AMP KK Lombok Bertanya Kepada Gerakan Mahasiswa Universitas Mataram Apa Bedanya Dengan Watak Birokrasi Unram?? 


 

Dunia penuh dengan ketidakadilan, dan mereka yang memperoleh keuntungan dari ketidakadilan itu juga berwenang memberikan ganjaran dan hukuman. Ganjaran di dapatkan oleh mereka yang bisa menemukan dalih-dalih yang pintar untuk mendukung ketidakadilan, dan hukuman didapatkan oleh mereka yang mencoba menghilangkan ketidakadilan tersebut. (Bertrand Russell).

Rasisme adalah bentuk penindasan yang menghambat kemajuan pendidikan, kemerdekaan bangsa dan kesetaraan umat manusia (Angela Davis).

Ketika menyaksikan kejahatan kemanusiaan tapi mendiamkan adalah setan membisu, (Rasulullah saw).

Setiap orang  punya hak untuk menyampaikan pendapat dimuka umum secara lisan maupun tulisan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.karena setiap orang memiliki legalitas hukumnya masing-masing yaitu payung hukum negara Republik Indonesia UUD 1945 dalam Pasal 28E ayat (3) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat dimuka umum.

Setiap orang punya hak untuk menyampaikan pendapat dimuka umum juga telah mengatur dalam uu no.9 tahun 1998  tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum,uu no. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia serta UUD 1945 Pasal 28a-28j juga telah mengatur tentang hak asasi manusia seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak dikriminalisasi rasial, hak untuk keselamatan pribadi, hak untuk berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat dimuka umum, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak di budak dan sebagainya. 

Selanjutnya Indonesia telah meratifikasi hukum internasional yang mengatur Hak Asasi Manusia maupun hak Sipil, hak Politik hak Ekonomi, Sosial dan Budaya seperti yang tercantum dalam uu no.12 tahun 2005 tentang hak Sipil dan Politik,uu no.12 tahun 2005 tentang hak Ekonomi Sosial dan Budaya lebih jelas dalam Pasal 1 tentang setiap bangsa berhak untuk menentukan nasibnya sendiri dengan bebas tanpa dibatasi oleh rezimnya

Hak Sipil dalam Pasal 3-19 mengatur mengenai hak untuk hidup dalam kebebasan dan keselamatan diri.bebas dari perbudakan, kriminalisasi rasial, represif, perlakuan keji,tidak manusiawi,merendahkan harkat dan martabat, pengakuan yang sama di hadapan hukum dan hak yang sama didepan hukum.Selanjutnya hak Sipil yang mengatur dalam Pasal 20-21 mengenai hak berserikat, berkumpul, berekspresi bertujuan damai serta melibatkan dalam sebuah perkumpulan,hak berpartisipasi dalam kegiatan dan sebagainya.

 Selanjutnya hak ekonomi sosial dan budaya yang mengatur dalam Pasal 22-28 mengenai hak atas jaminan sosial ekonomi,hak bekerja dengan layak,hak atas pendidikan dan sebagainya. Lebih lanjut dalam deklarasi universal hak asasi manusia (DUHAM) pernyataan sedunia hak asasi manusia tahun 1948 juga telah menjamin mengatur tentang hak kemerdekaan, hak kebebasan berekspresi, hak tidak disiksa, hak tidak di budak, hak tidak kriminalisasi rasial, hak untuk mendapatkan pendidikan gratis dan sebagainya dan pemerintah wajib membiayainya Pasal 31 ayat (1-3) tentang setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan gratis dan pemerintah punya kewajiban untuk membiayainya.

Namun seringkali penguasa kolonial Indonesia, birokrasi kampus dan mahasiswa yang merasa dirinya lebih super Power, merasa dirinya  lebih  hebat dari mahasiswa lain, merasa dirinya lebih pintar dan merasa dirinya lebih tahu persoalan negara maupun lingkungan kampus mereka berlomba-lomba merebut panggung dan mencari eksistensi sehingga mereka kadang merampas hak-hak berekspresi mahasiswa lain atas nama kepentingan umum atas nama keadilan atas nama mahasiswa dan atas nama rakyat. 

