Aliansi Mahasiswa Papua, Aliansi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua [ AMP, AMPTPI dan FRI – WP ]


“Tolak Program Kolonial Lewat Otsus, Pemekaran DOB dan Lakukan Dekolonisasi serta Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Bangsa West Papua sebagai Solusi Demokratik”

Pada 1 Desember 1961, bangsa (Irian Barat) West Papua mengibarkan bendera bintang kejora sekaligus mendeklarasikan kemerdekaannya sebagai suatu bangsa yang sudah terbebas dari jajahan kolonialis belanda di Hollandia (Jayapura). Namun, momentum tersebut mendapat kecaman dari pemerintahan Indonesia yang di pimpin oleh Ir. Soekarno, dengan tuduhan bahwa tindakan yang dilakukan oleh para intelektual West Papua adalah taktik Pemerintah kolonial Belanda untuk menambah sekutu. Sehingga Ir. Soekarno melakukan invasi militer pertama kali pada 19 Desember 1961-62, sebagai upaya untuk mengkolonisasi West Papua yang sebelumnya telah menyatakan merdeka dari kolonisasi Belanda, lewat operasi Trikora.

Karena kalah dalam diplomasi dengan pemerintahan Belanda dalam konferensi meja bundar, Indonesia bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk menduduki secara paksa teritori West Papua yang belum memiliki pemerintahan sendiri. Setelah terjadi invasi militer di West Papua, Indonesia melakukan konspirasi dengan Amerika Serikat agar dapat menganeksasi West Papua kedalam wilayah kekuasaannya, yang tentunya tanpa melibatkan rakyat West Papua.

Sudah 61 tahun rakyat West Papua merayakan hari kemerdekaan dalam rantai kolonial Indonesia, meskipun sekitar 59 tahun yang lalu proses kolonisasi teritori West Papua oleh pemerintah Indonesia secara resmi disahkan oleh Imperialis dunia lewat perjanjian New York. Tidak bisa dihitung dengan jari, sudah berapa banyak kasus pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan yang telah dilakukan oleh pemerintah kolonial Indonesia lewat operasi militernya yang secara legal. Mulai dari genosida, ethnosida, ekosida, represifitas dan brutalitas hingga penangkapan secara paksa terhadap para aktivis-aktivis HAM dan Demokrasi asal West Papua, maupun yang solidaritas dari Indonesia oleh para polisi. Sampai saat ini, tidak satupun para pelaku terjerat oleh hukum.

Berbagai pendekatan militeristik yang delakukan oleh pemerintahan Indonesia untuk mengatasi segala antagonism di West Papua, tidak pernah sedikitpun mampu memberikan kesadaran yang lebih maju dari rakyat West Papua. Pembatasan aktivitas sipil, ekonomi, sosial dan budaya terus dilakukan oleh TNI-POLRI. Tidak sedikit rakyat West Papua yang mengalami trauma atas segala kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan oleh TNI-POLRI bersama ormas reaksioner (preman) untuk tetap menjaga keberlangsungan kolonisasi atas teritori West Papua. Pemerintah Indonesia mencoba untuk menciptakan ilusi kedamaian dan kesejahteraan terhadap rakyat West Papua lewat pemberlakuan UU OTSUS dan UU DOB (pemekaran tiga provinsi), namun secara sadar mereka mengorbankan puluhan ribu rakyat West Papua demi mempertahankan operasi penumpukan kekayaan dari hasil perkebunan dan pertambangan emas oleh para kapitalis-birokrat Indonesia.

Perlawanan yang dilakukan oleh milisi rakyat dan gerakan revolusioner Papua, namun tetap diberangus, tidak ada sedikit ruang demokratis yang bisa didapatkan, apalagi keadilan dan kesetaraan. Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia seakan tidak berfungsi bagi manusia di Papua, meskipun mendapatkan berbagai kecaman dari negara-negara Melanesia, namun bagi presiden Indonesia, itu hanyalah sebuah pujian untuk terus melancarkan penghancuran dan pendudukan atas wilayah West Papua lewat operasi militer.

