat terlepas dari segala belenggu penindasan.

Diskusi AMP-KK Lombok telah mulai pukul 16.30 Wita di Universitas Mataram diskusi publik ini bukakan oleh Kamrad Ibhas selaku moderator dengan menyatakan bahwa pada hari ini tanggal 15 Agustus 2023 merupakan hari perjanjian New York Agreement dan hari Rasisme Indonesia terhadap rakyat dan bangsa west Papua yang terjadi pada tanggal 15-19 Agustus 2019 di Surabaya, Malang, Makassar dan sekitarnya. Itu merupakan bukti nyata watak kolonial yang merendahkan harkat dan martabat bangsa Papua Barat dengan sebutan Monyet Papua. Selain rasisme juga terjadi pada mahasiswa Papua yang bernama Obby Kogoya di Yogyakarta tahun 2016 akan tetapi negara membiarkan kejahatan rasisme tersebut.

Selanjutnya moderator memberikan kesempatan kepada kamrad Nyamuk Karunggu untuk menyampaikan materi atau pandangan terkait dengan perjanjian New York Agreement ilegal, persoalan rasisme dan persoalan kebangsaan Papua Barat. Maka mula-mula Nyamuk menyatakan bahwa “Kolonialisme Indonesia, militerisme Indonesia dan kapitalisme global merupakan satu kesatuan yang melahirkan anak haram yang bernama Rasisme”. Dr.Socratez Sofyan Yoman. Oleh karena itu, praktek dan kebijakan Indonesia terhadap rakyat dan bangsa west Papua mulai dari operasi tri Komando Rakyat (Trikora) di alun-alun Yogyakarta utara 19 Desember 1961 yang dikumandangkan oleh Soekarno bahwa bubarkan negara boneka Papua buatan kolonial Belanda.Kibarkan sang merah putih di Irian Barat dan Bersiaplah mobilisasi umum dan guna mempertahankan tanah air Indonesia.

Tindakan Soekarno melakukan tindakan kriminal dan tindakan makar terhadap bangsa west Papua karena Soekarno telah mengakui kemerdekaan bangsa West Papua dengan sebutan sebuah Negara yang harus dibubarkan dalam pernyataan (1) diatas. Tindakan ilegal lain yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Indonesia antara lain adalah perjanjian Roma agreement pada 30 September 1962,aneksasi bangsa West Papua kedalam NKRI dengan kekerasan negara yang terjadi pada tanggal 1 Mei 1963,perjanjian kontrak karya PT. Freeport McMoran di Papua Barat sebelum rakyat Papua Barat memilih Indonesia atau menentukan nasib sendiri sebagaimana yang diatur dalam new York Agreement dalam Pasal 14-22 tentang hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat. Selanjutnya penentuan pendapat rakyat (PEPERA) 1969 yang tidak demokratis dan cacat hukum internasional itu dibuktikan dengan jumlah penduduk rakyat Papua Barat lebih 800.000 orang namun yang dipilih oleh ABRI pada waktu itu hanya 10.25 orang yang terlibat dalam PEPERA dengan penuh teror, intimidasi dan ancaman dari pihak pemerintah Indonesia.

Dampak daripada kepalsuan sejarah, kepalsuan perjanjian dan kepalsuan ideologi akan melahirkan persoalan kemanusiaan di atas bangsa Papua Barat mulai dari tahun 1960-an sampai sekarang merupakan kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang. Uu Otsus, UP4B dan DOB merupakan upaya kolonial Indonesia untuk melanggengkan kedudukan dan kecaplokan kolonial Indonesia di atas bangsa West Papua. Persis apa yang terjadi di negara Timor leste, Kosovo, Skotlandia dan Catalonia namun keempat negara tersebut menentukan masa depan mereka sendiri melalui mekanisme hukum internasional yaitu jalur Referendum sehingga bangsa Papua Barat punya harapan besar untuk menentukan nasib sendiri melalui mekanisme hukum internasional.

Selanjutnya kamrad Naldo menyatakan bahwa Rasisme Indonesia terhadap rakyat dan bangsa west Papua merupakan secara sistematis, terstruktur serta kolektif yang diatur sedemikian rupa: bagaimana yang terjadi rasisme terhadap mahasiswa Papua di dunia pendidikan yang di praktekan oleh birokrasi kampus maupun mahasiswa awam di Indonesia.Misalnya Birokrasi kampus Universitas Mataram yang terus dan sedang praktekan kriminalisasi rasial, represif, intimidasi, teror dan penangkapan terhadap mahasiswa Papua itu terbukti dan fakta adanya. Oleh karena itu, Rasisme ini terus dan sedang melahirkan benih-benih kebencian dan kebencian akan melahirkan konflik karena tindakan Rasisme tersebut.

Selanjutnya kamrad Romedly Mahasiswa HI Universitas Mataram menyampaikan dan menjelaskan ada tiga (3) unsur legitimasi terhadap mahasiswa Papua yaitu legitimasi Agama, legitimasi keamanan dan legitimasi pendidikan. Legitimasi Agama merupakan doktrin yang dipraktekkan oleh agamawan dengan menyatakan kita harus menghormati pemerintah Indonesia karena pemerintah merupakan wakil Allah adalah doktrin yang sangat fatal terhadap kawan-kawan mahasiswa Papua agar kawan-kawan mahasiswa Papua tidak peka pada kejahatan kemanusiaan, melawan kejahatan kolonialisme Indonesia, kejahatan kriminalisasi rasial dan kejahatan pembunuhan terhadap rakyat Papua Barat merupakan bertentangan dengan ajaran agama yang mengajarkan hal-hal kebaikan dan kebenaran. Contohnya Yesus Kristus adalah seorang revolusioner dan seorang Guru kemanusiaan, keadilan dan seorang Guru pembebasan umat dan bangsa tertindas atau terjajah.