Persis apa yang dikatakan oleh Soe Hok Gie bahwa “Kita seolah-olah merayakan demokrasi, tetapi memotong lidah orang-orang yang berani menyatakan pendapat mereka yang merugikan pemerintah”.

gerakan mahasiswa Unram yang bergabung dalam Aliansi Mahasiswa Universitas Mataram Melawan hari-hari ini,seolah-olah merayakan demokrasi, seolah-olah membicarakan kebenaran, keadilan dan tentang kebebasan akademik.seolah-olah membicarakan kejahatan kriminalisasi rasial pembungkaman ruang kebebasan akademik, represif, kejahatan birokrasi kampus lebih-lebih kejahatan rektor Unram yang membahayakan kenyamanan dan keamanan mahasiswa Papua dan mahasiswa Indonesia yang ada di Unram. tapi kenapa para korlap Aliansi Mahasiswa Unram Melawan membatasi dan memotong lidah Mahasiswa Papua yang menentang kejahatan birokrasi kampus?? 

Apakah kawan-kawan tidak melanggar uu no.12 tahun 2012 tentang kebebasan akademik dan otonom kampus? Keadilan macam apa yang kalian perjuangkan kalau kawan-kawan menyembunyikan kejahatan kemanusiaan di dalam dunia pendidikan? Kebenaran macam apa yang kawan-kawan membicarakan kalau kawan-kawan masih sembunyikan fakta-fakta yang ada di unram seperti kriminalisasi rasial, Intelijen polda NTB masuk dalam kampus, penangkapan ilegal dan bahkan rektor Unram juga pernah kriminalisasi, intimidasi dan teror mahasiswa Papua (2022)??.

Seakan-akan mengklaim dirinya mahasiswa Papua adalah bagian dari Indonesia tapi hak-hak demokrasi untuk mahasiswa Papua di rampas, dibatasi, dibungkam apa bedanya dengan watak negara, watak birokrasi kampus yang terus dan sedang membungkam ruang kebebasan akademik untuk mahasiswa Papua, isolasi pikiran-pikiran mahasiswa Papua dan bahkan membunuh karakter kemerdekaan berpikir mahasiswa Papua dibunuh habis-habisan. 

Ataukah benar kata bapak Dr.Socratez Sofyan Yoman” bahwa bangsa penjajah,bangsa penindas dan bangsa pembunuh mereka tidak akan pernah memberikan kesempatan dan ruang kepada kaum tertindas dan lebih jauh lagi bahwa bangsa penjajah tidak akan pernah mengakui harkat dan martabat bangsa yang dijajah. Pembatasan gagasan-gagasan, ide-ide dan pikiran-pikiran mahasiswa Papua bukan hanya pasca demonstrasi melainkan sering sekali terjadi didalam ruang kelas,konsolidasi dan represif paling tertinggi adalah pembubaran lapak baca dan diskusi, pengusiran dari kantin dan melarang baca buku di luar dari kost dan kelas. (Kemahasiswaan Unram,13 november 2022).

Jika kita adalah  benar-benar pejuang keadilan dan kemanusiaan kenapa mesti kita harus takut dengan kejahatan yang sebenarnya di dalam kampus universitas Mataram? Kita bukanlah orang-orang yang hanya menghina atau mengkritik orang lain tanpa bukti, fakta dan data melainkan apa yang kami sampaikan adalah ada bukti, fakta dan data maka kami berani mengungkapkan kebenaran itu. Persis apa yang dikatakan oleh Pramoedya Ananta Toer-Bumi Manusia bahwa ” ketakutan selalu jadi bagian mereka yang tak berani mendirikan keadilan dan kejahatan selalu jadi bagian mereka yang mengingkari kebenaran maka melanggar keadilan. Dua-duanya menjadi busuk dan dua-duanya sumber keonaran di muka bumi ini. 