Hak Menentukan Nasib Sendiri terus diserukan oleh rakyat West Papua, sebagai solusi yang dianggap demokratis atas segala kejahatan negara selama ini. Rakyat West Papua menganggap, bahwa segala kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia sejak dulu tidak pernah melibatkan mereka secara menyeluruh. Mulai dari Perjanjian New York tahun 1962 yang memberi kesempatan bagi Pemerintah Indonesia menganeksasi wilayah West Papua, Perjanjian Roma tahun 1963, penandatanganan izin operasi Freeport Mc Moran tahun 1967, PEPERA tahun 1969, dan berbagai program kolonial seperti Otsus tahun 2001 dan perpanjangannya di tahun 2021, hingga Pemekaran Daerah Otonomi Baru tahun 2022. Hak Menentukan Nasib Sendiri merupakan sebuah kunci untuk mengakhiri segala penderitaan yang sedang dialami oleh rakyat West Papua, tidak hanya menghentikan operasi militer beserta kekerasannya, mengembalikan sekitar 40.000 jiwa penduduk yang mengungsi kedalam hutan. Namun, rakyat West Papua akan melibatkan diri dalam proses hak menentukan nasib sendiri yang tentunya lewat referendum agar dapat memberikan pilihan secara demokratis dengan melibatkan seluruh wanita dan laki-laki dewasa tanpa diskriminasi, apakah mereka masih ingin hidup dibawah kekuasaan pemerintah kolonial Indonesia yang penuh dengan kekerasan atau membetuk pemerintahannya sendiri yang tentunya demokratis. 

Maka, dengan ini kami Aliansi Mahasiswa Papua, Aliansi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua [ AMP, AMPTPI dan FRI -WP ] menuntut :

1. Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Bangsa West Papua 

2. Cabut UU Otonomi Khusus Jilid II 

3. Buka Akses Jurnalis Seluas-Luasnya Di West Papua 

4. Tarik Militer Organik Dan Non-Organik Dari West Papua 

5. Hentikan Segala Bentuk Diskriminasi Dan Intimidasi Terhadap Mahasiswa West Papua Di Indonesia 

6. Cabut 4 Provinsi : Papua Barat Daya, Papua Tengah, Pegunungan Papua Tengah, Papua Selatan

7. Indonesia Stop Etnosida, Ekosida Dan Genosida Di West Papua

8. Tutup Bandara Antariksa Di Biak West Papua

Bebaskan Tahanan Politik West Papua Tanpa Syarat 

9. Tutup PT Freeport, BP, LNG Tangguh Serta Tolak Pengembangan Blok Wabu Dan Eksploitasi PT Antam Di Pegunungan Bintang

10 Tangkap, Adili, Dan Penjarakan Jenderal-Jenderal Pelanggar HAM 

11. Hentikan Operasi Militer Di Nduga, Intan Jaya, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Maybrat, Dan Seluruh Wilayah West Papua Lainnya 

12. Cabut Omnibus Law

13. Belanda Harus Bertanggung Jawab Untuk Menuntaskan Proses Dekolonisasi West Papua Sebagaimana Pernah Mereka Janjikan 

14. PBB Harus Bertanggung Jawab Serta Terlibat Aktif Secara Adil Dan Demokratis Dalam Proses Menentukan Nasib Sendiri, Pelurusan Sejarah, Dan Penyelesaian Pelanggaran HAM Yang Terjadi Terhadap Bangsa West Papua

15. Mendesak Pemerintah RI Untuk Memberikan Akses Seluas-Luasnya Kepada Komisi HAM PBB Untuk Meninjau Situasi HAM Di West Papua Secara Langsung 

16. Jaminan Kebebasan Informasi, Berekspresi, Berorganisasi Dan Berpendapat Bagi Bangsa West Papua.

1 DESEMBER 1962-1DESEMBER 2022

KENDARI: 29/11/2022

Berita Terkait

Top