Kedua adalah legitimasi Pendidikan misalnya negara maupun birokrasi kampus melarang mahasiswa Papua untuk berkumpul, berekspresi, berserikat,berdiskusi soal kemerdekaan bangsa West Papua, melarang berpikir kritis dan sebagainya merupakan kejahatan legitimasi pendidikan Indonesia terhadap kawan-kawan mahasiswa Papua agar kawan-kawan mahasiswa Papua tetap bodoh dan pengecut. Lebih fatal lagi adalah birokrasi kampus melarang mahasiswa Papua untuk membicarakan persoalan kemanusiaan dengan alasan mahasiswa Papua di biaya oleh negara itu adalah kesalahan berpikir negara dan birokrasi kampus karena dulu pemerintah kolonial Belanda juga membiayai Tan Malaka dan Hatta tapi mereka tetap membicarakan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Ketiga adalah legitimasi Keamanan merupakan operasi intelijen terhadap mahasiswa Papua maupun rakyat sipil di Papua dan operasi militer Indonesia terhadap rakyat Papua Barat mulai dari tahun 1960-an sampai sekarang merupakan legitimasi negara kolonialisme Indonesia untuk membunuh,memperkosa dan menghabiskan rakyat Papua Barat misalnya operasi koteka 1977 merupakan operasi pemusnahan nilai-nilai budaya orang asli Papua.

Oleh karena itu, kawan-kawan mahasiswa Papua jangan pernah takut dan tunduk pada negara kolonialisme Indonesia dan birokrasi kampus akan tetapi kawan-kawan mahasiswa Papua punya kewajiban dan tugas untuk membicarakan persoalan kemanusiaan, persoalan ketidakadilan, persoalan kemerdekaan bangsa West Papua dimana saja entah itu di kelas, di kampus, di gereja dan dimanapun kawan-kawan berada itulah tugas moral dari kawan-kawan sekalian sebagai mahasiswa Papua yang punya tanah dan bangsa Papua Barat.

Maka, dalam rangka peringatan 61 Tahun Perjanjian New York (New York Agreement) yang Ilegal dan 4 Tahun Rasisme Indonesia terhadap rakyat dan bangsa west Papua oleh karena itu, kami Aliansi Mahasiswa Papua (AMP ) Komite Kota Lombok menyatakan sikap kami kepada Rezim Jokowi-Ma’ruf, Belanda, Amerika Serikat dan PBB untuk segera bahwa:

1.Memberikan Kebebasan dan Hak Menentukan Nasib Sendiri sebagai Solusi Demokratis bagi Rakyat West Papua.

2.Mengakui bahwa New York Agreement 15 Agustus 1962 merupakan kesepakatan yang tidak sah secara yuridis maupun moral tanpa keterlibatan wakil satu pun Rakyat Papua Barat.

3.Tarik Militer (TNI-Polri) Organik dan Non-Organik dari Seluruh Tanah Papua Barat.
Tutup Freeport, BP, LNG Tangguh, MNC, MIFEE, dan seluruh perusahaan asing lainnya, yang merupakan dalang kejahatan kemanusiaan di atas Tanah Papua Barat.

4.PBB harus bertanggung jawab serta terlibat aktif secara adil dan demokratis dalam proses penentuan nasib sendiri, pelurusan sejarah, dan pelanggaran HAM yang terjadi terhadap bangsa West Papua.

5.Buka Ruang Demokrasi seluas-luasnya dan berikan Kebebasan bagi Jurnalis Nasional, Internasional meliput dan mengakses informasi di Papua Barat.

6.Cabut dan Tolak Otsus Jilid II, DOB, Omnibus Law, KUHP, ITE, Minerba, dan seluruh regulasi produk Kolonial Indonesia di west Papua.

7.Birokrasi kampus Universitas Mataram berhentikan kriminalisasi, intimidasi ancaman menyakut-nyakuti mahasiswa Papua di Universitas Mataram.

8.Birokrasi kampus Universitas stop! Kerja sama dengan Polda NTB untuk kriminalisasi rasial dan intimidasi mahasiswa Papua.

9.Birokrasi kampus Universitas Mataram dan security kampus universitas Mataram hentikan foto mahasiswa Papua ketika keluar masuk di kampus unram.

10.Birokrasi Unram berhentikan membangun narasi buruk mahasiswa cinta pada NKRI dan sebagainya.

11.Birokrasi Unram stop! Mahasiswa Papua memaksa suruh NKRI harga mati, hafal pancasila dan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang merupakan lagu penjajah bangsa Papua Barat dan membunuh orang tua kami di Papua Barat.

Demikian pernyataan sikap ini dibuat, atas dukungan, partisipasi, kerjasama dan solidaritas dari semua pihak, kami ucapkan banyak terima kasih!.

Medan juang,15 Agustus 2023

Panjang umur hal-hal baik!

Panjang umur perjuangan pembebasan nasional Papua Barat

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Lombok

Doc:

Berita Terkait

Top