Gerakan mahasiswa unram awal konsolidasi pada tanggal 17 juni 2023, di lapangan rektorat Universitas Mataram dan beberapa organ yang hadirin telah menyampaikan isu-isu tentang pendidikan di Ntb dan lebih khususnya di Unram.kami ikuti dan amati dalam konsolidasi tersebut yang kawan-kawan bahas adalah mengenai biaya pendaftaran mahal satu kepala 500.000 (lima ratus ribu),sistem tes toefl yang mempersulitkan mahasiswa,kriminalisasi dan pembungkaman ruang kebebasan akademik di dalam kampus yang sangat masif, fasilitas kampus tidak layak,PP No.22 Tahun 2023 tentang jenis dan tarif pajak yang tidak berpihak kepada mahasiswa dan sebagainya.

Kemudian lanjutan konsolidasi dan teklap telah dilaksanakan pada tanggal 18 juni 2023,konsolidasi kali ini security rektorat tidak mengizinkan untuk konsolidasi dan teklap di lapangan rektorat Unram bahkan mengusir kawan-kawan BEM sehingga konsolidasi lanjutan tersebut diadakan di prodi di bawah rektorat yakni FISIPOL. Beberapa organ sampaikan isu-isu yang mereka bawakan segera setelah itu masuk dalam untuk memilih Front atau Aliansi aksi dan lahirlah Aliansi Mahasiswa Universitas Mataram Melawan  dan dipilih tiga korlap satu dari Bem fakultas hukum,korlap ll Bem dan korlap lll dari paguyuban atau OKP.

Konsolidasi awal sampai  akhir kami tidak sampaikan isu-isu karena tujuan kehadiran kami adalah untuk memahami dan mengerti gaya bicara mereka, komitmen mereka seperti apa? Sejauh mana mereka memahami kejahatan birokrasi kampus yang anti dengan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai keadilan serta nilai-nilai persaudaraan. berkaca dari pengalaman sebelum”nya tuntutan kami selalu ditolak entah itu aksi di di kampus maupun di Kota.  tuntutan kami pernah tolak adalah menyelesaikan pelanggaran HAM berat di West Papua dan Indonesia, tarik militer organik dan non-organik dari West Papua dan digantikan dengan Guru,hentikan kriminalisasi dan pembungkaman ruang kebebasan akademik di unram terhadap mahasiswa Papua dan Solidaritas Indonesia, hentikan birokrasi kampus universitas Mataram kerjasama dengan polda NTB.

Tapi untuk kepemimpinan BEM tahun ini  buat sejarah yang berharga didalam kehidupan sepanjang Mahasiswa Papua di Universitas Mataram adalah kawan-kawan bisa terima satu tuntutan yaitu birokrasi kampus unram dan security hentikan kriminalisasi mahasiswa di lingkungan kampus. Kami salut juga kepada kawan Presma unram bisa bersuara soal uang matrikulasi Mahasiswa Papua tidak transparan oleh birokrasi kampus mulai dari tahun 2019 sampai sekarang. 

hanya saja korlap membatasi orasi politik dari orang Asli Papua bisa menyimak dan membaca pengakuan dari kawan Nyamuk mahasiswa Papua fakultas hukum Universitas Mataram (halaman  Face AMP) ://fb.watch/lkPvF-Pw_l/

Sekitar pukul 10.30 wita korlap memberikan kesempatan untuk orasi politik dari perwakilan mahasiswa Fakultas hukum Universitas Mataram, sehingga Nyamuk Karunggu mahasiswa asal  Papua mulai orasi politik dengan menegaskan bahwa aksi demonstrasi damai telah dijamin dalam hukum konstitusi Negara Republik Indonesia dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) tentang setiap orang berhak atas menyampaikan pendapat dimuka umum dan uu no.9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum dan juga uu no.12 tahun 2012 tentang kebebasan akademik dan otonom kampus.oleh karena itu,jika birokrasi kampus bersama security kampus membatasi hak  kebebasan berekspresi maka pihak birokrasi kampus Universitas Mataram Melawan hukum konstitusi Negara Republik Indonesia.

Lebih lanjut Nyamuk meminta kepada Rektor universitas Mataram dan security kampus universitas Mataram segera hentikan mempraktekan kriminalisasi, rasisme, represif, pembungkaman ruang demokrasi terhadap mahasiswa Papua dan Indonesia di dalam dunia kampus. Nyamuk juga meminta kepada birokrasi kampus universitas Mataram untuk hentikan kerjasama dengan polda Ntb serta memperbolehkan intelijen masuk dalam untuk intimidasi, kriminalisasi, teror dan menangkap mahasiswa Papua di lingkungan kampus universitas Mataram. Berkaca dari pengalaman sebelumnya pada tanggal 1 februari 2022 lalu birokrasi kampus bersama polda Ntb menangkap mahasiswa Papua (nyamuk) di dalam kampus, pada tanggal 13-14 november 2022,rektor Unram dan polda Ntb kriminalisasi rasial dan menangkap mahasiswa Papua dan Solidaritas Indonesia di dalam kampus dan pada tanggal 8 maret 2023 birokrasi kampus menangkap Solidaritas Indonesia di dalam kampus.  Orasi politik belum berakhir dibatasi oleh korlap agar Nyamuk berhenti orasi..

Sebelum saya orasi di mulai langsung di instruksi oleh korlap 1 agar tidak bicarakan kejahatan kemanusiaan yang sebenarnya dan setelah itu,saya orasi tidak lebih 1 menit instruksi percobaan pemberhentian orasi lebih dari 4x dan konsentrasi saya bukan diganggu security kampus justru konsentrasi saya di ganggu dan bahkan ruang kebebasan akademik dibatasi oleh korlap massa aksi itu sendiri. Perjuangan macam apa ini? kalau pikiran-pikiran mahasiswa di sapu bersih dan halusinasi habis-habisan.

Kita seolah-olah membicarakan demokrasi tapi kita tidak paham demokrasi lalu merampas hak demokrasi orang lain bagaimana mungkin kita bisa menegakkan demokrasi yang benar? Karena kita sama-sama status mahasiswa saja kami menipu mahasiswa lain demi merebut panggung dan eksistensi. Gerakan semacam ini, kawan-kawan kiri Rusia menyebutnya bahwa gerakan buntu isme atau Gerakan reformisme.jika benar-benar kita membicarakan demokrasi kita harus memberikan ruang demokrasi seluas-luasnya kepada massa aksi biar mereka bisa sampaikan keluh kesah mereka karena kita bukanlah Tuhan yang  maha tahu,maha kuasa dan maha pintar sehingga kita harus mewakili seluruh mahasiswanya.

Lenin dengan tegas mempertanyakan kepada gerakan buntuisme atau gerakan massa menyatakan bahwa kalian membela siapa? Apakah kalian membela kaum tertindas atau kaum penindas? ke berpihak kalian kepada siapa birokrasi nasional untuk mempertahankan kekuasaannya atau kaum miskin? Kalian membela rakyat yang mana sementara kalian mengatakan hidup rakyat tapi tidak tahu nasib rakyat? Kalian membela mahasiswa yang mana,sementara kalian mengatakan hidup Mahasiswa tapi gagasan-gagasan, ide-ide,pikiran-pikiran dan hak demokrasi mereka di sabotase dan di rampas? Masih memilih-milih persoalan apakah kalian pantas disebut aktivis atau pembela rakyat tertindas?

Kawan kita jangan lupa bahwa Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo mendukung kemerdekaan Palestina karena konstitusi Negara Republik Indonesia tidak memperbolehkan menjajah bangsa lain karena  penjajahan merupakan bertentangan dengan konstitusi Negara Republik Indonesia, bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai keadilan.tapi Indonesia tidak sadar diri bahwa Indonesia menjajah bangsa west Papua.

Jangan sampai birokrasi kampus universitas Mataram para dosen-dosen dan para mahasiswa yang merasa dirinya pejuang kemanusiaan dan keadilan tidak di inginkan adanya represif, kriminalisasi, teror, intimidasi, pembungkaman ruang demokrasi didalam lingkungan kampus dan bahkan para dosen-dosen tidak menginginkan kekerasan di dalam kampus Universitas Mataram. Tapi kita menjadi manusia setengah hati,setengah pikiran dan tidak tahu diri bahwa kita adalah aktor dibalik kejahatan fasisme, kejahatan represif, kejahatan pembungkaman ruang kebebasan akademik, kejahatan intimidasi, teror dan kejahatan penangkapan mahasiswa Papua di dalam lingkungan kampus universitas Mataram. 

Mahasiswa Papua setidaknya tiga kali ditangkap dalam lingkungan kampus universitas Mataram pertama pada tanggal 1 februari 2022  penangkapan ilegal terhadap mahasiswa Papua (nyamuk).

kedua,pada tanggal 14 november 2022 birokrasi kampus rektorat, security dan intelijen polda NTB menangkap mahasiswa Papua dan Solidaritas Indonesia yang menentang kriminalisasi rasial yang di praktekan oleh Rektor Unram pada tanggal 13 november 2022,kemudian introgasi di dalam ruang rektorat dengan ancaman suruh buat surat pernyataan untuk tidak mengadakan lapak baca,diskusi dan aksi di kampus.

Ketiga, pada tanggal 8 maret 2023 penangkapan terhadap dua kawan Solidaritas Indonesia dan interogasi dalam ruang rektorat ancaman buat surat pernyataan agar tidak lapak baca dan diskusi bersama mahasiswa west Papua dan penangkapan itu terjadi karena adanya kehadiran nyamuk pengakuan security kampus. 

Kriminalisasi rasial yang di praktekan oleh birokrasi kampus universitas Mataram rektor Unram satu kali pada tanggal 13 november 2023,pegawai rektorat satu kali pada tanggal 27 februari 2023.pengusiran perintah dari pihak rektorat 4 kali,yaitu dua kali di kantin FKIP Unram dan dua kali di kantin rektorat dengan alasan yang tidak jelas oleh security kampus. Pembungkaman ruang kebebasan akademik, kriminalisasi rasial, represif, intimidasi dan teror merupakan makanan sehari-hari bagi mahasiswa Papua di unram. 

Berkaca dari pengalaman presiden RI yang mendukung kemerdekaan Palestina dan menjajah bangsa west Papua. Para dosen-dosen yang menentang kekerasan security kampus dan para mahasiswa yang menentang kriminalisasi, intimidasi, teror dan pembungkam ruang demokrasi tapi kenapa kita bisa kekerasan kriminalisasi rasial terhadap mahasiswa Papua dan membungkam ruang demokrasi untuk mahasiswa Papua? Ataukah mahasiswa Papua adalah bukan bagian dari negara ini atau mahasiswa Papua adalah bukan manusia sehingga tidak perlu membela?

Saya baca status salah satu guru besar dosen fakultas hukum universitas Mataram dia  menyatakan bahwa jangan kekerasan di lingkungan kampus yang jernih dengan ilmu akademik dan stop kekerasan terhadap mahasiswa tapi sayangnya dia lupa diri bahwa pada tanggal 1 februari 2022 dia buat status bahwa penangkapan terhadap Nyamuk mahasiswa Papua di dalam kampus yang dilakukan oleh kepolisian polda Ntb adalah sesuai dengan prosedur. Atau mungkin guru besar sehingga hati nurani dan otaknya mengecilkan sehingga sama-sama kekerasan tapi satu dianggap kekerasan dan lain dianggap proporsional. 

Akhir kata,kami tidak memusuhi siapapun ORANG INDONESIA sebagai teman manusia tapi kami lawan dan kami menolak adalah kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial Indonesia yang rasis terhadap orang-orang Papua Barat dengan merendahkan harkat dan martabat kami sebagai manusia dan serta kita Lawan adalah kriminalisasi rasial yang dilakukan oleh birokrasi kampus universitas Mataram. 

Kita harus berhenti menjadi manusia munafik!  

Medan juang, 22 Juni 2023

Atas Nama Rakyat Tertindas dan Terhisap Panjang Umur Perjuangan!

Panjang umur hal-hal baik!

Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota (AMP-KK) Lombok 

 

 

 

Berita Terkait

Top